Pasar tradisonal, pusat ekonomi rakyat yang terpinggirkan.

Agustus 23, 2009 at 11:13 am Tinggalkan komentar

Pengembangan kota-kota besar di Indonesia terus saja berlangsung dan dilakukan secara cepat demi mengejar ketertinggalan serta mampu bertahan dalam kompetisi yang keras dan sengit untuk mewujudkan impian menuju kota modern, termasuk dalam melengkapi  penyediaan fasilitas umum dan bisnis dengan berbagai cara, baik dengan jalan menyediakan lahan strategis untuk pusat bisnis (termasuk melakukan tukar guling lahan yang sudah ada ) maupun penyertaan saham dari pemerintah lokal. Berbagai fasilitas bisnis seperti pusat perbelanjaan modern seperti mall/hypermarket terus dibangun dengan megahnya dilokasi strategis, juga tak lupa fasilitas rekreasi seperti water boom menjamur dimana-dimana.

 

Keberpihakan pada rakyat  ?

 

Otonomi daerah telah memasuki usia yang ke -9, sejak mulai diberlakukan pada tahun 2000, dengan tujuan utama mendekatkan layanan publik pada rakyat yang menjadi pelangannya (customer) sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi SELURUH rakyat Indonesia (sila ke-lima Pancasila).

Namun ada beberapa hal yang patut dicermati  dan ditata ulang terutama menyangkut kebijakan investasi dari luar serta penyiapan tata ruang untuk kepentingan bisnis.

 

Salah satu sisi keberhasilan OTDA diukur dari kemampuan pemerintah lokal untuk mampu mengelola dan membelanjakan APBD secara efisisen dan efektip serta pro rakyat. Selain itu, banyaknya investor luar yang mau masuk dan menanamkan modalnya juga menjadi salah satu indikator keberhasilan OTDA.

 

Lalu bagaimana jika kehadiran investor dari luar justru menggeser dan bahkan menggusur peran pelaku bisnis lokal seperti misalnya kehadiran mall/hypermarket atau waralaba  yang menyebabkan tutupnya beberapa toko disekitarnya yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat lokal ?

 

Peran pemerintah melindungi pembisnis kecil ?

 

Memang kita tahu telah ada UU yang mengatur tentang kehadiran pemodal besar seperti mall/hypermarket, namun kenyataannya tetap saja kehadiran mall/hypermarket  masih menimbulkan dampak terhadap pembisnis kecil yang berada disekitarnya. Kita boleh saja berdalih bahwa keberadaan mall/hypermarket sama sekali tidak melanggar UU serta mempunyai segmen pasar yang berbeda dengan pembisnis kecil, namun sebenarnya kita harus melihat secara utuh akibat yang ditimbulkannya.

 

Justru yang menantang dan menjadi harapan bersama adalah bagaimana keberadaan pemodal besar seperti mall/hypermarket seharusnya  dapat memperkuat dan bekerja sama secara sinergis dengan pembisnis kecil lokal.

 

Memang di jaman ORBA ada istilah ”Bapak Angkat” meskipun dalam prakteknya juastru ”Anak yang mengangkat Bapak”. Perlu dicari titik keseimbangan baru dimana kehadiran pemodal besar dan kuat tidak mematikan keberadaan pembisnis kecil.

 

Peran pemerintah lokal bersama legislatif justru ditunggu untuk mampu membuat kebijakan yang tidak saling merugikan antara pemodal besar dan kecil.

Sudah saatnya pemerintah lokal lebih memihak pada pembisnis kecil yang pelakunya adalah rakyat kecil seperti kebanyakan mereka yang berjualan di pasar tradisional maupun di kaki lima. Perlu ada perubahan pola pikir dalam pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional sehingga keberadaan pembisnis kecil dapat diakomodir misalnya PD pengelola pasar dapat memberikan kesempatan para pedagang kecil di pasar tradisional untuk memiliki kios yang bagus dan strategis namun harganya terjangkau dengan cicilan yang rendah dan tidak sebaliknya justru menngusur pedagang kecil dan menjual kios pada pare pemodal kuat.

