Pahlawan berkorban untuk bangsa, para koruptor berjamaah mengorbankan bangsa ?

September 18, 2010 at 8:19 am 1 komentar

Pasca 65 tahun merayakan kemerdekaan, sebagai sebuah bangsa ,kemerdekaan kita dinodai oleh berbagai hal seperti pelecehan terhadap pluralisme dengan adanya  insiden berupa upaya pembunuhan jemaat HKBP di Bekasi, penganiayaan secara berkelanjutan terhadap jemaah Ahmadiyah, bentrok antar warga di bergai daerah , belum terungkapnya Kasus Century, belum dihancurkannya Mafia Hukum yang memperjualbelikan hukum dengan mengabaikan rasa keadilan seperti kasus pajak di Bakrie group, terbengkelainya Kasus Lapindo, terbatasnya lapangan kerja dan terus dilakukannya PHK massal meski tidak diekspos media sehingga lapangan kerja menjadi susah didapat  serta masih banyak lagi berbagai kondisi yang menunjukkan keterpurukan negeri ini.

Pengorbanan para pahlawan untuk kemerdekaan sia-sia?

Kalau kita belajar sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa, siapapun tidak meragukan bahwa kemerdekaan kita peroleh merupakan buah perjuangan para pahlawan dengan berdarah-darah dan pengorbanan jiwa yang tidak sedikit. Pengorbanan yang tiada tara dari para pejuang baik yang telah diakui Negara sebagai pahlawan maupun mereka para pahlawan yang tidak dikenal tidak perlu diragukan lagi baik berupa materi,tenaga dan juga jiwa telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan dan bagaimana untuk selanjutnya memperjuangkan impian kita sebagai bangsa yang termuat dalam Pembukaan UUD 45 dan dilandasi Pancasila sebagai dasar Negara dengan UUD sebagai rambu-rmbu utamanya.

Taman Makam Pahlawan (TMP) yang tersebar diseantero bumi Indonesia sayangnya hanya menjadi monumen  mati dan sunyi yang tak mampu sedikitpun menggugah hati nurani para koruptor yang ada di layanan publik baik  (eksekutip),  legislatip maupun yudikatip untuk bertobat dan meninggalkan perilaku buruk korupsinya.

TMP sayangnya hanya ramai pada saat peringatan tertentu seperti 17 Agustus, Hari pahlawan dll dengan ritual tabur bunga dan renungan, namun ternyata tidak mampu membangkitkan rasa pengorbanan yang sudah ditunjukkan dan diteladankan  oleh para pahlawan yang membela bangsa dan memerdekakan kita semua tanpa rasa pamrih. TMP yang sebenarnya dibangun selain untuk meghargai perjuangan para pahlawan yang tak kenal rasa takut dan tanpa pamrih, sebenarnya diharapkan juga dapat menjadi monument  pengingat bagi bangsa ini untuk mau berkorban demi kemajuan bangsa, untuk menghantar bangsa ini tidak hanya sampai di pintu gerbang kemerdekaan saja, melainkan mampu menjadi bangsa besar yang berharkat dan bermartabat dipergaulan bangsa-bangsa didunia.

Korupsi,merapuhkan ketahanan bangsa.

Wahai para koruptor  berjamaah yang saat ini mungkin masih merasa tidak  bersalah melakukan korupsi karena telah mati nuraninya, sadarilah pengorbanan para pahlawanlah yang telah membuat bangsa dan negeri ini dapat menikmati kemerdekaan saat ini, namun bukan berarti membiarkan para koruptor dengan merdeka dan leluasa dapat melakukan aksinya menjarah negeri ini dengan tindakan korupsinya yang sistematis, terencana .dan berjamaah.  Kita harus segera sadar tidak ada sebuah negarapun yang dapat mencapai kemajuan dan sejahtera dengan membiarkan para koruptor bebas bergentayangan bagaikan drakula yang dengan ganas dan liar menghisap darah ibu pertiwi melalui penjualan asset bangsa yang sangat murah seperti blok-blok  pertambangan, pembabatan hutan secara ilegal, memeras dan memalak para pengguna jalan, nelayan asing yang memasuki perairan Indonesia secara  illegal, memboroskan bantuan asing yang harus tetap dikembalikan bersama bunganya dst.

Korupsi merupakan sebentuk pemborosan yang luar biasa, selain juga melawan rasa keadilan karena cenderung hanya memikirkan diri sendiri dan mengorbankan kepentingan orang lain dan bangsa.

Tidak ada di dunia ini sebuah Negara akan menjadi maju seiring dengan perilaku korup diseluruh lini negeri. Belajar dari negeri yang maju, mereka selain disiplin, kerja keras dan kerja pintar, juga terbebas dari korupsi yang akut karena perilaku koruptip sebenarnya berlawanan dengan profesionalisme yang jelas lebih mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Mari kita cermati perilaku pejabat public di negeri ini  yang sering mengabaikan efisensi dan lebih mengedepankan perlilaku boros dalam memanfaatkan APBN/D.

APBN/D pro-poor yang disampaikan seringkali hanya menjadi jargon dan bagian dari startegi politik pencitraan daripada menjadi kenyataan. Kalau kita teliti dalam membedah APBN/D maka akan didapati betapa banyak anggaran yang sebenarnya tidak perlu namun tetap dianggarkan demi menghabiskan dana serta untuk mendapat keuntungan pribadi demi memenuhi pundi-pundi kekayan pribadi. SPJ fiktip sering ditemukan, alokasi dana untuk membiayai operasional kendaraan dinas kalau dikaji seringkali tidak masuk dalam kategori wajar alias tidak hemat, perjalanan para pejabat publik ketika melakukan kunjungan kedinasan juga seringali sangat boros dengan begitu banyak iringan kendaraan dinas  karena seorang gubernur/bupati yang melakukan kunjungan kerja seringkali diikuti oleh semua Kepala Dinas meski tidak sangat urgen dan relevan . Rasio jumlah PNS dengan warga yang harus dilayani seringkali tidak seimbang sehingga banyak PNS yang menganggur di kantor karena tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan.

Mafia hukum yang merajalela

Meski telah ada Satgas Anti Mafia Hukum, namun kita masih melihat adanya praktek mafia hukum yang tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga di berbagai daerah. Kasus pemerasan oleh jaksa didaerah seringkali mencuat ke publik  namun tidak ada penyelesaian yangn jelas. Jaksa Agung saat ini cenderung resisten terhadap kritik, dan melindungi korps secara berlebihan, tidak menunjukkan independensi yang lebih memihak keadilan dan kebenaran namun justru berputar-putar tanpa arah sehingga reformasi yang dicanangkan hanya baik ditataran wacana tanpa ada implikasi dilapangan. Lihat saja kasus Jaksa Cyrus Sinaga dkk yang ternyata tidak dapat tersentuh hukum. Selain kejaksaan yang boleh dikata sudah porak poranda, di jajaran kepolisian dan kehakiman juga tak kalah mengenaskan sehingga butuh kehadiran sosok seorang pimpinan baik pimpinan KPK, Kapolri dan Jaksa Agung yang berani, tegas dan mampu serta mau melakukan tindakan radikal berupa gebrakan pembersihan yang berdasar hati nurani dan hukum tanpa memandang pangkat dan jabatan. Korupsi dijajaran penegak hukum sungguh sangat berbahaya karena tiang-tiang penyangga Negara ini telah digerogoti secara sistemik dan berkelanjutan, sama seperti konstruksi Jl RE Martadinata yang amblas karena digerus abrasi. Negeri ini juga bisa amblas dan tenggelam ketika digerus korupsi yang berjamaah disemua lini kehidupan dimana sosok seorang Presiden yang telah berjanji untuk memimpin sendiri pemberantasan korupsi justru memberi grasi dan remisi pada tahanan korupsi dimana hasil pemberantasan korupsi hanya gencar diwacanakan tanpa ada tindakan radikal seperti halnya di negeri Cina sehingga korupsi berkurang secara nyata. Kita rindu sosok pemimpin, bukan sekedar pimpinan,  yang berani mengatakan benar adalah benar dan salah tetap saja salah bukan sebaliknya menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah.

Kekuatan pemodal besar

Kita sekarang telah pada ambang batas dimana semua yang terkait hajat hidup orang banyak telah dikuasai oleh para pemodal besar baik dari dalam negeri maupun dari Negara luar. Mulai dari operator seluler, penambang, pemegang saham bank, pemilik perkebunan besar sawit , waralaba, industri asuransi  dst sebagian telah berpindah tangan ke pemodal besar. Bahkan kehadiran mall/hypermarket telah dirasa pelan namun pasti mematikan pembisnis kecil yang bergerak dibidang yang sama. Kekuatan pemodal besar terutama dari luar seperti disektor pertambangan tidak bisa dihindari karena kita menganut pasar bebas, bahkan aliran barang dari negeri Cina yang dengan deras mengalir ke negeri kita tidak dapat dibendung  yang berakibat industri dalam negeri banyak yang mati suri maupun bangkrut karena tidak mampu bersaing dinegeri sendiri. Kekuatan pemodal besar dinegeri yang korup dapat melakukan apa saja asal tersedia dana yang cukup untuk menyuap sehingga semua aturan menjadi berpihak pada pemodal seperti kasus pemanfaatan sumber air untuk air mineral kemasan dll. Pemerintah yang seharusnya berperan melakukan pengawasan dan pengaturan untuk melindungi industri  dalam negeri ternyata tidak dapat berfungsi dengan baik, dan akhirnya pasar kita seperti rimba raya dimana siapa yang kuat dan punya dana besar akan menang, sehingga jangan heran apabila antara klaim pemerintah yang menyatakan perekonomian kita semakin membaik ditingkat makro tidak diikuti dengan membaiknya tingkat kesejahteraan rakyat bahkan rakyat kecil semakin menderita kesehariannya. Kesengsaraan rakyat yang jelas jelas ada didepan mata juga tak mampu membuka hati nurani para anggota DPR yang dengan angkuhnya meneruskan proyek mercu suar berupa pembangunan gedung baru, memboroskan anggaran dengan berbagai cara seperti dana aspirasi, rumah aspirasi, studi banding Pramuka dan entah apalagi. Anggota DPR telah memposisikan diri sebagai kaum pemodal bukan lagi mewakili rakyat kebanyakan karena untuk duduk di dewan terhormat sebagian besar harus memiliki modal yang kuat sehingga dapat lolos dan menjadi anggota dewan terhormat sehingga wajar jika mereka tuli dan buta terhadap penderitaan rakyat karena mereka hanya berkakulasi secara ekonomi bagaimana mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk kemakmuran diri sendiri. Sila kelima telah berganti menjadi Keadilan Sosial bagi segelintir elit Indonesia. Rakyat miskin dan susah dibiarkan mencari solusi sendiri ketika tidak ada pendapatankarena penggusuran pedagang kaki lima ,ketika biaya berobat sangat mahal sehingga dibiarkan balita mati sia-sia dan ketika pendidikan tidak ubahnya seperti bisnis yang menghitung untuk rugi. Meskipun Pembukaan UUD 45 jelas mengamanatkan Negara untuk “Ikut mencerdaskan kehidupan Bangsa”, namun sangat jelas terasa pendidikan cukup mahal sehingga tidak semua anak negeri mampu mengakses pendidikan sebagai jalan pembebasan menuju kecerdasan.

 

 

Rindu sosok pahlawan masa kini

Iklan di TV menyatakan Pahlawan Masa Kini adalah mereka yang taat membayar pajak, lalu kenapa yang terlibat Mafia Pajak tidak disebut sebagai pengkhianat bangsa yang merapuhkan bahkan membuat amblas bangsa ini.

Anak-anak dibuat kebingungan ketika diajarkan untuk buang sampah pada tempatnya namun yang dijumpai sampah bertebaran dimana-mana dan membuat kesan jorok.

Anak-anak juga dibuat bingung ketika yang diajarkan mengenai menjunjung tinggi untuk  rela berkorban, ternyata ada banyak orang mati menjadi korban karena berdesak-desakan antri sembako murah , pembagian zakat dan antri open house dimana orang tidak lagi peduli pada nyawa orang lain.

Ketika anak diajarkan tentang arti kejujuran, orang tuanya marah besar ketika anaknya menanyakan bagaimana harta orang tuanya begitu melimpah sementara gajinya tidak besar.

Generasi muda sebenarnya rindu pemimpin yang jujur, adil dan tegas , yang satu kata satu perbuatan, yang rela berkorban bukannya mengorbankan orang lain, yang berani membela martabat bangsa dengan tetap santun namun tidak dipersepsi Negara lain sebagai  pecundang, pemimpin yang mampu mencari solusi untuk mensejahterakan rakyat bukan hanya sekedar mengentaskan kemiskinan, yang mampu menjaga asset bangsa demi kemakmuran negeri dan hidup sederhana seperti halnya sosok mantan Kapolri Hoegeng atau Gus Dur, Bung Hatta dan pahlawan lainnya yang terbaring sedih di TMP melihat perkembangan negeri ini yang tidak terlepas dari hiruk pikuk intrik dan saling serang dari elit yang entah sedang memperjuangkan kepentingan siapa.

Rindu sosok pemimpin yang mampu melindungi kaum minoritas dan tidak membiarkan kekerasan terjadi atas nama apapun dan dengan tegas berani membubarkan organisasi yang mengagungkan kekerasan sebagai jalan yang dipilih.

Rindu pemimpin yang dapat hadir disaat dibutuhkan diantara rakyat kecil yang menderita yang butuh pertolongan, pemimpin yang tidak membutuhkan  pengamanan berlebihan dan dapat disapa karena dicintai rakyatnya , pemimpin yang mampu menyediakan sembako dengan harga terjangkau tanpa harus antri yang kadang harus ditukar dengan melayangnya nyawa, pemimpin yang mampu membangun negeri ini secara berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi pada kelestarian lingkungan.

Rindu dan rinduuuuu pada pemimpin negeri ini yang …………………………….., bukannya pemimpin yang kehilangan huruf akhirnya sehingga hanya menjadi PEMIMPI  (tanpa N)

 

Entry filed under: Politik. Tags: .

Tindakan pembakaran, apapun bentuknya harus ditinggalkan. Negeri BASA BASI yang BASI

1 Komentar Add your own

  • 1. Singal  |  September 19, 2010 pukul 12:22 am

    Negeri ini dipimpin tukang politik yang mementingkan diri sendiri atau partainya sendiri.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

September 2010
S S R K J S M
« Agu   Okt »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Tamu Adikarsa

  • 49,101 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tak ada

%d blogger menyukai ini: