Warga negara bijak taat pajak, Pemerintah bijak seharusnya libas “Markus Pajak”

Maret 25, 2010 at 3:08 pm Tinggalkan komentar

Kembali  media massa terutama TV, minggu ini  dihebohkan dan dihiasi dengan berita mengenai sinyalemen yang diungkap mantan Kabareskrim Polri Jenderal Bintang Tiga Susno Duaji tentang adanya makelar kasus (Markus) di tubuh Polri yang melibatkan dua orang jenderal polisi dan  salah satu oknum staf Dirjen Pajak  menyangkut dana senilai Rp 25 milyar.

Sementara disisi  lain Ditjen Pajak dengan gencarnya menayangkan iklan layanan umumdi media TV  dengan  berbagai  macam tayangan yang intinya mengingatkan para wajib pajak untuk “ JUJUR”  mengisi SPT dan tidak menggelapkan kewajiban untuk membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Kosa kata JUJUR menjadi kata yang terus diulang dalam tayangan dengan lanjutan APA KATA DUNIA?

Ironis memang ketika ajakan kepada publik untuk berlaku jujur ternyata belum sepenuhnya  diikuti dikalangan internal PAJAK itu sendiri. Ibarat pepatah “Kuman diseberang lautan tampak, gajah dipelupuk mata tak tampak” maka meski baru satu stafnya yang terlibat penggelapan pajak,namun masyarakat yang sudah lama mengetahui perilaku dan gaya hidup para oknum staf pajak yang nakal dimana  banyak yang diluar kepatutan,  seakan memperoleh titik masuk untuk segera  membuka kotak Pandora yang memberikan gambaran senyatanya apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi masyarakat untuk membuktikan apa yang selama ini jadi bahan pergunjingan jika ternyata benar adanya.
Hal makelar kasus serupa sebenarnya juga terjadi di kalangan penegak hukum lainnya baik kepolisian,kejaksaan maupun pengadilan atau bahkan juga di KPK?. Maka gonjang -ganjing ini seakan melengkapi apa yang menjadi  persepsi masyarakat pada umumnya tentang dugaan betapa buruknya penegakan hukum di Indonesia yang ternyata justru dibungkukkan sendiri oleh penegak hukum yang tidak  lagi mampu tegak dihadapan godaan akan harta, tahta dan wanita dan melupakan neraka.

Pajak untuk siapa ?

Kembali kalau kita ditanya waktu masih duduk di bangku sekolah, pembayaran pajak untuk siapa, maka jawaban normatip akan mengatakan pajak digunakan  untuk pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan Rakyat Indonesia. Begitu mulia tujuan dari pengumpulan pajak ini karena si kaya akan membayar lebih untuk penghasilan yang lebih banyak didapat dan si miskin akan memperoleh layanan dasar publik untuk diri dan keluarganya dari hasil pengumpulan pajak yang masuk ke APBN seperti pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, perumahan/apartemen  murah dll. Sebagai warga Negara yang baik kita akan selalu patuh membayar pajak, namun apa salahnya sebagai pemegang kedaulatan Negara, rakyat juga berhak kembali bertanya dipergunakan untuk apa sajakah pajak yang telah terkumpul dari cucuran keringat para petani yang tak kenal lelah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meski hidupnya dirundung penderitaan karena nilai jual hasil pertaniannya yang masih terus saja tidak layak? Salahkah jika para penganggur yang lelah mencari kerja selalu bertanya apa dan seberapa jauh peran pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi diri dan keluarganya untuk hanya dapat terus bertahan hidup dan menghidupi keluarganya?

Pengalaman pribadi telah mengajarkan pada saya ketika ada pendapatan yang kena pajak maka lembaga dimana saya bekerja dengan rajinnya akan memotong pajak pendapatan dan  hal ini wajar karena aturan harus ditegakkan dan sebagai warga Negara harus memahami dan iklas untuk pemotongan pajak  ini. Namun menjadi lain ketika saya menjadi pengangguran berulangkali karena terkena PHK,maka sama sekali tidak ada peran pemerintah dalam membantu keluar dari permasalahan dan  solusinya apa yang ditawarkan jika tidak ada lagi atau nihilnya  pendapatan untuk menafkahi keluarga? Hal ini tidak hanya berlaku sekali dua kali, namun erulangkali, meski UUD Negara kita menjamin bahwa  setiap warga Negara berhak memperoleh penghidupan  yang layak ? Dan sungguh sangat jelas dalam Pancasila ditegaskan untuk sila kelima yang bunyinya “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Maka menjadi hal yang  biasa jika rakyat dan para aktivis mahasiswa yang masih punya nurani kerakyatan serta ICW (sebagai bagian dari masyarakat sipil yang konsisten mengawal pemberatasan korupsi) meradang dan marah serta menggalang dukungan pada kriminalisasi kasus KPK Bibit-Candra di dunia maya dan juga dunia nyata  ketika korupsi yang melanda republik ini tidak kunjung dituntaskan dan hanya  untuk sekedar menjaga citra saja ? Bukan hanya teroris yang menjadi musuh republik ini, tetapi para koruptor drakula penghisap darah rakyat yang tidak kalah bengisnya yang harus dilibas, digilas dan diberantas termasuk praktek markus yang jelas sangat melukai hati dan bentuk pengkhianatan paling nyata terhadap AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat). Pemerintah harus menyadari untuk secara serius dan sistematis melakukan upaya nyata dalam  memberantas korupsi dan tidak menundanya lagi jika tidak ingin terjadinya gelombang dasyat tsunami  kemarahan rakyat dalam bentuk people power. Rakyat sudah capek dan muak dengan segala kepura-puraan dan akan mencabut mandat yang diberikan jika pemerintah tidak amanah dan selalu bermain-main dengan kekuasaan serta mempermainkan kebenaran.

Kasus Markus di kepolisian yang juga menyeret lembaga peradilan lainnya serta  Ditjen Pajak  akan menambah tumpukan kayu bakar kering yang siap membakarnegeri ini  jika kasus ini dicoba terus ditutup-tutupi dengan berbagai trikdan alasan yang tidak masuk akal. Kita masih ingat bagaimana kasus Bank Century telah menyakiti rakyat dan nasabah bank bersangkutan, belum lagi penderitaan rakyat miskin yang hidupnya dirasa semakin sulit dengan naiknya secara nyata meski pelan namun pasti harga sembako yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari dan mereka tidak akan peduli dengan angka makro yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam membuktikan keberhasilannya  mengatasi kemiskinan.

 Belum lagi kita masih ingat sumbangan dan peran para pedagang kaki limamaupun pengusaha kecil di sektor non formal yang telah menyelamatkan perekonomian nasional disaat krisis, namun dalam berbagai tayangan tv mereka para pedagang kaki lima saat ini  diperlakukan secara  tidak adil oleh para Satpol PP yang berdalih menegakkan aturan Perda? Lalu apa solusinya bagi mereka yang menggantungkan hidupnya hanya dari hasil berjualan di kaki lima? Bagaimana jika para Satpol PP yang gagah perkasa dan tanpa belas kasihan mengobarak-abrik dagangan ini  tiba-tiba diberi SK  pemberhentian dari dinasnya tanpa ada  alasan yang jelas? Pasti mereka para Satpol PP akan berdemo dan mungkin meluapkan kekesalannya secara anarkis sama seperti yang para pedagang kaki lima lakukan karena mereka kehilangan penghasilannya secara tiba-tiba ?

Lunasi pajaknya,  awasi penggunaannya?

