Senang melihat rakyat susah, susah melihat rakyat senang, mengapa ?

April 5, 2011 at 3:20 am Tinggalkan komentar

Pemerintahan dibawah kepemimpinan SBY- Boediono telah memasuki masa 2 tahun pemerintahannya berjalan, namun semakin dirasakan banyak janji-janji sewaktu kampanye belum mampu terealisasi.
Kehidupan masyarakat kecil semakin tercekik dengan semakin tidak mudahnya memperoleh pekerjaan sehingga terpaksa menganggur akibat belum bertambah atau terbukanya lapangan kerja. Angka penganguran yang tinggi semakin menambah derita rakyat karena daya beli semakin menurun akibat tiadanya pendapatan serta meninggginya biaya hidup yang ditandai dengan laju inflasi yang tinggi.

Lalu pertanyaannya upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah secara nyata dan sungguh-sungguh dalam meningkatkan derajat kesejahteraan warga negaranya ? Sungguh ironis, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung secara demokratis yang berarti diberi mandat dan kepercayaan yang begitu besar oleh rakyat untuk memenuhi harapannya akan kehidupan yang lebih baik ternyata tak kunjung tiba, justru yang terjadi sebaliknya. Dimana sebenarnya rasa kemanusiaan dan hati nurani para pemimpin negeri ini . termasuk para anggota dewan yang (????) terhormat.

Paradigma pemerintah sebagai penguasa

Paradigma pemerintah yang masih sering lebih bertindak sebagai ‘penguasa’ dan belum bertindak sebagai abdi rakyat, meski slogannya menyatakan PNS adalah ‘Abdi Negara dan Abdi Masyarakat” menyebabkan cara pandang dan tindakan yang diambil sering memposisikan rakyat sebagai ‘obyek yang dikuasai dan harus menurut’ sehingga sering terjadi yang diputuskan dalam kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Hal ini berdampak pada bentuk layanan publik yang terkesan seadanya, tidak sungguh-sungguh/setengah hati dan tidak pernah diukur dan dievaluasi.

Rakyat masih sering dianggap bukan customer (pelanggan) yang harus dilayani dengan sepenuh hati meski kita tahu salah satu pemasukan terbesar untuk APBN/APBD berasal dari pendapatan pajak yang dipungut dari rakyat. Pemerintah pusat dan daerah sebaiknya mencontoh layanan yang diberikan oleh perusahaan privat yang selalu focus dalam meningkatkan kepuasan para pelanggannya sehingga selalu berupaya memberikan yang terbaik.

Masih marak terjadinya KKN / Suap

Komunitas NU bersama Muhamadiyah pernah mendekalarasikan pentingnya pemberantasan korupsi di negeri ini meski sangat disayangkan gaung dan dampaknya belum terlalu nyata terlihat. Pembentukan KPK sebenarnya juga dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, namun ternyata tidak mudah untuk mengubah mesin birokrasi yang berwajah korup, lamban dan kurang efisien menjadi mesin birokrasi yang ramping, cekatan dan efisien. Paradigma lama dimana kalau milik negara dianggap bukan milik sendiri dan diperlakukan seenaknya masih terus bercokol di banyak pemikiran para pejabat publik dan PNS. Kita dapat lihat dalam penggunaan listrik dan air, juga dalam perjalanan dinas masih terlihat betapa borosnya. Masih banyak kendaraan dinas yang ketika diajukan masuk dalam anggaran dengan alasan untuk kepentingan operasional yang mendukung pencapaian kinerja dalam melayani rakyat namun dalam kenyataan lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi termasuk mengantar anak ke sekolah dan istri/suami belanja. Secara bergurau seorang teman pernah mengatakan bahwa dalam benak pemikiran sebagian besar para pelayan publik , masih kental slogan “Kalau bisa boros (dan menguntungkan diri sendiri) untuk apa berhemat, dan kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah ?”

Untuk memperoleh layanan dari pemerintahan yang bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka mau tidak mau harus memangkas biaya ekonomi tinggi yang menyengsarakan rakyat dan juga merugikan para investor maupun pengusaha. Salah satu penyebab biaya ekonomi tinggi antara lain KKN yang salah satu cara untuk memberantasnya dengan menggunakan metode “ Pembuktian terbalik “ yang sudah diusulkan berulangkali namun tidak pernah terlaksana.

Layanan publik yang tak terukur secara partisipatip
Masih buruknya layanan publik, selain disebabkan paradigma pemerintah yang masih bertindak sebagai ‘penguasa’ dan belum bertindak sebagai pelayan/abdi rakyat, meski slogan KORPRI menyatakan ‘Abdi Negara dan Abdi Masyarakat”, juga disebabkan banyak faktor antara lain budaya suap dilingkungan birokrasi pemerintah, manajemen penyelenggaraan Negara yang kurang memenuhi kaidah manajemen seperti penempatan pegawai yang tidak didasari oleh latar belakang keilmuan dan kompetensinya, transparansi yang masih rendah serta kebiasaan ABS/AIS (Asal Bapak/Ibu Senang)
Rendahnya kuantitas dan kualitas layanan publik disamping karena faktor diatas, juga dipicu oleh sistem monitoring dan evaluasi yang tidak berjalan dengan baik karena tiadanya indikator yang jelas dalam melakukan monitoring maupun dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Disamping itu rakyat sebagai customer dari para pelayan publik belum pernah diajak bersama sebagai bagian dari para pihak (stakeholder) untuk membahas rencana kerja dan indikator yang dipasang sehingga dengan mengetahuinya maka rakyat dapat melakukan kontrol terhadap jalannya pembangunan. Pemahaman rakyatlah yang berdaulat di negeri ini belum sepenuhnya dipahami oleh pemerintah sebagai pelayan publik dan masih sering rakyat diperlakukan senagai hamba dan pejabat sebagai tuannya.

Kasus : petani ,nelayan dan peternak kecil yang terus hidup susah dari waktu ke waktu

Kalau benar pernyataan pemerintah bahwa rakyat sekarang hidupnya sudah semakin mudah dan semakin sejahtera, maka yang harus dilihat kembali adalah tingkat kehidupan para petani, nelayan dan peternak kecil yang dari waktu ke waktu yang tidak banyak mengalami perubahan meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang tidak kenal waktu dan usia untuk terus dapat mempertahankan kehidupannya. Kita semua mengetahui sebagian rakyat kita masih hidup disektor pertanian (dalam arti luas) dengan kondisi yang memprihatinkan karena keterbatasan dalam meng-akses pasar maka kaum nelayan, petani dan peternak kecil tidak mampu berbuat banyak dan hanya pasrah pada permainan para tengkulak sehingga harga menjadi jatuh dan sangat merugikan serta membuat keluarganya sengsara dari waktu ke waktu. Pengalaman menfasilitasi petani mengakses pasar untuk dapat memperoleh harga yang layak ternyata tidak mudah karena beberapa kendala yang dihadapi.

Kita ketahui, sejak kecil paradigma petani kita kebanyakan dibentuk dalam pola subsisten dimana kebanyakan masih menganggap bahwa bertani adalah panggilan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baru kemudian sisanya dijual; atau bisa pula karena keterpaksaan akibat tiada pilihan profesi lainnya. Petani kebanyakan melakukan budidaya berdasar pada ‘kebiasan turun temurun’ yang diwarisi dari orangtuanya baik berupa pilihan jenis komoditi yang ditanam, pilihan teknologi dll. Kebanyakan petani menjalankan usaha tani hanya berdasar naluri alamiah , dan kebanyakan masih belum berperilaku sebagai seorang wirausaha/enterpreneur.

Boleh dicoba dalam pertemuan petani, jika ditanya apakah ada yang berprofesi sebagai pengusaha, pasti jawabnya hampir sebagian besar mengatakan disini tidak ada pengusaha. Tidak mudah mengajak petani merubah paradigma dari pola’tanam dulu, baru kemudian jual’ ke arah ‘ apa saja yang dibutuhkan pasar, baru tanam sesuai permintaan pasar’ atau dengan kata lain menjadi petani pengusaha yang berorientasi pasar.

Sudah berulangkali disampaikan dalam berbagai seminar motivasi maupun kepemimpinan/ leadership bahwa salah satu syarat untuk sukses, selain bekerja KERAS, juga harus bekerja SMART.
Bekerja SMART berarti harus berani ‘beda’ dengan yang dilakukan sebelumnya, harus berani ‘beda’ dengan yang lainnya, atau dalam bahasa lainnya punya ‘nilai tambah’, ‘nilai lebih dalam persaingan’, unik dll.