 

Pemerintah lokal perlu manata dan mengatur ulang pasar tradisional sehingga tidak kalah kenyamanan dalam berbelanja dengan di mall/hypermarket. Kesan pasar tradisional yang jorok, kumuh, becek dan tidak aman serta tidak nyaman harus mulai digantikan dengan kesan pasar yang meskipun tradisional namun tertata rapi, bersih, indah, nyaman dan menyenangkan dengan perlengkapan permainan anak, penitipan balita bagi para ibu pedagang di pasar serta halaman parkir yang cukup luas, teratur dan lingkungan pasar yang hijau, rindang  penuh pepohonan. Para pedagang pasar tradisional sebaiknya diberi pendampingan dan bantuan teknis terkait manajemen usaha, jiwa bisnis, penegelolaan Ekonomi Rumah Tangga sehingga mereka tidak lagi terjerat oleh para rentenir yang berkedok koperasi .

Dengan pengelolaan/manajemen yang baik diharapkan usaha mereka akan tumbuh dan berkembang dan menjadikan mereka pelaku usaha yang tangguh dan siap memasuki persaingan bisnis yang keras, tajam dan kadangkala kejam.

Pemerintah lokal sebaiknya memperlakukan mereka para pedagang pasar tradisional sebagai mitra dan sekaligus investor lokal yang akan menopang dan berkonribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai pembayar pajak dan retribusi yang dapat mengangkat perekonomian daerah, dan dalam jangka panjang diharapkan mampu menjadi penyangga tiang ekonomi lokal.

 

Pemerintah harus berani menyiapkan anggaran APBD yang cukup sebagai inevestasi bagi pembenahan dan penataan pasar tradisonal menuju pasar tradisional yang maju dengan menyediakan luasan lahan startegis yang diperuntukkan mereka, pembangunan sarana pasar yang lengkap dengan tempat permainan anak, dan yang tak kalah penting bagaimana mitigasi untuk tidak terjadi kebakaran pasar, dan kalaupun terjadi, kebakaran tidak meluas dan mudah dipadamkan karena sudah didesain sedemikian rupa untuk melindungi aset pemerintah lokal dan para pedagang pasar.

 

Pasar tradisonal sebenarnya merupakan ”HILIR” dari pemberdayaan ekonomi rakyat, karena justru dipasar itulah semua produksi rakyat dijual dan sekaligus sebagai tempat masyarakat umum memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemerintah perlu melakukan intervensi misalnya dalam melengkapi ruang yang berpendingin di pasar tradisonal untuk barang yang mudah rusak dan cepat membusuk, menyiapkan transportasi berpendingin untuk mengangkut hasil sayur mayur dan buah-buahan para petani yang mudah rusak dan busuk, sehingga tidak banyak produk pertanian yang terbuang sia-sia padahal para petani telah mengucurkan keringat untuk memproduksinya.

 

Mari kita jadikan ”Pasar Tradisional” yang dikelola secara modern dalam layanan dan mampu memenuhi keinginan para pembelanja/pelanggan  yang tak lain adalah masyarakat kelas bawah atau wong cilik sehingga mereka tetap menjadikan pasar tradisional sebagai pilihan mereka dan tidak berpaling ke mall/hypermarket hanya karena kita tidak mampu merubah kesan pasar tradisonal yang jorok dsb.

Dengan demikian pemerintah lokal telah menunjukkan komitmen dan keberpihakan pada ekonomi rakyat dengan jalan menjaga pasar tardisonal untuk  tetap terus eksis dalam persaingan yang semakin tajam dan keras  dipusaran globalisasi sekaligus menjamin penghidupan bagi para pedagang kecil dan memberikan lapangan kerja bagi banyak orang.

 

 

YBT. Suryo Kusumo                                       

 

tony.suryokusumo@gmail.com

 

www.adikarsa.blogspot.com

 

https://adikarsa.wordpress.com

 

 

 

Entry filed under: Ekonomi Rakyat. Tags: .

Setelah 63 tahun merdeka, katakan “YA” pada korupsi ? R I , Republik Indonesia atau Republik Ironi ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

Agustus 2009
S S R K J S M
« Jul   Nov »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Tamu Adikarsa

  • 49,101 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tak ada

%d blogger menyukai ini: