Kita butuh Pemimpin, bukan Pemimpi.

April 1, 2011 at 9:43 am Tinggalkan komentar

Enam tahun sudah SBY menjadi Presiden RI dengan cara pemilihan langsung serta perolehan suara diatas 50 % yang artinya mendapat dukungan mayoritas masyarakat Indonesia, meskipun angka statistik sering tidak menggambarkan keadaan yang senyatanya karena tetap saja dapat direkayasa Disamping itu masih minimnya pendidikan politik rakyat mengakibatkan minimnya kecerdasan dalam memilih pemimpin yang seperti diharapkan sehingga dalam memilih pemimpin masih seringkali bias.
Banyak harapan yang tergantung dipundak SBY ketika awal pemerintahannya berjalan karena saat kampanye pemilu lalu banyak menjanjikan perubahan yang sangat diharapkan rakyat yang sudah bosan menunggu perubahan yang sebelumnya tak kunjung datang.
Namun sayangnya harapan hanya tinggal harapan, setelah tersandera dalam kasus Lapindo, dalam masa pemerintahan jilid II SBY kembali lagi tersandera oleh Koalisi partai dan Setgab yang sebenarnya pelakunya adalah orang yang sama, hanya sekarang lebih punya power karena menjadi ketua partai yang pernah besar pada saat ORBA.
Kekecewaan demi kekecewaan terhadap pemerintah SBY terus berlanjut, dari tidak tuntasnya Kasus Lumpur Lapindo, dilanjutkan dengan Kasus Bibit-Chandra, Kasus Century, Kasus Mafia Pajak, Kasus Remisi Hukuman Para koruptor serta “Kasus DIY dengan pilihan penetapan atau pemilihan Sri Sultan sebagai Gubernur DIY” dan yang lebih konyol SBY mempertanyakan dan mempertentangkan antara monarkhi dan demokrasi yang terjadi di DIY.
Dan yang terbaru dipertontonkan adalah betapa tidak tegasnya SBY dalam mengambil keputusan terhadap partai yang berkoalisi namun tidak sejalan serta rencana resufle kabinet yang hanya ditataran pembicaraan saja. Pistol yang sudah ditodongkan pada Partai Golkar dan PKS ternyata hanya gertak sambal dan disarungkan kembali sehingga semakin menurunkan tingkat kepercayaan rakyat pada SBY sebagai pemimpin. Apalagi sebelumnya SBY telah diberi masukan oleh para pemuka lintas agama yang memberikan kritik dan masukan untuk kebaikan negeri ini namun justru dengan politik pencitraannya memungkiri dan bahkan menuduh ada kepentingan lain dibalik pernyataan para tokoh agama tsb. Sungguh menunjukkan sikap resistensi luar biasa dari SBY terhadap kritik dan masukan yang bersifat kritis dan konstruktif atau sebentuk lain dari kepanikan karena kedoknya dibongkar habis tanpa tedeng aling-aling. Seharusnya SBY berterima kasih atas masukan tersebut dan segera memperbaiki diri dengan meningkatkan kinerja pemerintahannya dalam meingkatkan kesejahteraan rakyat/umat.
Menunggu revolusi rakyat?
Sungguh tidak mudah dan perlu keberanian kalau mau secara legowo untuk mengakui bahwa kinerja pemerintahan SBY masih jauh dari harapan rakyat dan tidak perlu memoles dengan data statistik untuk meyakinkan rakyat Indonesia dalam meningkatkan harkat dan martabat rakyat. Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah SBY terkesan berkolusi dengan DPR dalam membuat drama politik secara berkelanjutan mulai dari Kasus Century, Mafia Pajak sampai Dana Aspirasi dan pembangunan gedung DPR yang super mewah.
Bahkan beberapa kali ucapan kader Partai Demokrat yang kebetulan sebagai ketua DPR sangat melukai perasaan rakyat karena minimnya rasa simpati atau matinya hati nuraninya atas penderitaan rakyat seperti yang dipertontonkan ketika berkomentar tentang tsunami yang terjadi di Kepulauan Mentawai serta komentarnya tentang keluhan sebagian anggota DPR yang melakukan penolakan atas rencana pembangunan gedung baru DPR yang nilai kontraknya aduhai.
Sementara sebagai ketua DPR hanya membiarkan saja para anggotanya plesiran ke luar negeri dengan bungkus luarnya berupa studi banding yang ternyata hanya nonton tari perut dan membiarkan TKI terlantar di sebuah bandara internasional di suatu negara tanpa ada kepedulian untuk menolongnya. Dana yang ada di DPR lebih banyak dihambur-hamburkan untuk membiayai hal yang tak perlu seperti Kasus Century dengan 2 milyar rupiah, belum lagi dalam pengambilan keputusan Hak Angket Mafia Pajak.
Padahal masyarakat sangat berharap Presiden SBY yang katanya berjanji memimpin sendiri upaya pemberantasan korupsi mau mendukung pembongkaran mafia pajak yang membuat rakyat semakin sengsara dan tetap miskin melalui mesin politiknya di DPR yakni Koalisi partai serta gebrakan yang berani dengan mengganti menteri yang kinerjanya sangat buruk salah satunya seperti Menkumham yang kebobolan berbgaia kasus terus menerus seperti Kasus Gayus yng meski sebagai tahanan namun ternyata dapat plesiran ke Bali bahkan ke luar negeri, Kasus joki napi serta Kasus Remisi para koruptor, Kasus kamar tahanan mewah Artalyta Suryani dst.
Negeri ini bagaikan kapal yang berjalan tanpa nahkoda dan tanpa kekompakan awak kapal sehingga kapal yang berada di tengah gelombang (kehidupan) selalu saja oleng dan membuat rakyat sebagai penumpangnya mengalami mabuk tiada tara berupa kemiskinan dan penderitaan berupa balita kurang gizi dan mati sia-sia, semakin banyaknya korban bunuh diri karena tak mampu menanggung kesengsaraan dalam hidupnya, semakin buramnya potret kemiskinan di negeri ini, anak-anak putus sekolah, dan masih banyak lagi lainnya.
Masih kurangkah contoh kesengsaraan rakyat di negeri ini yang katanya gemah ripah loh jinawi? Atau masih harus menunggu semakin banyak korban yang jatuh dikalangan rakyat miskin karena tak mampu berobat dan tak mampu membeli pangan?
Hai rakyat Indonesia, mari bangun dari mimpi panjang kesengsaraan yang kita alami dan rubah wajah kehidupan di republik ini dan tunjukkan bahwa rakyatlah yang berdaulat dengan menagih janji-janji kampanye SBY dan mengawal serta mengawasi para anggota DPR yang seharusnya terhormat namun berperilaku sebaliknya untuk segera di-recall dan diganti dengan yang masih punya hati untuk rakyat.
Jika pembangunan gedung baru DPR yang super mewah masih terus saja dipaksakan untuk dilanjutkan, hanya sebuah usulan yang tak berarti dari rakyat yang tak mengerti ini yakni jangan lupa bangunlah bunker yang cukup luas untuk para anggota DPR bersembunyi ketika rakyat sudah tidak tahan hidup dalam penderitaan dan mengambil kembali mandat yang dipercayakan pada para anggota DPR berupa gelombang revolusi rakyat yang cinta damai dan jauh dari anarkis namun lebih cinta pada sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saatnya kita harus mengganti pemimpin yang hanya bisa bermimpi alias pemimpi dan menggantikan dengan pemimpin yang sesungguhnya yang ditandai dengan berani berjuang atas nama kebenaran, keadilan , jujur, tegas dan mampu mensejahterakan rakyat yang telah memberinya mandat.
Salam revolusi damai berupa revolusi hati nurani

Entry filed under: Sosial Kepemimpinan. Tags: .

Menjadi pelayan atau pejabat publik, alangkah enaknya ? Spiritual vs Spirit-uang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

April 2011
S S R K J S M
« Nov   Mei »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Tamu Adikarsa

  • 49,086 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tak ada

%d blogger menyukai ini: