Kemiskinan, sengsara membawa nikmat ?

Dalam kurun beberapa hari ini selain gencar mengabarkan perkembangan Pansus Century, media juga gencar mengabarkan potret buram wajah kemiskinan rakyat Indonesia.

Mulai dari kasus ibu yang menjual bayi yang masih dalam kandungannya karena terdesak kebutuhan hidup untuk membayar sewa kontrak rumah dan membayar hutang, ada juga seorang bapak yang terpaksa  mengikat anaknya yang ditinggalkan ibunya bernama Gia yang berumur 5 tahun yang sedang menderita gizi buruk dan epilepsi  ketika harus berangkat kerja  mengamen demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya .

 

Sangat menyedihkan kalau tidak mau dikatakan  mengenaskan, ketika potret kemiskinan  itu ternyata benar-benar nyata dihadapan kita dan terjadi di seputar ibukota Negara yang dekat sekali dengan pusat pemerintahan sebagai pelayan rakyat yang bertanggung jawab penuh untuk mensejahterakan warga Negara yang telah memilihnya sebagai pemimpin.

Alangkah kontras antara apa yang diklaim oleh pemerintah dengan kesuksesannya dalam memerintah selama 100 hari disatu sisi dengan dengan kondisi riil yang tak dapat dipungkiri memang benar-benar terjadi.

Memang bisa saja para pemimpin  mengelak dengan mengatakan itu hanya sebagian kecil saja dari rakyat Indonesia dan sangat kecil prosentasenya dibanding populasi penduduk Indonesia, namun jangan lupa amanat Pancasila sebagai dasar Negara dalam sila ke-5 menyatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Arti kata seluruh rakyat  mencakup semua warga negara tanpa kecuali, tanpa toleransi dan tanpa menghitung  prosentasi dari total polulasi yang ada dan merupakan amanat rakyat yang mutlak harus dipenuhi.

Potret kemiskinan yang terjadi sekarang harus diakui  merupakan kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya baik pada tk RT,RW, Kelurahan/Desa dan sampai jenjang tertinggi.

Kemiskinan disatu sisi dibenci, namun disisi lain sering dijadikan komoditas dan dijadikan isu politik saat kampanye pemilihan pemimpin diberbagai tingkatan.

Kita lihat pengalaman pemilu kali lalu bagaimana  dengan gencarnya  para calon pemimpin seolah-olah sangat peduli dengan rakyat miskin dan dengan berbagai upaya trik pencitraan ingin menunjukkan hanya dirinyalah yang dapat mengeluarkan rakyat miskin dari kubangan derita.

Mengutip salah satu judul novel yakni “Sengsara membawa nikmat”, maka kemiskinan disatu sisi membuat sengsara sebagian besar rakyat Indonesia, namun disisi lain memberi peluang dan keuntungan/kenikmatan bagi para pejabat yang menanganinya namun telah mati nuraninya  karena mudah sekali untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri.

 

Jadi kemiskinan selain menjadi KUTUK namun sekaligus menjadi BERKAT bagi yang mau menamfaatkan peluang untuk korupsi karena selain  jumlah dananya besar, pengawasannya cenderung tidak ketat.

Mari kita lihat dalam setiap proposal yang diajukan kepada penyandang dana, maka angka kemiskinan selalu menjadi dasar untuk meminta bantuan karena akan terlihat seksi, namun ketika dana sudah cair maka dengan begitu mudah kaum miskin dilupakan.

Jadi tidak heran jika muncul pernyataan dari kalayak publik adanya beberapa oknum pemerintah dan beberapa oknum NGO Lokal/International yang katanya menjual kemiskinan untuk mendapat dana yang besar.

Demikian pula ketika kemiskinan diekspos media TV , maka disatu sisi media  ingin menyatakan dan menunjukkan keprihatinan akan terjadinya kemiskinan, namun disisi lain juga menjadi tayangan yang menarik dengan rating tinggi dan berdampak semakin banyak  iklan yang masuk yang berarti juga semakin memenuhi pundi-pundinya.

 

 

 

Kedaulatan rakyat, benarkah masih ada ?

 

Memang ironi ketika PNS dikatakan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, namun ternyata kehidupan PNS sebagai abdi justru lebih baik dari tuannya (seperti rakyat biasa, para  petani, nelayan, buruh dst).

Dimanapun yang namanya  abdi dalam kehidupannya selalu saja  tingkat kesejehateraan tidak akan lebih tinggi dari tuannya.

Jadi yang menjadi pertanyaan siapa sebenarnya yang punya kedaulatan Negara, apakah Rakyat atau Penguasa ?

DPR sebagai wakil rakyat dirasa lebih mewakili kepentingan politik partainya, DPD yang mewakili daerah ternyata juga tidak dapat berbuat banyak, lalu pertanyaannya  mau dikemanakan suara rakyat yang katanya Suara Tuhan ?

Sebagian besar para intelektual kita yang diharapkan menjadi agen pembaharu dan perubahan sudah semakin banyak yang terkooptasi dan tidak lagi berani lagi menyuarakan kebenaran.

 

Rakyat saat ini merasa sendirian dalam memperjuangkan kesejahteraan sehingga menjadi berbahaya jika rakyat pada puncak kekesalannya kemudian marah dalam bentuk revolusi sosial yang anarkis.

Lihat saja kericuhan yang terjadi ketika ada eksekusi lahan yang menimpa rakyat kecil, betapa marahnya rakyat kecil yang sudah menderita digusur pula dari ladang kehidupannya tak ubahnya negeri ini sudah menjadi “lading pembantaian” bagi kehidupan rakyat kecil yang dimarginalkan, sama seperti para PKL yang digusur bagai anjing penuh kurap oleh Satpol PP. Juga maraknya demo oleh berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa sebenarnya menjadi sinyal yang terang benderang bagi pemerintah dan DPR dan juga para penegak hukum untuk lebih baik lagi dalam mengurus kepentingan umum.

 

Nurani yang telah mati

 

Nurani telah dimatikan oleh  karena kesilauan akan pangkat/jabatan/tahta,  harta dan seringkali karena adanya wanita/pria  lainnya (WIL).

Nurani yang peduli pada kesengsaraan rakyat dikalangan politisi dan pejabat saat ini sudah semakin menipis kalau tidak mau dikatakan habis, dan ironisnya nurani dikalangan rakyat jelata justru semakin hidup seperti yang diperlihatkan dalam solidaritas koin untuk  Prita dan Bilquis.  

Ketika jabatan tidak lagi dimaknai sebagai amanah, ketika sumpah jabatan diangap hanya seperti sumpah serapah maka negeri ini lengkaplah sudah menjadi negeri bedebah (meminjam istilah Metro TV) dan telah dipenuhi dengan sampah terutama sampah masyarakat seperti pejabat yang korup, para anggota dewan yang tidak lagi terhormat karena korupsi, pengelola Rumah Sakit yang hanya mengejar profit dan mengabaikan pemberian pertolongan atas nama kemanusiaan, para pekerja sosial/LSM yang hanya   melihat keberhasilan dengan angka tanpa mau tahu realitas yang sebenarnya terjadi  di lapangan  dll.

 

Potret buram kemiskinan baik di kota maupun di desa (dengan banyaknya bayi yang meninggal sia-sia karena gizi buruk), banyaknya korban akibat banjir dan tanah longsor sudah menunjukan betapa kita semua yang masih peduli dan sayang dengan negeri ini harus merapatkan barisan untuk kembali merestorasi negeri ini seperti yang didengungkan oleh “Nasional Demokrat” yang baru saja diperkenalkan di depan publik. Saatnya para aktivis LSM yang berintegritas dan jujur, cendekiawan yang  jujur dan berintegritas, para aktivis serikat maupun para  buruh yang ditindas, dan elemen lainnya untuk kembali menyuarakan bahwa republik ini ada dan dibangun karena ingin mewujudkan cita-cita para pejuang kemerdekaan kita yakni mewujudkan  Indonesia yang sejahtera, bermartabat, adil, dan damai yang merdeka dari kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dll.

 

Mari kita satukan energi yang positip untuk membangun kembali kejayaan negeri ini, membangun peradaban yang lebih bermartabat  dan kehidupan yang damai jauh dari hiruk pikuk intrik, tipu menipu dan kebohongan, dan kita kedepankan kejujuran, solidaritas sejati, pengorbanan tanpa pamrih seperti ajaran mulia dari para leluhur kita.

 

YBT Suryo Kusumo

 

http://adikarsa.wordpress.com

 

tony.suryokusumo@gmail.com