Menarik  ungkapan diatas, namun menjadi tidak menarik ketika Ditjen Pajak ternyata juga tak mampu mengawasi kenakalan dan kegenitan dikalangan para pegawai  internal mereka sendiri. Mari kita tengok dikanan kiri diseputar kita yang berprofesi sebagai pegawai pajak, apakah ada diantara oknum pajak nakal yang  hidupnya tidak wajar dibanding  para pegawai BUMN lainnya yang bergaji setara ? Sudah saatnya rakyat berpikir kritis dan berani melakukan pengawasan bagi para koruptor disekitarnya yang bergaya hidup tak wajar  sama seperti halnya terhadap tingkah laku para teroris, apalagi rakyat telah ditantang untuk mengawasi penggunaandana yang terkumpul dari pajak? Perlu tindakan yang sama berani dan heroiknya  seperti yang dilakukan Pak Susno dikalangan pajak untuk berani mengungkap adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan Ditjen Pajak ? Kita masih ingat bagaimana gebrakan yang dilakukan Dirjen Bea Cukai (mantan Dirut Perumka Bapak Anwar ) yang bekerja sama dengan KPK dalam melakukan pembersihan kedalam/internal  di Pelabuhan Tanjung Priok dan menangkap basah para tikus di pelabuhan ? Kenapa hal yang sama tidak dapat juga diberlakukan dalam menghabisi para Markus dikalangan peradilan? Perlu upaya lebih untuk perbaikan  system yang ada supaya tidak ada lagi kebocoran dana pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan layanan publik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat ? Perlu ada transparansi yang dapat diakses publik  secara online tentang besaran pemasukan pajak serta penggunaannya sehingga siapa saja warga Negara Indonesia dapat berperan dalam pengawasan dana pajak untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pemerintah bijak sejahterakan rakyat ?

Sudah sepatutnya jika pemerintahan sekarang dibawah kepemimpinan SBY yang menjabat untuk terakhir kalinya mampu mewujudkan dan membuktikan janji-janji kampanyenya dan terlebih untuk memberikan sumbangan terbesar beliau bagi negeri ini yakni mewujudkan  kesejahteraan yang telah selama hampir 65 tahun didamba oleh Rakyat Indonesia terutama mereka yang termarginalkan dan  belum sempat  mengenyam nikmatnya buah kemerdekaan di tanah gemah ripah loh jinawi di jamrud katulistiwa tempat dimana  tongkat  kayu dan batu jadi tanaman (meminjam syair lagu Koes Plus).

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam melayani kepentingan publik untuk mensejahterakan rakyatnya sebagai bentuk tanggung jawab dalam pemenuhan  hak rakyat, sudah harus mulai bersikap independen, tegas dan mandiri dalam membuat kebijakan nasional baik dibidang sosial, politik maupun ekonomi yang pro rakyat dan harus meninggalkan strategi lama yang jelas-jelas tidak mampu mengeluarkan rakyat miskin dari penderitaaannya. Kita jangan lagi bermimpi bahwa ketika korupsi dibiarkan terus berjalan, maka kesejahteraan rakyat dengan sendirinya akan tercapai. Salah satu akar penderitaan rakyat saat ini adalah korupsi dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah serta perusakan alam baik oleh illegal logging, penyel maupun lainnya. Maka indikator keberhasilan pemerintah tidak hanya memenuhi  indikator MDG’s secara global, namun yang terpenting bagaimana program nasional yang dirancang mampu mensejahterakan rakyat dan membuat harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi tinggi di mata bangsa lainnya. Kita akan selalu dicibir jika peringkat korupsi di Indonesia untuk kawasan Asia masih saja nangkring di nomor wahid meski Presiden SBY telah berjanji dirinya sendiri yang akan memimpin pertempuran melawan korupsi.

 Jadi dimana sebenarnya letak kesalahan kita sebagai sebuah bangsa sehingga kita tetap saja tidak beranjak sebagai Negara terkorup dikawasan Asia meski telah ada lembaga superbody seperti KPK dan juga ada keberanian atau kenekatan seorang jenderal yang memasang badan mengungkap adanya makelar kasus yang melibatkan dua jenderal  demi pembersihan dirubuh Polri?

Mari kita junjung tinggi nilai kejujuran di semua lini kehidupan sembari memohon ampun atas segala dosa yang telah kita perbuat secara berjamaah, dan berani untuk berbalik arah jika ternyata arah haluan kapal Indonesia saat ini ternyata telah menyimpang jauh dari kompas yang telah dibuat pendiri bangsa  yakni Pancasila dan UUD 45.

 

 

Entry filed under: Politik. Tags: .

Membangun CAFÉ Anak sebagai PUSAT PEMBELAJARAN ANAK Indonesia Anarkisme, brutalisme, premanisme, sadisme, mafia dan sebangsanya , buah terlarang dari dekadensi moral bangsa ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

Maret 2010
S S R K J S M
« Feb   Apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tamu Adikarsa

  • 49,101 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tak ada

%d blogger menyukai ini: