Spiritual vs Spirit-uang

Dalam kehidupan modern yang begitu cepat perubahannya, ternyata membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pemahaman kita akan arti sebuah kehidupan.
Dalam dunia kejiwaan dikenal sesuatu yang menggerakkan dari hati terdalam yakni spiritual. Bahkan kata spiritual juga sering dikaitkan dengan keyakinan dalam kita beragama yang dikenal dengan spiritualitas.
Begitu pentingnya spiritualitas dalam kehidupan ini yang mampu menjadikan seseorang dengan gigih dan pantang menyerah menggapai sebuah impian untuk mewujudkannya dalam suatu realitas.
Spirit atau semangat dari dalam jiwa mampu menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang positip yang secara rasio/logis sulit bisa terjadi namun tetap saja terjadi.

Begitu kuatnya spirit para pejuang kemerdekaan untuk mewujudkan tekad “merdeka” sehingga mampu mengorbankan jiwanya dalam perbuatan heroik untuk memerdekakan angsa Indonesia dari penjajahan, kemiskinan, keterbelakangan, penindasan dan kesengsaraan yang seolah tiada berujung.
Semangat untuk merdeka membuat para pejuang secara konsisten dan persisten tidak kenal lelah melalui jalan gerilya yang penuh onak dan duri berjuang dengan segala keterbatasan untuk meraih cita-cita merdeka.

Namun setelah 66 tahun merdeka, apakah spirit tersebut masih ada dan melekat dihati sebagian besar rakyat Indonesia terutama para pemimpin negeri ini dan generasi muda yang bergaya hidup modern, berkiblat ke hedonisme dengan segala pernik-pernik kehidupan yang lebih memuja kenikmatan? Juga bagi para politisi Senayan apakah momen nasional seperti Hari pahlawan, Hari Kemerdekaan dan hari-hari bersejarah lainnya mampu membangunkan dan mengembalikan spiritual berpolitik demi nasionalisme yang inklusip untuk mensejahterakan rakyat Indonesia (yang tak lain adalah konstituen yang diwakilinya) atau lebih memilih berpihak pada para pemodal ?

Melihat bandul pergerakan politik yang terjadi akhir-akhir ini kelihatannya semakin menyakinkan kita bahwa para politisi dan penyelenggara negara telah tersandera dan tergadai atau menggadaikan negara ini pada kekuatan asing dan pemodal kuat yang sudah menerobos ke relung terdalam dalam masyarakat kita dengan berbagai trik dimana tanpa sadar atau yang lebih parah lagi tanpa pernah mau tahu telah mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat kecil yang memberi mandat kekuasaan pada mereka.

Spirit-uang yang menggila

Masyarakat kita semakin materialistis dan memuja kebendaan secara berlebihan dan melupakan nilai-nilai luhur warisan pendahulu kita sehingga seringkali dalam setiap tindakan yang diambil telah mengabaikan terhadap harkat dan martabat manusia. Kita sering dengar dalam pembicaraan keseharian bagaimana kegitan keseharian kita dikendalikan dan didasari oleh UUD ( Ujung-Ujungnya Dana) . terjadi pemerasan berkelanjutan dimana hampir semua sektor kehidupan telah dijadikan komoditas yang diperjualbelikan.

Kita butuh Pemimpin, bukan Pemimpi.

Enam tahun sudah SBY menjadi Presiden RI dengan cara pemilihan langsung serta perolehan suara diatas 50 % yang artinya mendapat dukungan mayoritas masyarakat Indonesia, meskipun angka statistik sering tidak menggambarkan keadaan yang senyatanya karena tetap saja dapat direkayasa Disamping itu masih minimnya pendidikan politik rakyat mengakibatkan minimnya kecerdasan dalam memilih pemimpin yang seperti diharapkan sehingga dalam memilih pemimpin masih seringkali bias.
Banyak harapan yang tergantung dipundak SBY ketika awal pemerintahannya berjalan karena saat kampanye pemilu lalu banyak menjanjikan perubahan yang sangat diharapkan rakyat yang sudah bosan menunggu perubahan yang sebelumnya tak kunjung datang.
Namun sayangnya harapan hanya tinggal harapan, setelah tersandera dalam kasus Lapindo, dalam masa pemerintahan jilid II SBY kembali lagi tersandera oleh Koalisi partai dan Setgab yang sebenarnya pelakunya adalah orang yang sama, hanya sekarang lebih punya power karena menjadi ketua partai yang pernah besar pada saat ORBA.
Kekecewaan demi kekecewaan terhadap pemerintah SBY terus berlanjut, dari tidak tuntasnya Kasus Lumpur Lapindo, dilanjutkan dengan Kasus Bibit-Chandra, Kasus Century, Kasus Mafia Pajak, Kasus Remisi Hukuman Para koruptor serta “Kasus DIY dengan pilihan penetapan atau pemilihan Sri Sultan sebagai Gubernur DIY” dan yang lebih konyol SBY mempertanyakan dan mempertentangkan antara monarkhi dan demokrasi yang terjadi di DIY.
Dan yang terbaru dipertontonkan adalah betapa tidak tegasnya SBY dalam mengambil keputusan terhadap partai yang berkoalisi namun tidak sejalan serta rencana resufle kabinet yang hanya ditataran pembicaraan saja. Pistol yang sudah ditodongkan pada Partai Golkar dan PKS ternyata hanya gertak sambal dan disarungkan kembali sehingga semakin menurunkan tingkat kepercayaan rakyat pada SBY sebagai pemimpin. Apalagi sebelumnya SBY telah diberi masukan oleh para pemuka lintas agama yang memberikan kritik dan masukan untuk kebaikan negeri ini namun justru dengan politik pencitraannya memungkiri dan bahkan menuduh ada kepentingan lain dibalik pernyataan para tokoh agama tsb. Sungguh menunjukkan sikap resistensi luar biasa dari SBY terhadap kritik dan masukan yang bersifat kritis dan konstruktif atau sebentuk lain dari kepanikan karena kedoknya dibongkar habis tanpa tedeng aling-aling. Seharusnya SBY berterima kasih atas masukan tersebut dan segera memperbaiki diri dengan meningkatkan kinerja pemerintahannya dalam meingkatkan kesejahteraan rakyat/umat.
Menunggu revolusi rakyat?
Sungguh tidak mudah dan perlu keberanian kalau mau secara legowo untuk mengakui bahwa kinerja pemerintahan SBY masih jauh dari harapan rakyat dan tidak perlu memoles dengan data statistik untuk meyakinkan rakyat Indonesia dalam meningkatkan harkat dan martabat rakyat. Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah SBY terkesan berkolusi dengan DPR dalam membuat drama politik secara berkelanjutan mulai dari Kasus Century, Mafia Pajak sampai Dana Aspirasi dan pembangunan gedung DPR yang super mewah.
Bahkan beberapa kali ucapan kader Partai Demokrat yang kebetulan sebagai ketua DPR sangat melukai perasaan rakyat karena minimnya rasa simpati atau matinya hati nuraninya atas penderitaan rakyat seperti yang dipertontonkan ketika berkomentar tentang tsunami yang terjadi di Kepulauan Mentawai serta komentarnya tentang keluhan sebagian anggota DPR yang melakukan penolakan atas rencana pembangunan gedung baru DPR yang nilai kontraknya aduhai.

Menjadi pelayan atau pejabat publik, alangkah enaknya ?

Melihat perkembangan yang terjadi sesudah reformasi, maka wajar jika di negeri ini saat sekarang banyak orang  yang  ingin menjadi pelayan publik  terutama untuk jabatan politis dan berlomba-lomba menjadi menteri atau menang dalam Pemilu Kada yang sangat mahal biayanya , karena ternyata berdasar pengalaman selama ini tidak ada sangsi yang jelas dan tegas jika sebagai pelayan publik ternyata melakukan kesalahan ataupun  tidak berbuat apa-apa alias tidak membuat perubahan yang berarti di masyarakat yang dilayaninya.

Lihat saja kasus Gayus dimana para pelayan publik yang bekerja di tahanan Mako Brimob sebanyak Sembilan personil  polisi sebagai penjaga rutan nantinya hanya akan  dikenai sangsi dicopot atau paling maksimal dipecat tidak dengan hormat  tanpa harus diproses menjadi kasus pidana. Demikian pula lambannya penanganan kasus Gayus dan proses pembonsaian kasusnya yang sebenarnya berskala  mega skandal serta melibatkan banyak pihak yang merupakan tokoh bisnis maupun politik dimana diharapkan  dapat dijadikan pintu masuk membongkar mafia pajak dan peradilan ternyata penanganannya  masih sangat mengecewakan masyarakat. Dan yang sangat dan lebih mengecewakan ternyata partai politik-pun terseret pada pusaran permasalahan yang sebenarnya bukan masalah rakyat namun hanya masalah kepentingan sempit terkait pimpinan partai  namun di blow -up seolah-olah kasus ini menyangkut kepentingan orang banyak. Keberadaan Satgas Anti Mafia yang pada awalnya diharapkan mampu memenuhi tuntutan rakyat akan keadilan ternyata tidak sesuai harapan karena hanya pandai bermain kata-kata, menjadi selebritis karbitan dan sangat disayangkan begitu banyak uang Negara dikeluarkan untuk membayar Satgas yang ternyata  tidak membuat perubahan berarti selain menambah panjangnya  episode sandiwara politik. Bagaimana rakyat tidak marah kalau kasus Gayus ternyata hanya jalan di tempat tanpa ada kemajuan yang berarti dan peradilan yang terjadi justru hanya menyederhanakan kasus, namun anehnya meskipun kasusnya jalan ditempat, Gayus sebagai tahanan ternyata bisa jalan-jalan dan dapat masuk dalam rekor MURI.

Mari kita coba lihat kasus salah seorang menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang terus saja kecolongan berbagai kasus  dimulai dari adanya ruang tahanan super mewah yang dihuni salah satu pelaku suap seorang jaksa Urip yakni Artalyta Suryani  (Ayin), kasus remisi hukuman bagi para koruptor seperti Syaukani dan besan SBY sendiri yang bertentangan dengan spirit SBY sendiri dalam  menuntaskan kasus korupsi dan menghancurkan para koruptor di Indonesia, salam tempel di penjara dan terakhir kasus Gayus yang ketahuan sedang nonton tenis di Bali. Dalam komentarnya beliau selalu mengatakan bahwa semua masukan akan dipelajari dan berjanji memperbaikinya bahkan dirinya siap di caci maki serta selalu meminta maaf. Enak benar jadi  pejabat Indonesia kalau setiap ada kesalahan yang menjadi tanggung jawabnya  hanya meminta maaf dan kemudian berjani dan terus berjanji dari satu kasus ke kasus lainnya. Kalau dalam fungsi manjemen, maka sebenarnya harus ada salah satu fungsi yang berjalan yakni control/pengawasan  supervisor terhadap yang di-supervisi, dan salah satu yang termasuk tugas menteri adalah mensupervisi agar semua jajaran di departemennya berjalan dengan baik. Sebenarnya tidak muluk harapan masyarakat terkait tugas dan wewenangnya yakni penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Masih ingat kasus tabrakan kereta api dan belakangan yang terjadi adalah begitu seringnya  kereta api yang anjlog/keluar rel , ujung-ujungnya sang menteri hanya bisa menyalahkan masinis dan Direksi K A.  Lalu dimana sebenarnya tanggung jawab seorang menteri di Indonesia ? Padahal beliau baru saja mengumumkan semua kereta ekonomi di tahun mendatang akan meningkat layanannya karena akan dipasangi AC dimana sebetulnya hal tersebut adalah lumrah terjadi  di negeri tetangga kita di Asean. Sebenarnya harapan masyarakat hanya menginginkan tersedianya transportasi yang aman,murah dan mudah diakses dan jalanan menjadi tidak macet karena moda transportasi umum yang tersedia ada banyak  pilihan dan bersifat masal dan masif.

Kasus terbaru adalah  penganiayaan TKW Sumiati dan meninggalnya seorang TKW yang jenasahnya ditemukan di tempat pembuangan sampah di Arab Saudi, lagi-lagi ditanggapi secara reaktif tanpa melihat akar permasalahan yang sebenarnya dan Pak Menteri terus saja mengeluhkan beratnya permasalahan yang dihadapi. Bahkan dalam sebuah tayangan salah satu TV swasta beliau menjelaskan sepak terjang sebelum jadi menteri  yakni ketika  masih duduk di DPR bagaimana kritisnya beliau  terhadap masalah tenaga kerja  TKW/TKI dan penyiapan lapangan kerja di dalam negeri.

Bahkan Presiden SBY sendiri  langsung memerintahkan pemberian fasilitas HP bagi TKW  yang menurut  pandangan awam seperti saya menunjukkan bentuk kepanikan dan penyelesaian  secara instan /short cut tanpa menyentuh permasalahan mendasar, hanya sekedar ingin menunjukkan seolah-olah betapa pedulinya pemerintah pada permasalahan tersebut, namun justru menampar muka sendiri karena terkesan solusi yang ditawarkan tersebut tidak atas dasar keakuratan data dan informasi serta  terlihat dangkal analisisnya.

Kasus lama seperti  Lapindo pun belum ada penyelesaian sampai saat ini yang tak terasa sudah memasuki tahun ke-empat sejak terjadi 2006  dan terus memakan uang rakyat akibat ditetapkan sebagai bencana alam dan Negara harus terus merogoh kocek yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan dasar  rakyatnya namun berubah jadi mendanai pembuatan tanggul yang semakin lama semakin meninggi tanpa ada penyelesaian yang tuntas.

Dan masih banyak masalah yang terjadi di negeri ini yang sebenarnya rakyat berharap pemerintah dalam hal ini  dipimpin oleh Presiden sendiri akan menjadi bagian solusi untuk menuntaskan permasalahan yang ada, namun dalam kenyatan justru sebagian besar pemimpin negeri ini terutama presiden hanya terus berpidato tanpa aksi nyata yang selalu ditunggu  rakyat. Para pemimpin negeri ini mengalami kegagapan dan kebingungan luar bisa sehingga membuat  rakyat yang sudah menderita menjadi bertambah penderitaannya . Kalau pemerintah yang diharapkan mengambil keputusan dan tindakan nyata untuk sebuah perubahan kearah yang lebih baik ternyata hanya bisa curhat dan cenderung mengeluh akan kondisi negeri ini lalu siapa yang akan memimpin untuk mencari solusi terbaik bagi negeri ini ? Seharusnya para menteri KIB II ini harus menjadi bagian dari solusi untuk negeri ini dan bukan sebaliknya menjadi bagian masalah dari bangsa ini  karena mereka putra-putri terbaik bangsa dan kehidupan layak dari Negara telah mereka peroleh dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang dibayar salah satunya dari pemasukan pajak. Artinya para pejabat publik karena sudah dibayar rakyat seharusnya malu jika tidak mampu memberi  kontribusi nyata bagi rakyat yang dilayaninya. Namun kita tahu perekrutan para menteri tidak terlepas dari dagang politik antar partai dan akibatnya presiden tersandera ketika harus memilih pembatu-pembantunya yang handal. Saatnya presiden melakukan tindakan melakukan perombakan kabinet yang  jelas-jelas kinerjanya jauh dari harapan masyarakat Indonesia.

Saatnya melakukan perubahan radikal sebelum kesabaran rakyat habis karena mereka terhimpit kesengsaraan hidup, sementara rakyat melihat wakil rakyatnya suka plesiran dengan dana rakyat tanpa mau peduli kesusahan rakyat yang diwakilinya, seolah kita seperti melihat dalam film Titanic dimana pekerja dibagian dek bawah sibuk menguras air yang masuk, namun dibagian dek atas para penumpang VIP terus berdansa dan berfoya-foya sampai akhirnya semuanya menjadi terlambat.

Budaya tanpa rasa malu yang memalukan yang dipertontonkan para pejabat public sebaiknya dihentikan karena rakyat telah muak dengan kosmetika politik alias politik pencitraanyang hanya baik diatas kertas namun tidak terjadi dalam realitas. Saatnya pemimpin negeri ini  “take action, miracle happen” dan membuang jauh-jauh NATO (No Action Talk Only).

 

Siapakah pahlawan masa kini ?

Jika kita ditanya siapakah pahlawan nasional kita, mungkin kita agak kebingungan jika harus menyebut nama satu per satu . Namun jika ditanya apa makna peringatan hari pahlawan, maka jawaban akan meluncur begitu saja tanpa harus kerepotan mengkalimatkan pemikiran kita kedalam pembicaraan.

Dalam sebuah tayangan iklan layanan masyarakat dari Dirjen Pajak, dikatakan pahlawan saat ini adalah mereka yang mau membayar pajak dengan benar. Begitu mudah menjadi pahlawan saat ini jika parameter membayar dengan benar menjadi ukuran kepahlawanan. Padahal kita tahu membayar dengan benar adalah hal biasa jika kita  dalam keadaan “normal”alias tidak korup  karena bagi orang yang tidak mau kehilangan jati dirinya, sikap jujur sudah melebur dan menyatu dalam perbuatan sehari-hari dan bukan sesuatu yang istimewa, sama halnya menolong nenek tua menyeberang di jalan yang ramai, atau memberI tempat duduk di bus atau kereta bagi perempuan jika kita kebetulan seorang laki-laki.

 

Memaknai pahlawan masa kini

Kalau ditanya siapa pahlawan saat ini, maka semua pihak yang serius terlibat dalam pemberantasan korupsi dan juga mereka yang  tidak melakukannya adalah sosok pahlawan saat ini karena meski mereka tidak mengorbankan jiwa raga, namun keberpihakan pada kejujuran dan melindungi dana milik rakyat merupakan aksi nyata bagaimana mereka masih punya hati untuk rakyat terutama yang masih miskin,papa dan menderita.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini,maka seharusnya mereka para petani kecil, nelayan dan para peternak adalah sosok pahlawan kita karena mereka berjuang dengan keringat dan segala daya upaya untuk bisa panen, berproduksi  menyediakan kebutuhan pangan nasional,meski kta tahu nilai tukar hasil pertanian dan peternakan sangat rendah dan pendapatan yang mereka peroleh tidak sebanding dengan tenaga, modal dan resiko yang harus ditanggung.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini,maka para pejabat publik  yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjadikan Suara Rakyat adalah Suara Tuhan (bukan dibalik menjadi hantu) dengan mengambil kebijakan yang pro rakyat adalah pahlawan masa kini. Kepentingan rakyat ditempatkan utama sebagai fokus karena  sejatinya mereka menjadi pejabat semata mata karena  amanah yang harus dituntaskan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukannya pejabat yang hanya bisa menjual asset Negara dengan harga murah seperti penjualan saham Indosat, dan saat ini saham Krakatau stell, maupun menggadaikan kekayaan alam baik berupa hutan alam, tambang dll  dengan menyerahkan kekayaan alam pada perusahaan asing yang hanya pandai mengeruk kekayaan alam tanpa peduli rakyat sekitar yang menderita akibat perilaku mereka. Para pejabat publik  seharusnya menjadi pahlawan bagi rakyat yang mendambakan bantuan karena sedang  terkena bencana alam baik banjir bandang, longsor, gempa, tsunami dan letusan gunung berapi.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini, maka mereka para ekonom, para pelaku ekonomi yang pro rakyat yang mengembangkan koperasi, UKM dan PKL (Pedagang Kreatif Lapangan,  meminjam istilah lainnya), yang mampu mengambil kebijakan ekonomi yang melindungi kepentingan yang lebih besar yakni rakyat, yang tidak pro pasar namun lebih memilih mensubsidi rakyat yang memang harus disubsidi, tidak memihak pada pemodal kuat namun lebih memilih mengembangkan pasar tradisional daripada maal/hypermarket, yang menjaga kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan jalan melibatkan rakyat dalam pengelolaannya, yang membangun jalan yang mulus keseluruh pelosok negeri karena cinta rakyat, bukan demi memenuhi keinginan para pemodal kuat.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini, maka mereka yang memperjuangkan pluralisme dan tegaknya Bhineka Tunggal Ika serta menjamin kekebasan beragama dengan jalan damai ,yang lebih mengedepankan dialog dan  tanpa kekerasan  patut disebut pahlawan masa kini.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini ,maka mereka yang berjuang untuk kesamaan hak warga Negara didepan hukum, yang memperjuangkan tegaknya HAM dan mengutuk semua tindakan kekerasan termasuk penghilangan secara paksa nyawa seseorang , yang berjuang melindungi kaum minoritas dari dominasi mayoritas, yang memberantas mafia hukum/peradilan, yang menjadikan hukum sebagai panglima dan alat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, yang berani manyuarakan kebenaran, yang berani melawan semua bentuk penindasan terselubung dan segala bentuk feodalisme merupakan pahlawan masa kini dan patut dibanggakan.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini , maka para pengusaha yang dengan usahanya mampu menyediakan banyak lapangan kerja dengan upah yang layak dan memenuhi seluruh hak pekerja adalah pahlawan masa kini karena mereka mampu membuat orang-orang menganggur kembali memilki harga diri dan terbebas dari beban psikologis serta mampu mewujudkan salah satu pasal UUD dimana setiap warga Negara berhak memperoleh penghidupan yang layak. Dengan banyaknya para wiraswastawan/pengusaha , maka roda ekonomi nasional akan bergulir, dan pajak yang dibayarkan para pengusaha mampu membuat Negara ini punya cukup  dana untuk pembangunan  dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini , meraka adalah para pencinta dan aktivis lingkungan yang peduli pada kelestarian alam, yang mempraktekkan hidup selaras dengan alam, membuang sampah pada tempatnya, bukan disembarang tempat sehingga menimbulkan polusi dan banjir karena sungai dan selokan mampet, mereka yang rajin menaman pohon baik dilingkungan rumah, di kota tempat tinggalnya maupun di lahan miliknya sehingga dapat mengurangi pemanasan global dan menjadi solusi terhadap perubahan iklim. Mereka yang menjadi pejabat publik dan mengambil kebijakan pengembangan energi alternatip yang terbarukan seperti  mikro-hydro, biogas, energy matahari, angin, biodiesel dll.  Mereka para komunitas yang menggunakan sepeda, yang hemat menggunakan BBM, yang mengolah sampah menjadi pupuk organik dan listrik, yang tidak lagi memakai plastik dan bahan-bahan lainnya yang tidak mudah mengurai dan mencemari lingkungan.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini , mereka adalah para relawan, pasukan TNI dan POLRI yang tanpa kenal rasa takut namun penuh perhitungan dengan sigap membantu menyelamatkan maupun mengevakuasi korban bencana alam, mereka masyarakat biasa yang dengan ketulusan hati  memberI tumpangan bagi pengungsi sementara dirinya sendiri sebenarnya masih berkekurangan.

Refleksi menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan , Indonesia bangsa “luar biasa” atau “biasa diluar” ?

Indonesia terkenal sebagai  bangsa yang ramah tamah, harmonis, gemah ripah loh jinawi, bangsa yang dipersonifikasi sebagai bangsa yang menghuni tanah surga, dimana tongkat kayu dan batu jadi tanaman, meminjam  syair lagu Koes Plus.

Bangsa yang sebenarnya luar biasa karena dianugerahi  alam yang indah, iklim yang beragam (tropis dan semi arid), suku dan agama yang beragam serta  budaya maupun bahasa yang kaya warna.

Bangsa yang luar biasa karena tetap eksis kebudayaannya meski diterpa modernisasi dan serbuan budaya lain seperti misalnya diwakili oleh Bali yang tetap unik dan menarik, bangsa yang luar biasa karena meski dijajah ratusan tahun namun tetap eksis sebagai bangsa dan mampu memerdekakan diri sendiri melalui perjuangan yang tak kenal lelah meski  penuh bergelimang dengan korban jiwa sebagai bunga dan pahlawan bangsa.

Bangsa yang luar biasa karena meski berbeda-beda tetapi tetap satu dengan semboyan Bhineka Tunggal Ikanya. Bangsa yang mampu menghasilkan karya besar seperti Candi Borobudur, Prambanan, Wayang, Reog , Batik, Perahu Pinisi dst. Bangsa yang mampu mengekspresikan harkat dan martabatnya dalam  bentuk kebudayaan yang tinggi seperti yang saat ini diakui di dunia semisal kebudayaan Bali.

“Luar  biasa”  yang berganti menjadi “ Biasa di luar”.

Sayang dengan berjalannya waktu selama 65 tahun merdeka, kita sebagai bangsa justru tidak semakin luar biasa tetapi justru menjadi bangsa yang biasa di luar. Lihat saja kasus korupsi yang jelas-jelas mengingkari keimanan dan juga budaya luhur terkait sikap kejujuran, justru sampai saat ini telah merata diseantero nusantara bahkan ditenggarai adanya korupsi berjamaah  dan perilaku yang seharusnya tidak lajim menjadi kelajiman yang tidak lajim. Banyak kasus korupsi tetap terus saja terjadi meski telah ada KPK dan pencanangan perang terhadap korupsi yang katanya akan dipimpin oleh Presiden SBY sendiri namun ternyata hanya ditataran semangat saja tanpa aksi nyata, bahkan KPK semakin terpuruk kalau tidak mau dikatakan mati suri. Kejujuran yang dulu dijunjung tinggi dan menunjukkan tingkat keimanan  serta budaya yang tinggi namun saat ini justru jadi cibiran, ajakan “Sapa sing salah bakal seleh (bhs Jawa yang artinya siapa yang salah akan jatuh dan ketahuan “ sekarang tidak lagi berarti. Kejujuran sekarang dianggap kuno dan orang jujur akan hancur dilindas oleh mereka yang melakukan korupsi berjamaah dan para koruptor pandai menjadi munafik dengan menjilat kesana  kemaridan berkembang menjadi mafia yang menggurita. Masyarakat yang seharusnya diajak untuk mengikuti koridor hukum dan mentaatinya, justru diberi tontonan oleh  para penegak hukum yang membungkukkan hukum  demi memperkaya  diri dan membiarkan MARKUS dan para Mafia bergentayangan diberbagai sektor kehidupan,  menghisap darah rakyat yang sudah menderita sehingga menjadi tambah menderita. Justru saat ini banyak ditemukan  penegak hukum yang biasa berada diluar koridor hukum untuk bertranksaksi ala mafia dalam rangka memenuhi pundi-pundi kekayaannya meski dengan cara tak elok dan diluar kewajaran.

Memilih pemimpin bijak di era otonomi, sebuah keharusan ?

Memilih pemimpin dinegeri ini bagaikan memilih kucing dalam karung atau mencari sebatang jarum dalam tumpukan jerami.
Kita dapat melihat dengan sesungguhnya kondisi nyata negeri saat ini dimana Presiden dan Wakil Presiden yang menjabat saat ini dipilih langsung oleh rakyat ( berarti memperoleh mandat penuh dari rakyat) namun ternyata hasilnya masih saja belum mampu mengubah wajah negeri ini seperti harapan rakyat kebanyakan.

Begitu sulitnya memperoleh pemimpin yang betul-betul berani menyuarakan dan mewujudkan kepentingan rakyat diatas segalanya.
Banyak para pemimpin yang sebenarnya tidak layak disebut pemimpin tapi hanya sebatas pimpinan. Atau yang lebih tragis kalau kata pemimpin telah kehilangan huruf terakhirnya sehingga tinggal menjadi ‘pemimpi’.

Kurangnya pendidikan leadership/kepemimpinan

Miskinnya stok pemimpin ditingkat nasional menjadi persoalan yang serius ketika seolah-olah diantara warga bangsa ini tidak ada lagi yang mampu memimpin negeri ini dan kelihatannya untuk memperoleh pemimpin kedepan hanya terbatas pada stok “pemimpin gagal” yang harus didaur ulang karena tiadanya pilihan
Seolah-olah dengan memilih “pemimpin daur ulang yang telah gagal “ kita yakin akan terjadi perubahan karena para pemimpin ini telah punya pengalaman sebelumnya, padahal tanpa mengubah strategi maka tidak akan terjadi perubahan yang berarti, apalagi jika jelas-jelas tiadanya keberanian dalam diri pemimpin untuk mengambil keputusan besar yang punya konsekuensi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat .

Pendidikan leadershi/ kepemimpinan yang sangat terbatas untuk generasi muda, tiadanya mentor yang mau melakukan kaderisasi secara terencana dan terukur, praktek kuasa uang yang bermain disegala lini dan mengorbankan orang yang jujur namun penuh potensi sebagai pemimpin, terbatasnya media yang mampu menguji kepemimpinan anak muda dll telah menyebabkan minimnya stok untuk kepemimpinan nasional karena untuk menjadi pemimpin dibutuhkan persyaratan memiliki uang yang banyak untuk dapat menggapainya. Padahal kita tahu seorang yang dijadikan pemimpin melalui politik suap/uang dan nepotisme tidak akan teruji dan cenderung menyalahgunakan jabatan yang diembannya, baik itu terjadi di partai politik, organisasi profesi maupun di bidang lainnya.

Miskin keteladanan dalam keseharian

Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitu bunyi peribahasa.
Pemimpin yang korup akan meneladankan pada pemimpin generasi berikutnya bagaimana berperilaku dan bertindak sebagai pemimpin yang bangga dalam memamerkan kekayaannya meski dari hasil korupsi.
Tidak heran jika seorang bapak menegur anaknya untuk tidak merokok namun pada saat bersamaan dirinya juga sedang merokok, maka hilanglah power sebagai ayah/pemimpin rumah tangga.
Demikian pula gambaran yang ada di masyarakat, banyak diantara pemimpin bangsa ini termasuk dalam golongan “lain kata, lain perbuatan”. Mereka hanya manis di bibir, pandai beretorika, berwacana, menciptakan pencitraan positip namun hanya sebatas layaknya pemain sinetron yang akan habis masa tayangnya, berperilaku STMJ (Sembayang Terus Mencuri/Maksiat Jalan), Berdoa Sambil Berdosa dan masih banyak lagi berbagai bentuk kemunafikan luar biasa yang dipertontonkan oleh para pemimpin negeri ini.

Masih ada pejabat yang bangga dengan lencana garuda dan lambang merah putih yang terpampang didadanya , namun masih saja berperilaku arogan, primordial, feodal (tasnya masih dibantu dibawakan bawahannya ), menindas bawahan, menyalahgunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi (mobil dinas untuk antar anak ke sekolah dan istri belanja), menganggap rakyat adalah abdi atau pelayannya, berjalan dengan mendongakkan kepala, dst.
Padahal ketika disumpah jabatan, mereka berjanji akan melayani, menjadikan jabatannya sebagai amanah dan seribu satu janji yang sangat manis didengar.
Masih banyak pejabat yang bangga jika terlambat namun masih ditunggu masyarakat tanpa harus malu dan meminta maaf atas keterlambatannya, justru semakin lama terlambat seolah-olah semakin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang penting, dihormati, disegani, punya jabatan sehingga layak dan pantas jika masyarakat rela menungggu dalam ketidak pastian akan kehadirannya.
Ironis memang jika pemimpin yang seharusnya melayani dan rendah hati serta menunjukkan integritasnya dengan salah satunya datang tepat waktu justru berperilaku sebaliknya.

Rekruitmen yang belum tersistem

“The right people in the right place” sudah sering didengar, namun dalam menetapkan pejabat publik masih banyak yang hanya mendasarkan pada unsur syubektivitas, kedekatan dll.
Meski sudah ada sistem “fit and proper test” namun masih banyak pihak yang mencoba mengakali sistem tersebut sehingga tetap terjebak bermain dalam kepentingan masing-masing dan meninggalkan unsur obyektivitas. Perekrutan yang tersistem demi menghindari suap, nepotisme dan subyektivitas seharusnya menjadi standar minimal dalam merekerut para pemimpin negeri ini tanpa terjebak dalam aroma SARA. Dengan sistem rekruitmen yang baik diharapkan akan tersaring pemimpin yang benar-benar punya jiwa kepemimpinan, berintegritas tinggi, punya kompetensi dalam bidang yang ditanganinya, sehingga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Falsafah Ki Hajar yang dilupakan

“Ing ngarso sung tulodo, ing madya mbangun karso, tut wuri handayani, yang dalam terjemahan bebas menjadi “Di depan memberi keteladanan, di tengah membangun motivasi untuk berkehendak baik, dibelakang menyertai selalu ”

Inilah sebenarnya yang diharapkan dimiliki dan diterapkan oleh pemimpin negeri ini yang dapat menjadi teladan lewat satu kata satu perbuatan, penuh jiwa yang welah asih, merakyat, berani melakukan pengorbanan tanpa pamrih, menjadikan jabatan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral.
Namun dalam kenyataan masih banyak yang melihat jabatan sebagai ajang dan titik masuk untuk memperkaya diri sendiri secara hina namun nikmat melalui KKN dan sebangsanya, dan sayangnya banyak pemimpin yang kehilangan dan mati hati nuraninya, mati rasa dan menjadi tahu tetapi tak mau tahu alias melacurkan diri demi kekayaan yang bersifat sesaat namun sesat.

Semangat “Ora et Labora”

Kalau semua pemimpin negeri ini menyadari bahwa didalam doa ada karya dan didalam karya ada doa, maka pastilah tidak akan terjadi pemimpin yang arogan dan penuh KKN melainkan pemimpin yang berintegritas tinggi, menjunjung kejujuran dan nilai hidup lainnya.

Kalau semua pemimpin sadar akan hari pengadilan terakhir, maka pasti akan menjadikan jabatan sebagai jalan untuk berkarya demi kebaikan sesama dan meninggalkan kenangan yang indah untuk yang dilayaninya melalui karya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Kalau semua pemimpin sadar bahwa hidup didunia ini hanya sementara dan sebentar saja dimana keselamatan akhirat yang menjadi impian kita didasari perilaku baik kita semasa didunia, maka pastilah para pemimpin berlomba-lomba memberikan yang terbaik yang mampu diberikan selama kepemimpinannya, layaknya peribahasa “Harimau mati meninggalkan belang, Gajah mati meninggalkan gading”

Jadi sekali lagi hidup adalah pilihan, akankah kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan TUHAN kepada kita yang menamakan diri pemimpin bangsa ?
Semua berpulang kepada hati nurani dan tujuan hidup kita.

YBT Suryo Kusumo
tony.suryokusumo@gmail.com
www.adikarsa.blogspot.com
www.adikarsagrennet.blogspot.com