Korupsi dan Bencana Alam di Indonesia, adakah korelasinya?

Oktober 29, 2010 at 12:51 pm Tinggalkan komentar

Bencana dasyat berupa DOUBLE  MM (Mentawai-Merapi) telah menyedot perhatian masyarakat dan membuat keharuan tersendiri manakala media TV dengan gamblang mempertontonkan kehancuran dasyat yang ditimbulkan baik oleh tsunami di Mentawai maupun awan panas yang menyapu seputaran Merapi termasuk Kinahrejo tempat Mbah Marijan bermukim. Mereka para korban yang menjadi korban dan meninggal secara mendadak dalam kondisi menggenaskan telah mengaduk-aduk rasa kemanusiaan kita sebagai sesama, dan terlebih sebagai sesama warga dari bangsa yang sama yakni Indonesia.

 

Korupsi, penyebab  korban bencana meningkat ?

Apakah ada hubungan antara maraknya korupsi di Indonesia  disatu sisi dengan meningkatnya jumlah korban bencana disisi lain ? Memang kalau kita tarik garis lurus seolah tidak ada kaitan langsung, namun kalau kita cermat mengamati sebenarnya ada korelasi antara bencana dan korupsi .

Sebagai contoh, jika dana tidak dikorup  maka pemerintah baik pusat maupun daerah akan mempunyai dana yang cukup memadai untuk penanganan bencana ketika terjadi,sehingga tidak kedodoran seperti sekarang ini.

Namun yang lebih penting ketika dana APBN/APBD tidak dikorup, maka infrastruktur yang dibutuhkan untuk antisipasi jika seandainya bencana terjadi dapat dibangun seperti alat peringatan dini yang canggih, bandara maupun dermaga tahan gempa yang didesain khusus untuk dapat digunakan ketika bencana terjadi..

Demikian pula jika korupsi tidak ganas seperti sekarang ini  maka  dengan adanya dana yang cukup ,proses pelaksanaan pengaturan kawasan pemukiman dapat ditata ulang di kawasan yang rawan bencana sehingga pemukiman yang tidak aman dapat dipindahkan ke radius yang aman dan tidak perlu ada korban yang demikian besar.

Jika semua pihak yangbertanggung jawab dalam penanganan bencana punya dana yang cukup karena tidak dikorup dan bekerja secara sungguh-sungguh dengan hati untuk benar-benar mengantisipasi apabila terjadi  bencana, maka  akan tersedia dana cukup untuk sosialisasi dan simulasi penangan bencana yang dilakukan secara regular sehingga kesadaran warga akan bencana semakinmeningkat sehingga tidak perlu ada kepanikan ketika bencana benar-benar terjadi.`

Jika dana tidak dikorup, maka pemerintah baik pusat dan daerah mampu membeli kantong mayat dalam jumlah cukup untuk persediaan, mampu membeli peralatan SAR yang memadai,  punya cukup alat transportasi seperti helikopter , maupun kapal untuk mengangkut bahan pangan dan logistik sehingga dapat mempercepat penyaluran bantuan  maupun untuk evakuasi korban, membeli kapal sebagai rumah sakit terapung  , kapal bantuan yang dapat emenerjang ganasnya ombak dan dapat mendarat dipantai manapun, pesawat kargo yang mampu membawa bantuan dalam waktu cepat dll.

Jika korupsi tidak terjadi, maka pemerintah akan punya banyak dana untuk membantu mensubsidi pembangunan rumah tahan gempa di daerah rawan bencana sehingga tidak perlu  lagi ada korban yang meninggal karena tertimpa bangunan yang roboh. Bangunan untuk layanan  publik semuanya akan terstandar  tahan gempa seperti rumah sakit sehingga tidak ikut roboh dan dapat membantu penyelamatan pasien, demikian pula bangunan kantor pemerintahan, dan juga bangunan untuk bisnis seperti hotel , mall/hypermarket dll yang tahan gempa sehingga tidak roboh dan dengan sendirinya tidak menambah banyak korban.

Jika  korupsi  tak terjadi, maka akan tersedia  cukup dana untuk membangun kemampuan para prajurit TNI dan POLRI sebagai pasukan khusus bantuan kemanusiaan untuk membantu dalam penanganan bencana dengan mobilisasi yang cepat dan dalam jumlah personil yang banyak.  

Jika kita dapat menekan korupsi dan KPK diberi waktu dan kesempatan untuk bekerja tanpa banyak diganggu oleh mafia peradilan, maka kita tidak perlu harus menunggu uluran tangan Negara sahabat maupun International NGO untuk menangani, namun kehendak baik mereka akan tetap kita terima sebagai bagian dari memperkuat rasa solidaritas kemanusiaan dan hanya melengkapi saja bukan sebagai aktor utama penanganan bencana.

Jika korupsi tidak terjadi, maka kita punya cukup dana untuk  merehabilitasi hutan yang hancur akibat salah penanganan , atau akibat pembalakan liar, tersedi dana untuk mengeruk sungai yang dangkal karena adanya pengendapan, mampu memperlebar kanal / saluran drainase/pembuangan yang dibutuhkan untuk membuang kelebihan air, membangun tanggul pengaman yang kuat dan tahan terhadap terjangan ombak, mampu membangun berbagai dam, waduk dll yang mampu mengelola air sehingga kelebihan air tidak menjadi sumber bencana namun justru sumber berkah untuk perikaan, pengairan pertanian, sumber pembangkit listrik, pariwisata dll. Kita dapat membangun pertanian yang baik sehingga tercukupi kebutuhan pangan dengan gizi seimbang sehingga tidak ada lagi bencana kelaparan maupun malnutrisi pada ribuan bahkan ratusan ribu balita calon penerus generasi bangsa.

Jebolnya Sigintung adalah contoh nyata kekurang seriusan pemerintah kita dalam memelihara berbagai bangunan yang berfungsi untuk mengurangi bencana, padahal jaranya sangat dekat dengan Jakrta, demikian pula amblesnya Jl RE Martadinata di dekat Priok adalah bukti rendahnya penghargaan akan keselamatan umum. Banyaknya korban jiwa bencana gempa bumi di Bantul dan Yogya sebenarnya lebih dikarenakan  banyaknya rumah yang tidak didesain dengan tahan gempa sehingga akhirnya banyak yang roboh.

Masalahnya apakah pemerintah dan kita sebagai masyarakat sudah berpikir pro-aktif atau hanya sekedar re-aktif saja dalam menanggapi dan menangani bencana ? Tidak salah memang kalau kita menjadi terharu melihat tayangan begitu banyak korban yang meninggal secara menggenaskan karena terenggut nyawanya secara mendadak  dalam hitungan detik . Namun keharuan tersebut tidak cukup, karena kita tinggal di Negara yang rawan bencana maka kita butuh dana yang cukup untuk mengantisipasinya dan juga keseriusan strategi yang dipakai untuk penanganan bencana tanpa terkendala oleh aturan birokrasi.

Dan yang lebih penting pembelajaran yang didapat dari rentetan bencana ini dapat menyadarkan dan menghentikan perilaku korupsi yang akut di negeri kita ,yang selain membuat tidak cukup tersedia dana untuk penanganan  bencana sehingga ada banyak korban , perilaku korupsi juga merupakan penumpukan  dosa yang mungkin melalui berbagai bencana  alam yang menimpa negeri tercinta Indonesia akan terus terjadi sebagai pengingat dari  Sang Maha Pemaaf untuk kita mau bertobat sejati.

Entry filed under: Sosial. Tags: .

Setelah Kroni Cendana, dilanjutkan Kroni Cikeas ? TNI ku SAYANG Membantu Rakyat MALANG

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

Oktober 2010
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tamu Adikarsa

  • 49,101 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tak ada

%d blogger menyukai ini: