Mari kita lihat berkelitnya orang pandai yang telah mati nurani
Pemborosan yang sudah sesuai prosedur dianggap tak salah
Menghamburkan milyaran rupiah yang tak menyentuh sama sekali
Upaya perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
Yang terus ditunggu dengan gelisah namun tak kunjung tiba

Pemborosan uang negara namun sesuai prosedur dianggap hal biasa
Hanya melanggar kepatutan atau halusnya kepantasan ????????
Kalau sudah tidak patut dan pantas dalam memakai uang rakyat
Masih patutkah mereka mewakili rakyat dan duduk di Senayan?

Quo vadis hati nurani ,kepekaan dan kepedulian anggota DPR
Masih patutkah anda menyebut diri Anggota Dewan yang TERHORMAT?

(Masih ingat ketika ORBA mau runtuh, selalu menyatakan ” Sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar UUD 45)

Ada 2 UU yang sangat menyolok  untuk dibiarkan dilanggar alias tidak dilaksanakan yakni UU Lalu lintas yang mengharuskan pengendara sepeda motor menyalakan lampu di siang hari dan denda pelanggaran lalin sampai jutaan rupiah (tidak realistis) serta  yang paling para adalah diabaikannya UUPA alias Undang-Undang Pokok Agraria.

Akar kekerasan atas nama  negara

UUPA sebenarnya merupakan produk legislatif yang cerdas dan arif yang menunjukkan keberpihakan legislatif sebagai wakil rakyat pada rakyat yang diwakilinya alias pro rakyat dan pro poor yang dijiwai oleh Pancasila dalam upaya mewujudkan sila ke 5 yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Produk hukum yang baik namun justru disimpan di laci lemari di jaman Orde Baru yang lebih memilih pro pemodal kuat yang mampu membayar pejabat untuk memperoleh luasan lahan sampai ribuan hektar, sementara dalam UUPA mengatur pembatasan kepemilikan tanah supaya rakyat memperoleh hak untuk memiliki lahan terutama mereka yang mengandalkan hidup dari pertanian. Ketika penguasa ORBA lebih memilih melayani pengusaha yang membutuhkan lahan untuk usahanya demi menarik investor dari luar, maka dengan berbagai cara termasuk menggunakan kekerasan yang keji dan melanggar HAM, pemerintah ORBA atas nama negara dan demi jargon pembangunan yang akan mensejahterakan rakyat telah tega mengusir rakyatnya sendiri dari lahan yang diincar pengusaha pemodal kuat. Maka tak terelakkan lagi benturan kekerasan dan perlawanan rakyat dengan keterbatasan alat bela diri yang dimilikinya melawan aparat keamanan yang dipersenjatai dengan senjata api dan berakhir dengan ketragisan karena justru memakan korban dari kalangan rakyat yang sebenarnya tuan atas negeri ini yang ingin disejahterakan melalui kemerdekaan Indonesia. Rakyat lalu dituduh anarkis karena membawa senjata tajam dan membakar, tanpa mau tahu mengapa rakyat marah dan menjadi anarkis. Persoalan sebenarnya terletak dari cara memandang yang salah oleh pemerintah yang berkuasa terhadap lahan dimana lahan dianggap komoditas yang dapat diperjualbelikan seenaknya, sementara rakyat menganggap lahan adalah sakral karena merupakan warisan dan modal pokok untuk melanjutkan kehidupan generasi berikutnya. Kekerasan atas nama negara terus berulang tidak hanya di jaman ORBA namun justru terus berlanjut terutama di era pemerintahan SBY yang telah menelan korban petani yang mati sia-sia ditembak aparat yang merasa tidak bersalah menembak rakyat sendiri karena telah sesuai protap, sungguh sangat ironis  karena rakyatlah yang memberi mandat pada polisi untuk melindungi dirinya dari ancaman kekerasan di dalam negeri. Perlakuan polisi kepada rakyat yang telah dianggap memberontak dan melawan hukum ketika mempertahankan hak miliknya berupa lahan miliknya  telah menyeret polisi menjadi  centeng dari pemilik modal dan pengusaha yang berkolusi dengan penguasa. Martabat polisi sebagai alat negara yang melindungi dan melayani rakyat telah runtuh dan lebih dilihat sebagai musuh rakyat, apalagi dengan tindakan sewenang-wenang oknum polisi kepada rakyat kecil yang marak akhir-akhir ini.

UUPA harus dilaksanakan

Sebenarnya ada secercah harapan bagi rakyat atau petani yang tidak memiliki lahan ketika Gus Dur menjadi presiden, namun sayangnya beliau telah dilengserkan sebelum sempat membagi lahan untuk petani yang tak ber-lahan. Maka para politisi yang menurunkan Gus Dur harus bertanggung jawab untuk penerpan UUPA yang tidak pernah dilaksanakan karena ketika pemerintah tidak melaksanakan UUPA sebenarnya DPR sebagai pengawas dapat melakukan tekanan, namun sayangnya banyak anggota DPR yang juga menjadi pengusaha HPH sehingga terjadi konflik kepentingan dan menjadi sangat masuk akal jika UUPA dibiarkan tidak dilaksanakan karena menguntungkan dirinya. Rakyat seharusnya menggugat pemerintah dan DPR yang dinilai telah lalai melaksanakan dan melakukan pengawasan UUPA. Yang mengherankan kenapa pemerintah begitu ngotot dan memaksa diri mengusir rakyatnya dari lahannya? Ada apa gerangan dengan pemerintah begitu tega memerintahkan aparat keamanan untuk menjadi galak dan senapannya gampang menyalak  dan membawa korban kematian rakyat kecil yang hanya berusaha mempertahankan hak miliknya atau yang hanya ingin bisa hidup dari lahan yang sedang digarapnya? Pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menyatakan negara tidak perlu berbisnis sangatlah bijaksana karena negara sebagai wasit tidak perlu bermain. Dengan demikian maka lahan milik PTP yang merupakan BUMN dan bergerak di bidang perkebunan harus ditinjau ulang untuk dapat didistribusikan kepada petani yang  tidak punya lahan namun harus tetap hidup dari hasil pertanian. Lahan yang begitu luas milik BUMN PTP sudah selayaknya menjadi contoh penerapan UUPA sehingga rakyat yang berprofesi sebagai petani dapat mempunyai lahan dengan luasan yang cukup untuk hidup layak dan tugas pemerintah justru menfasilitasi petani pengelola perkebunan untuk membangun koperasi produsen sekaligus pemasar sehingga hasilnya dapat diproses dan dipasarkan secara bersama yang lebih menguntungkan para petani. Sunguh sangat membingungkan jika pemerintah yang seharusnya mensejahterakan rakyat justru membiarkan rakyatnya berhadapan dengan pengusaha pemodal kuat yang berupaya merebut lahan milik rakyat dan akan lebih tragis justru atas nama secarik kertas yang dikeluarkan atas nama negara tidak membut rakyat sejahtera namun justru semakin menderita dan harus hidup di pengungsian karena rumah mereka dibakar dan lahannya dijarah kaum pemodal.

Lalu yang menjadi pertanyaan dimana keberpihakan pemerintah pada rakyat yang katanya akan disejahterakan? Dimana aksi nyata praksis jargon pemerintah yang katanya pro rakyat, pro keadilan dll? Sudah sangat terlambat jika pemerintah tidak melaksanakan UUPA segera, sebelum rakyat marah dan menggugat serta  meminta pemerintah untuk tidak lagi memerintah karena telah dicabut mandatnya oleh rakyat yang merasa tidak diakui keberadaannya dan dianggap tidak punya kuasa. Rakyat masih tetap berdaulat dan kedaulatan ada di tangan rakyat sehingga sungguh  sangat berbahaya jika pemerintah berani mempermainkan rakyat yang dilayaninya.

]]> http://adikarsa.wordpress.com/2012/01/12/uupa-tidak-dijalankan-pemerintah-melanggar-undang-undang-2/feed/ 0 adikarsa http://adikarsa.wordpress.com/2012/01/10/makan-gaji-buta-ditengah-matinya-nurani/ http://adikarsa.wordpress.com/2012/01/10/makan-gaji-buta-ditengah-matinya-nurani/#comments Tue, 10 Jan 2012 10:49:41 +0000 adikarsa http://adikarsa.wordpress.com/?p=456 ]]> Masuk kerja, isi daftar hadir

Setor muka saja, habiskan waktu

Main catur, main mata dan main uang

Main-main dengan amanat rakyat

Tiap bulan terima gaji tepat waktu

Dari hasil kumpul pajak rakyat

Tapi masih juga  tega lakukan

Peras rakyat kecil yang dilayani

Ketika urus surat yang diperlukan

Tiap tahun naik pangkat dan gaji

Dapat tunjangan dan pensiunan

Dapat askes dan berbagai fasilitas

Makan gaji buta sungguh nyata

Antara ada dan tiada di layanan publik

Masihkan kita punya nurani

Ketika rakyat yang seharusnya dilayani

Semakin sengsara dan sakit hati?

Benar kata orang bijak, tong kosong berbunyi nyaring, politisi dan pemimpin republik yang terlalu banyak bicara dan pidato bagaikan tong kosong. Mari kita lihat pidato SBY yang katanya berperang alias jihad melawan koruptor, nyatanya duduk manis dan tenang-tenag saja melihat kebangkrutan negeri ini dihisap mafia para koruptor yang telah merasuk ketulang sumsum republik ini bagaikan kanker ganas stadium 4 namun penanganannya hanya dioles salep dibagian permukaan kulit dan berharap dapat sembuh, sungguh sangat  naïf. Dan anehnya pemerintah sekarang justru hobi berhutang yang jumlahnya untuk tahun ini saja mencapai 250 trilyun sehingga total utang negeri ini mencapai 2000 trilyun lebih.

Pemimpin bergelar MM

Yang dimaksud pemimpin bergelar MM disini merupakan sosok pemimpin yang Mampu dan Mau, bukannya Malas Mikir apalagi Muka Mabuk kayak para  politisi Senayan yang suka nongol di tv dan narsis. Kita butuh pemimpin yang punya kemampuan tetapi sekaligus kemampuan untuk mengentaskan rakyat dari kubangan kemiskinan dan menghantar rakyat Indonesia masuk kedepan pintu gerbang kemerdekaan, mengambil kunci berupa strategi pembangunan nasional dan kiat-kiat dari pemerintah untuk  sukses  membuka pintu gerbangnya sehingga rakyat dapat masuk ke alam kemerdekaan yang bebas  dari korupsi, mendapat  layanan publik yang prima, rakyat yang selalu bersuka cita karena kebutuhan hidupnya terpenuhi dan gemah ripah loh jinawi, terwujudnya solidaritas sejati yang terbangun dan sikap toleransi yang tinggi ditengah perbedaan SARA.

Negeri yang tidak lagi dikatakan sebagai negara berkembang, tetapi negeri Indonesia yang maju, bebas dari korupsi, tidak ada lagi tawuran ( antar pelajar, antar mahasiswa, antar suporter sepak bola , antar RT/RW/desa, antara PKL dan Satpol PP, antara rakyat yang memperjuangkan haknya dan polisi yang merasa benar menembak rakyat karena sesuai protap , antara umat beragama yang berbeda keyakinan) , tidak ada lagi balita yang kurang gizi dan mati sia-sia, tidak ada lagi yang mengkonsumsi nasi aking dan mengais sampah hanya untuk mencari sisa-sisa makanan di tumpukan sampah, tidak ada lagi rakyat yang kebanjiran karena telah belajar tehnologi mengatasi banjir dari negeri Belanda, tidak ada lagi rakyat yang terkena bencana longsor dan jembatan yang ambruk, tidak ada lagi rakyat yang terpaksa bunuh diri hanya karena tidak mampu membayar biaya kesehatan dan menahan himpitan ekonomi yang luar biasa sulit, negeri yang tidak mengemis hutang dari luar negeri tetapi bangga memakai produk buatan dalam negeri, bangsa yang hemat dan berhasil menjadi menjadi kaya karena hasil dari sikap yang  inovatip, kreatip dan kerja keras maupun cerdas, bangsa yang tidak kaya karena hasil mencuri atau korupsi menjual kekayaan SDA ke pemodal kuat dan mengorbankan rakyatnya dll.

Kita butuh pemimpin yang visioner, bukan pragmatis yang hanya mempertahankan kedudukan dua periode jabatan, pemimpin yang berani punya greget dan impian yang tinggi untuk membuat Bangsa Indonesia dihargai di pergaulan internasional, pemimpin yang tegas dan berani menegakkan hukum untuk keadilan, pemimpin yang spriitualitasnya tinggi bukan yang punya spirit-uang dan suka memperkaya diri. Pemimpin yang MM (Mau & Mampu) merupakan sosok pemimpin yang amanah, berani berkorban demi mewujdukan kesejahteraan rakyat, bukan yang justru mengorbankan rakyatnya, pemimpin yang mau hidup sederhana dan bersahaja namun sopan dan santun menghadapi rakyatnya dan tidak menjadikan rakyatnya sebagai abdi/pelayan namun justru  yang diabdi dan dilayani. Pemimpin MM merupakan pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara ditataran wacana, namun mau dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar Negara,yang mau mendengar jeritan dan ratapan rakyatnya yang menderita, yang tidak dapat tidur nyenyak ketika ada petani yang menjahit mulutnya hanya untuk mempertahankan haknya, yang tidak dapat makan dengan enak ketika melihat ada seorang mahasiswa yang membakar diri sebagai sebentuk protes atas kodisi social yang tidak adil, yang tidak dapat tersenyum karena banyak rakyatnya yang masih kebanjiran dan didera kemacetan lalu lintas setiap hari meski dirinya dalam perjalanan selalu dikawal dan dibukakan jalan oleh pengawal.

Pemimpin yang HHH

Pemimpin yang HHH adalah pemimpin yang selalu Hati-Hati dan memimpin dengan menggunakan HATI, yang tidak berani melanggar sumpah jabatan dan yang tidak menganggap sumpah jabatan hanya sekedar formalitas atau sumpah serapah tetapi yang hati-hati menggunakan jabatan yang diembannya agar tidak melanggar sumpah yang telah dilakukan dan harus mempertanggungjawabkan tidak hanya kepada rakyat tetapi terlebih kepada Tuhan. Pemimpin yang dengan hati nuraninya yang bening mau mengajak rakyatnya untuk BERDIKARI dan bangga dengan hasil karya anak bangsa sendiri,yang tidak silau dengan kemewahan yang ditawarkan produk dari luar tetapi yang lebih berkomitmen membantu rakyatnya dengan mendukung melalui kebijakan yang melindungi produsen dalam negeri yang produknya dibuat dengan modal sendiri tanpa harus menjaga gengsi.

Pemimpin HHH adalah pemimpin yang hati-hati memerintahkan anak buahnya untuk menembak rakyat sendiri dan lebih mengedepankan pendekatan yang manusiawi dan berbudaya, yang tidak mau menang sendiri dan menyalahgunakan kekuasaannya , yang lebih mengedepankan dialog dari hati ke hati dengan pendekatan budaya, yang melindungi kepentingan bangsa diatas kepentingan sendiri dan golongan, yang mau jujur (maju) dengan dirinya sendiri tanpa harus menjadi munafik dan penuh basa basi yang basi.

Pemimpin HHH merupakan pemimpin yang mampu merasakan penderitaan rakyatnya dan mengambil langkah nyata melalui program layanan publik untuk memberi solusi meringankan penderitaan rakyat yang dicintainya.

Pemimpin HHH bukanlah tipe pemimpin yang ber ha ha ha  ria ditengah penderitaan rakyatnya, yang masih terus tidur nyenyak ditengah galau rakyat akan sembako yang terus merangkak naik, yang terus saja masih bias tersenyum ditengah bencana yang dialami rakyatnya, yang terus saja bercitra diri sampai mati meski rakyatnya tak sadarkan diri dan histeris menuntut haknya atas lahan yang dimilikinya namun diserobot atas nama Negara.

Kiranya  Tuhan YME mau mendengar jeritan umatnya untuk memperoleh pemimpin yang amanah dan mau tahu penderitaan rakyatnya serta mampu membuat rakyatnya sejahtera, bahagia lahir batin sehingga tanpa harus perlu banyak mimbar agama namun rakyatnya sangat  religius dan suka memuji namaNYA, bebas dari suap, KKN dan yang terpenting tidak ada lagi kemunafikan dalam negeri ini. Pemimpin yang saleh dan  rajin berdoa (karena telah kehilangan huruf S (setan) yang tidak betah berada didalam dirinya) dan bukannya pemimpin yang rajin berdosa namun masih terus saja menganggap  dirinya bersih. Amien.

Ajaran iman yang tak pernah usang.

Sebagai manusia yang beriman, pastilah kita telah berupaya untuk terus mempelajari ajaran agama sesuai iman yang diyakininya. Namun ditengah  kehidupan yang plural baik mengenai suku, agama, ras dll ternyata tidak mudah menerapkan hidup yang harmonis, rukun dan damai. Kekerasan yang terus saja  terjadi di berbagai daerah  atas nama perbedaan (agama,suku,asal dll), kekerasan yang dilakukan  oleh negara atas nama hukum (yang dianggap telah memenuhi rasa keadilan) dan juga kekerasan oleh pengusaha-pemodal kuat telah mampu memporak-porandakan kehidupan hamonis di bumi nusantara tercinta. Mimbar agama setiap pagi hampir ditayangkan di semua tv swasta untuk dapat dijadikan tuntunan hidup, ternyata hanya menjadi tontonan dan belum mampu terterap dalam kehidupan keseharian.

Manusia yang beragama ternyata tidak menjamin untuk hidup saleh, lurus dan jujur. Banyak yang rajin melakukan sembahyang namun tetap saja melakukan korupsi, melakukan kekerasan dan juga melakukan banyak kebohongan demi memperoleh kekayaan berlimpah meski tak halal. Padahal kita semua tahu, dan terus diajarkan berulang-ulang kepada umat beriman untuk tidak serakah dan mau berbagi dan memberi pada sesama yang membutuhkan.

Pejabat publik seharusnya punya tanggung jawab lebih karena diberi mandat oleh rakyat untuk dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang merupakan amanah yang harus terwujud, ternyata masih banyak yang tidak mampu dan tidak mau melaksanakan amanah tersebut dan lebih memilih menggunakan kekuasaan yang dipegangnya untuk memperkaya diri sendiri melalu perilaku korup. Perilaku seperti ini jelas menjauhkan para koruptor dari imannya meski mereka terus rajin sembahyang karena sebenarnya mereka telah meninggalkan ajaran iman yang tak pernah usang yakni berbagi dan memberi.

Banyak kekerasan terjadi seperti Kasus Mesuji, Bima, Freport dll karena mereka para pengusaha & pengelola perkebunan maupun tambang telah menjadi serakah tak mau lagi berbagi dan memberi dari keuntungan berlimpah yang diperolehnya. Atas nama kemajuan perusahaan, mereka terus saja serakah menumpuk asset/kekayaan tanpa mau berbagi dan memberi. Bahkan ada kecenderungan para pengusaha  melakukan kolusi bersama penguasa untuk memperoleh tambahan luasan lahan yang sebenarnya dimiliki warga lokal secara turun temurun, namun dengan berbagai tipuan dan trik kotor mereka akan berupaya dengan segenap sumber daya yang ada termasuk dengan mengkooptasi pihak keamanan untuk mau berpihak kepadanya karena  telah membayarnya meski secara moral apa yang mereka lakukan salah, namun dengan kecanggihan tipu muslihat  mereka akan mampu menyulap lahan warga untuk menjadi miliknya secara sah legal formal sehingga akan menang ketika berpekara di pengadilan. Seandainya mereka melakukan kegiatan CSR, tak semua kegiatan yang didanai perusahaan  didasari oleh keinginan secara sungguh membantu warga sekitarnya atau warga Indonesia, tetapi hanya sebentuk pencitraan untuk kepentingan keamanan bisnisnya.

Dengan memberi akan mendapat.

 Ajaran yang meminta kita sebagai umat beriman untuk menyisihkan sebagian harta benda milik kita untuk diberikan kepada sesama yang berkekurangan selalu saja didengungkan dalam setiap momen perayaan keagamaan, namun ternyata tidak begitu mudah untuk dilaksanakan. Padahal kita tahu dengan memberi maka akan ada kepuasan batin karena kita telah sedikit mengurangi penderitaan sesama. Gerakan solidaritas ”Koin untuk Prita” dan terakhir  pengumpulan ”Sandal jepit 1000 buah” untuk AAL seoarang anak berusia 15 tahun yang dituduh mencuri telah menunjukkan dan membuka mata kita bahwa sebenarnya rakyat Indonesia peka dan suka berbagi dan memberi untuk menunjukkan solidaritas sejati kepada sesama yang membutuhkan. Filosofi dengan memberi akan mendapat sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat kita, karena sejak nenek moyang telah diajarkan kearifan tersebut dan telah membudaya, namun sayangnya seiring dengan kemajuan pembangunan yang berorientasi kemajuan fisik semata melalui ”pendekatan proyek” secara pelan namun pasti telah memudarkan semangat gotong royong dan menjadikan warga lebih memilih bersikap individualistis dan tak mau repot dengan urusan sesama.

Pendekatan pembangunan ekonomi telah mengajarkan pada rakyat untuk terus berhitung ketika melakukan kebaikan karena semua amalan sudah bukan lagi merupakan ibadah namun merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Maka jangan heran kalau kita melihat banyak layanan yang dilakukan bukan karena ketulusan hati namun penuh dengan kepura-puraan seperti keramahan menyambut tamu di hotel berbintang 4, layanan di rumah sakit mewah, layanan di berbagai pusat perbelanjaan  dll dimana senyum yang tersungging adalah senyum yang dipaksakan untuk menarik konsumen menjadi pelanggan.

Pendidikan yang seharusnya sarat makna dan mudah diakses untuk menjadikan rakyat Indonesia cerdas,pintar, berbudi luhur dan jujur ternyata telah dijadikan komoditas bisnis untuk mengeruk kekayaan orang tua siswa melalui berbagai pungutan dengan menghabiskan biaya yang tak sedikit dan bukan lagi perwujudan dari isi pembukaan UUD yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang seharusnya mudah diakses oleh siapa saja warga negara Indonesia dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia Indonesia melalui penambahan ilmu telah menjadi barang mewah yang tak mudah dijangkau rakyat biasa, padahal kita semua tahu pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar.

Pendidikan keagamaan kita seharusnya didekati dengan pendekatan ”melakukan dan memberi keteladanan” dari para orang tua dan pemimpin negeri ini. Akan sangat sulit mengajarkan filsofi ”berbagi dan memberi” kalau justru yang dilihat anak-anak generasi penerus  kita dalam keseharian adalah perilaku korup dan serakah namun justru dihormati dan dihargai karena mereka ”kaya” meski dengan cara yang salah.

Kalau mau menjadi negara maju maka harus mau jujur dalam kehidupan sehari hari sehingga semua layanan publik bebas dan tak mempan akan suap, tak ada lagi pungutan liar dalam berbagai bentuknya terutama yang dilakukan oknum aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, tak ada lagi rakyat yang kesusahan dalam memenuhi kebutuhan dasar karena pajak yang dikumpulkan dari rakyat tidak lagi ditilep tapi dapat digunakan kembali untuk mendanai layanan publik sehingga banyak rakyat yang terpenuhi kebutuhan dasar  dalam keluarganya.

Mari kita lakukan gerakan ”Berbagi dan memberi” sebagai perwujudan budaya bangsa kita yang terkenal sebagai bangsa yang ramah, suka bergotong royong sebagai wujud  solidaritas sosial sebagai perwujudan Pancasila sebagai falsafah dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Kasus yang menimpa Polri pada 2011 telah membuat citra Polri sangat terpuruk kalau tidak mau dikatakan berada di titik nadir. Kasus kekerasan atas nama Negara yang dilakukan Polri telah menewaskan puluhan orang karena rakyat ditembak atas nama protap telah membuat masyarakat semakin menjauh dari Polri, institusi Negara yang diharapkan berpihak pada rakyat (yang seharusnya dilindungi) karena rakyat adalah pemilik Negara yang sesungguhnya dan pembayar pajak yang digunakan untuk mendanai Polri.

Roh dan filosofi bahwa Polri adalah pelindung rakyat telah ditinggalkan, dan Polri lebih dikenal dengan nama “Institusi centeng” seperti yang sering dikatakan para pengamat di media televisi nasional, meski terus dibantah Polri , namun rakyat sudah semakin cerdas untuk mengetahui yang senyatanya meski selalu dicoba ditutup-tutupi oleh Polri.

Jangan jadikan rakyat ATM

Polri di awal tahun baru 2012 seharusnya mawas diri untuk berbenah dan memperbaiki sistem pelayanannya pada rakyat. Semboyan Polri yang enak didengar seharusnya membuat masyarakat sebagai pengguna layanan Polri merasa nyaman ketika berurusan dengan Polri. Namun kita semua tahu, masih banyak penyimpangan dalam pelaksanaan, mulai dari pengurusan SKCK, pembuatan SIM, proses tilang lalu lintas sampai dengan pembuatan BAP dalam berbagai penanganan kasus judi dan kriminal.

Rakyat sangat berharap Polisi Republik Indonesia (POLRI) adalah polisinya rakyat dan tidak menjadikan rakyat sebagai ATM untuk menambah penghasilan yang tidak halal.

Rakyat sangat berharap semakin banyak wajah polisi di tengah masyarakat yang tersenyum tulus, membantu mengatasi kriminalitas, membantu menyeberangkan anak sekolah dan lansia, tegas terhadap para penjahat namun bukan berarti boleh berbuat seenaknya terhadap penjahat.

Jangan jadikan rakyat “Sandal jepit”

Polri diharapkan dapat menjadikan kasus “Posko Sandal jepit” untuk mendukung pembebasan terdakwa pencurian sandal jepit oleh seorang anak di Sultra sebagai bahan  mawas diri, dimana kekuasaan dan wewenang yang ada di polri untuk tidak disalahgunakan menindas dan memeras rakyat kecil yang hidupnya sudah susah hanya karena mereka buta hukum dan lemah karena tidak punya becking sehingga isu bahwa hukum di Indonesia yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas tidak semakin terbukti.

Rakyat jangan dijadikan sandal jepit yang begitu mudah dinjak-injak dan dibuang kalau sudah usang. Rakyat seharusnya dijadikan tuan dan customer (pelanggan) karena polisi ada ketika rakyat membutuhkan perlindungan dan pelayanannya.Semboyan ”Kami siap melayani Anda” sudah sangat tepat dimana polisi memposisikan sebagai pelayan dan “Anda (rakyat)” sebagai tuannya. Namun akhir-akhir ini Polri lebih suka melayani “Anda (para pemodal kuat pemilik perkebunan dan pertambangan dll)” dengan terjadinya Kasus Freport, Mesuji, Bima dimana polisi terkesan lebih memihak pemilik modal entah karena ada sesuatu dan karena lupa pada “Anda (rakyat)” yang merupakan tuan yang sesungguhnya karena Polri adalah anak kandung rakyat.

Pergeseran target layanan Polri dari rakyat  beralih ke pengusaha (tambang, perkebunan dll) telah menjadikan Polri sebagai bulan bulanan media massa dan semakin menjauhkan Polri dari rakyat yang mengharapkan perlindungan, pelayanan dan pengayoman. Citra Polri yang telah semakin baik dengan kerja Densus 88, telah diporakporandakan dengan berbagai kasus yang muncul akhir-akhir ini yang menewaskan banyak rakyat kecil yang tak berdaya yang terpaksa melawan dengan senjata seadanya yang kondisinya  persis sama ketika rakyat melawan penjajah Belanda.

Kembalikan polisi sebagai alat negara

Ketika masih banyak polisi lalu lintas di lapangan yang dengan setia berpanas-panas dan berpeluh di tengah polusi udara  yang tinggi untuk mengatur lalu lintas dari pengguna jalan yang susah diatur dan masih banyak polisi reserse dibagian intelejen yang bekerja secara diam-diam namun penuh dedikasi,  maka sangat disayangkan Polri telah dikotori oleh polisi nakal yang berseragam dan menjadikan rakyat bak sandal jepit yang diinjak-injak dan diperlakukan tidak manusiawi.

Harus selalu diingat Polri adalah Polisi Republik Indonesia yang merupakan alat Negara bukan alat kekuasaan baik pemerintah, pemodal maupun pihak lain yang punya “kuasa”. Polri harus kembali ke jati diri membela yang benar, bukannya membela yang bayar, harus menjadi kesatria bangsa yang membanggakan karena menjadi pelindung Ibu Pertiwi dan rakyat yang mendiaminya dari penjahat termasuk penjahat kerah putih (para koruptor) dan memastikan negeri ini aman dari gangguan keamanan dan ketertiban.

Polisi harus semakin dicintai oleh rakyat sehingga tidak ada lagi anak kecil yang terlihat takut dengan polisi karena seringnya orang tua menjadikan polisi untuk menakuti anaknya.

Sangat diharapkan ketika para sopir di jalanan bertemu dengan polisi mereka bukannya takut tetapi dengan penuh hormat dan respek tinggi dalam memperlakukan polisi karena dalam benak mereka polisi adalah sosok penegak hukum yang berdiri tegak yang tak mempan disuap dan hanya menegakkan aturan hukum yang berdasar kebenaran dan keadilan.

Ketika rakyat mengantri untuk pengurusan surat baik SKCK, SIM, dll mereka merasa seperti pergi ke bank karena di kantor polisi layaknya layanan bank yang akan memperoleh layanan yang ramah, prosedurnya jelas dan tak ada suap/pungli dalam kepengurusannya.

Jika polisi dicintai rakyatnya, maka tanpa dimintapun pasti  rakyat akan bekerja sama dengan polisi untuk membantu meningkatkan rasa aman dan tertib

Semoga tahun 2012, Polri semakin berbenah diri menjadi lebih baik lagi dan menjadi kecintaan rakyat Indonesia karena Polri adalah Polisi Republik Indonesia.

]]> http://adikarsa.wordpress.com/2012/01/05/polri-harus-mawas-diri-dengan-kasus-sandal-jepit/feed/ 0 adikarsa http://adikarsa.wordpress.com/2011/12/31/refleksi-akhir-tahun-indonesia-negara-gatotkaca-gagal-total-kebanyakan-alasan-cari-aman/ http://adikarsa.wordpress.com/2011/12/31/refleksi-akhir-tahun-indonesia-negara-gatotkaca-gagal-total-kebanyakan-alasan-cari-aman/#comments Sat, 31 Dec 2011 11:53:58 +0000 adikarsa http://adikarsa.wordpress.com/?p=440 ]]> Di penghujung akhir tahun 2011, kesedihan terus merundung negeri ini yang tak lekang dirundung malang. Setelah kasus ”Bakar Diri ” yang memilukan dan sangat disayangkan yang dilakukan seorang mahasiswa idealis Sondang Hutagalung, dilanjutkan dengan Kasus Mesuji dkk dan terakhir kasus penembakan brutal polisi di Sape, serta kemarahan rakyat karena tidak didengar aspirasinya yang berujung pada pembakaran di Kalimantan dan Papua serta lemahnya aparat keamanan dalam melakukan kegiatan intelejen sehingga terjadi pembakaran sebuah pondok pesantren milik kalangan Syiah di Sampang Madura.

Belum lagi kalau kita rajin membaca koran daerah, betapa banyak kasus bunuh diri yang didahului dengan membunuh keluarganya karena tidak tahan akan deraan dan himpitan ekonomi. Meski secara makro memang pertumbuhan ekonomi cukup baik, namun yang terjadi senyatanya di kalangan rakyat biasa adalah semakin sulitnya memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Harga sembako yang semakin merangkak naik, biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi terus mencekik dan membuat banyak rakyat menjadi tersengal dan sesak napas dalam melanjutkan kehidupannya yang biasa saja. Tidak terlalu muluk-muluk, mereka rakyat biasa hanya ingin bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, selain pasti diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sekunder seperti rekreasi, punya motor, mobil dll,

Pemerintah (eksekutip), dimana kau berada?

 Kesejahteraan rakyat yang didamba dan mendasari perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka yang mampu menghantar Rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang cerdas, berjaya dan sejahtera dan ikut mendukung perdamaian dunia masih jauh dari harapan kalau tidak mau dikatakan menjauh. Sebenarnya untuk tujuan tersebut negara dibentuk dan  hadir untuk mewujudkan cita-cita mulia menjadi negara merdeka  yang dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab dan pelayan publik yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya.

Namun sangat disayangkan Presiden SBY sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang dipilih rakyat secara demokratis ternyata banyak mengecewakan rakyat yang terlanjur memilihnya karena tidak mampu secara tegas, konsisten dan berani untuk memerangi korupsi yang menyebabkan kemiskinan yang semakin mendera dan menyengsarakan rakyat. Meski diawal pemerintahannya, SBY telah berkoar-koar akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi namun dalam kenyataannya  tidak terlaksana karena lebih memilih mencari jalan aman untuk tidak jatuh dari kursi kepresidenannya alias lebih mengutamakan jabatan daripada amanah.

Dan masih banyak litani yang dapat disebutkan untuk menunjukkan betapa rapuhnya pemerintahan SBY yang telah berkali-kali diingatkan oleh para pemuka lintas  agama tentang kebohongan yang dilakukan pemerintahannya,

 DPR = …………………………

Dilain sisi yakni legislatip tidak kalah buruk pamornya dibanding eksekutip dengan tingkah polah yang sangat mencengangkan dan memuakkan. Perilaku anggota DPR yang terjerat kasus korupsi sudah berjumlah puluhan dan akan mendekati ratusan orang kalau saja KPK berani bertindak tegas. Kasus Nasrudin dan turunannya telah mencoreng dan membuat habis kepercayaaan rakyat pada DPR, apalagi tingkah polah Ketua DPR yang mau membangun gedung baru yang nilainya aduhai, pernyataannya  yang selalu melukai perasaan rakyat dan kepemimpinannya yang lemah semakin menambah buruknya citra DPR. Belum lagi kegiatan studi banding yang tidak lain jalan jalan ke luar  negeri yang tidak sedikit menghabiskan dana negara yang dipungut dari pajak rakyat dan hutang luar negeri semakin menunjukkan DPR tidak peka dengan penderitaaan rakyat yang diwakilinya. Sandiwara Century, Kasus Lapindo, jahit mulut petani, Kasus Mesuji & Sape Bima telah menunjukkan betapa tidak peka dan pedulinya DPR pada penderitaan rakyat, dan nyatanya hanya dijadikan alat politik untuk menaikkan posisi tawar dengan pemerintah meski berlagak seolah-olah benar-benar peduli dengan derita rakyat.

Dan masih banyak tingkah polah dan gaya arogan para anggota DPR yang ditunjukkan dengan mau membubarkan KPK dll.

Aparat hukum, dimanakah keberadaannya ?

 Ketika menyaksikan Kasus Cikeusik yang secara terang benderang dan telanjang mempertontonkan keberingasan dan kekejaman manusia terhadap manusia lain, kasus pembakaran gereja di Temanggung, kasus Gereja GKI Yasmin  dan terakhir kasus pembakaran sebuah pondok pesantren di Sampang Madura, pertanyaan yang ada dalam pikiran kita adalah dimana peran para aparat keamanan untuk melindungi rakyatnya?

Ketika seorang nenek dihukum hanya  karena mencuri buah cokelat, sementara banyak koruptor dibebaskan dan yang terhukum diberi remisi yang meringankan hukumannya, masih adakah keadilan di negeri ini? Ketika rakyat mempertahankan tanah/lahannya yang menghidupi keluarganya namun dikalahkan oleh secarik kertas yang dikeluarkan oleh negara dan kemudian harus berjibaku sendirian sampai harus kehilangan nyawa atau terpaksa tinggal hidup seadanya di pengungsian , apakah kita masih pantas menyebur sebagai bangsa yang merdeka dan beradab? Ketika seorang anak yang diduga mencuri sandal dan diadili dengan ancaman hukuman 5 tahun, sementara seorang polisi yang dicuri sandalnya yang tega menganiaya anak tersebut hanya dihukum secara internal  7 & 21 hari kurungan, masih pantaskan hukum dimaknai sebagai alat penegak keadilan?

 Ketika para PKL terus bergulat dengan penggusuran dan dinginnya malam dan harus setiap hari membongkar dan menata dagangannya dengan penghasilan yang rendah, masih pantaskah kita berbangga sebagai bangsa yang peduli dan solider?

Pemimpin negeri yang tidak melayani

 Negeri ini mengalami kehancuran secara pelan namun pasti karena dipimpin oleh kebanyakan pemimpin yang haus kuasa, haus harta dan haus akan pujian kosong yang tidak membantu apapun dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Negeri ini seolah tanpa pemimpin, negeri yang berjalan karena rakyatnya yang sabar dan tahan menderita meski didalamnya mengandung bara yang siap membakar para pemimpin yang kehilangan amanah. Bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang gemar bercitra diri,mematut diri di cermin yang retak namun masih bisa tersenyum dalam kesombongan dan kebohongan sistemik yang memakan korban rakyat negeri ini. Pemimpin yang diharapkan melayani dan mampu meningkatkan harkat, martabat, kesejahteraan dan kejayaan negeri, telah berubah menjadi pemimpin yang tidak mau melayani rakyat yang dipimpinnya, yang hanya sibuk dengan kepentingan golongan dan sibuk mempertahankan kekuasaannya namun lupa bahwa kekuasaan yang dimiliknya sebenarnya merupakan  mandat dari rakyat yang dapat dicabut setiap waktu ketika rakyat menghendakinya tanpa ada kekuatan senjata apapun yang mampu menghentikannya. Ketika rakyat marah karena penderitaan panjangnya yang diakibatkan buruknya layanan publik, maka yang tersisa adalah isak pilu para pemimpin bangsa ini  yang terlambat menyadari bahwa keberadaan dirinya sebagai pemimpin yang seharusnya amanah telah gagal dijalankannya. Jadi tidak etis jika Polri menyalahkan rakyat yang marah dan bertindak anarkis ketika para pemimpin negeri ini telah mengkhianati hati nurani rakyat dan telah berkolusi dan menjual kepada pemodal kuat untuk kekayaan sumber daya alam yang dimiliki rakyat disekitarnya. Kuasa atas nama negara seharusnya digunakan untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya atas nama negara justru memberi ijin kepada pengusaha perkebunan maupun tambang untuk mengeruk kekayaan alam tanpa peduli terhadap kerusakan alam yang ditimbulkannya dan seringkali justru memiskinkan dan meminggirkan rakyat yang tinggal disekitarnya.

Kita songsong tahun baru 2012 dengan sikap optimis bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan para pemimpin negeri ini harus menyadari kekuasaan yang ada ditangannya bukan karena kekuatan dirinya namun karena kepercayaan dan mandat yang diberikan rakyat yang sewaktu-waktu dapat dicabut kalau rakyat menghendakinya.

Harus disadari kekuatan rakyat bagaikan tsunami yang datang tiba-tiba dan menggulung para pemimpin yang tidak amanah dan tega mengkhianati AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat).

Bahkan senjata api dan tajam ikut berbicara & menyalak
Penggal kepala manusia tanpa ada rasa berdosa
Tembak jarak dekat sampai menembus raga rakyat

Apakah sudah saatnya rakyat bergerak bersama
Melakukan perlawanan terhadap oknum aparat
yang salah menggunakan kekuasaan yang dipercayakan
untuk menunjukkan bahwa kedaulatan masih tetap ada ditangan rakyat

NB; teriring doa,  semoga rakyat yang menjadi korban diterima disisiNYA

Sondang Hutagalung (22), aktivis mahasiswa yang melakukan aksi bakar diri di depan Istana Negara, Rabu (7/12/2011), akhirnya mengembuskan napas terakhir di ICU Unit Pelayanan Terpadu Luka Bakar RSCM, Sabtu (10/12/2011) pukul 17.45. Berita duka tersebut disampaikan Direktur RSCM Prof Dr Akmal Taher lewat sambungan telepon.
(kompas.com)

Ikut berduka cita atas meninggalnya Sodang Hutagalung

Kembali korban tidak langsung ulah para koruptor berjatuhan

Bakar diri yang tragis sekaligus memilukan akhirnya terjadi

Meski sangat disayangkan karena korban adalah harapan negeri ini

Namun lebih disayangkan respon dari pemerintah kita

Yang lamban bertindak melakukan perubahan melawan korupsi

Apakah memang negeri ini telah dikuasai para mafia koruptor

Disegala lini kehidupan ? (Eksekutip,Legislatip YudikatiP)

Berita mengejutkan yang terasa menyengat dan menyayat

Ah seandainya TUAN tidak lebih mengutamakan PENCITRAAN

Tetapi lebih memaknai jabatan sebagai AMANAH TUHAN

Pasti tak perlu lagi banyak korban mati sia-sia

NB ; teriring doa dan selamat jalan untuk Sondang Hutagalung

Selamat memperingati Hari ANti Korupsi
Dinegeri yang penuh sesak dengan korupsi
Bahkan para koruptor-pun masih terus dibela dan dihargai
Oleh yang mengaku wakil rakyat yang katanya terhormat
Dan oleh para pengacara hitam yang mengais rejeki dari hasil korupsi

Perang-perangan terhadap korupsi
Semakin tidak lucu dan menggelikan
Saatnya rakyat menggugat penguasa
Yang hanya beretorika dan berwacana saja

Jadi ingat lirik dari  sebuah lagu

“Menanti kejujuran hanya di angan-angan”