Demikian pula apabila kita ingin mengajak petani,nelayan,peternak kecil keluar dari permasalahan ‘ketakberdayaan’ yang membuat terjebak dalam kehidupan yang serba berkekurangan, maka pilihan strategi harus ‘beda’ dengan sebelumnya, karena tidak mungkin kita mengharapkan hasil yang sangat berbeda, namun tetap menggunakan strategi yang sama terus menerus. Kita harus berani mengidentifikasi strategi lama apa saja yang sudah ‘out of date’ yang harus segera digantikan dengan strategi’baru dan beda’ yang mampu merubah kehidupan petani.
Jadi untuk membantu petani,nelayan dan peternak kecil menuju kemandirian, kita perlu mengajak untuk merubah strategi lama dengan strategi baru yakni :

1. Memproduksi berdasar permintaan pasar
2. Menjaga kualitas dan sesuai dengan persepsi pasar
3. Melakukan perbaikan pasca panen dan pengolahan lanjut, dengan memanfaatkan TTG yang ada di berbagai institusi litbang., perguruan tinggi dll.
4. Memproduksi dalam skala besar melalui kebersamaan dalam perencanaan produksi.
5. Memperbanyak penggunaan input lokal
6. Meningkatkan kecerdasan keuangan/finansial
7. Menjual secara bersama (Collective marketing)
8. Bersikap sebagai seorang investor dibidang pertanian (dalam arti luas)
9. Melakukan penghematan melalui kesepakatan bersama untuk menekan biaya kegiatan adat-istiadat/sosial

Berpikir dan bertindak SMART selain merubah strategi lama, juga perlu melihat kendala yang ada diluar diri para petani,nelayan dan peternak kecil yang mempengaruhi hidupnya seperti:
a. Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung pembangunan pertanian ( impor beras, tiadanya asuransi untuk petani karena bencana alam, land reform, minimnya alokasi dana APBD untuk penrbaikan infrastuktur pedesaan seperti pengaspalan jalan desa menuju kota, perlistrikan desa, telekomunikasi dll)
b. Keterbatasan ketersediaan infrastuktur yang mendukung seperti jalan; sarana transportasi; irigasi/ embung, dam; tersedianya energi listrik, telekomunikasi, dermaga/pelabuhan dll.
c. Globalisasi dengan berbagai perangkat aturan yang mengatur perdagangan dunia yang lebih banyak menguntungkan negara maju dll.

Sampai saat ini sebagian besar program pengembangan pertanian dalam arti luas masih berkutat di seputaran hulu (produksi) yang terbukti dengan banyaknya layanan fasilitasi terkait hal-hal teknis produksi seperti konservasi lahan, cara/teknis budidaya, pemupukan dll. Belum banyak program pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan yang mengkaitkan hulu-hilir(pasar).
Dalam peradaban yang berubah begitu cepat, mau tak mau memaksa petani untuk harus secara cepat pula dalam merespon perubahan yang terjadi.
Kecepatan dalam mengakses informasi menjadi hal yang sangat strategis dalam menyikapi perubahan yang cepat. Petani, nelayan dan peternak kecil selain dituntut mempunyai skill/ketrampilan dalam hal teknis budidaya, juga perlu memiliki beragam ketrampilan yang mendukung dalam mengakses pasar seperti :
1. Kemampuan mengakses informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi (layanan SMS, website, email dsb)
2. Melakukan penjajagan pasar secara cepat,
3. Melakukan analisis usaha untuk memilih usaha yang paling menguntungkan
4. Membuat perencanaan produksi secara bersama dalam suatu hamparan untuk
mencapai skala permintaan pasar.
5. Melakukan kontrol kualitas komoditi/produk secara tersistem
6. Melakukan negosiasi dengan para buyer/pembeli
7. Mengakses teknologi yang membantu dalam mengelola hasil baik saat pasca panen maupun pengolahan/prossesing lanjut.
8. Mampu mengorganisir diri dalam produksi maupun dalam memasarkan secara bersama melalui wadah asosiasi atau sejenisnya.

Spirit atau jiwa wirausaha/entrepreurship sebagian petani, nelayan, peternak kecil kita masih perlu ditingkatkan, karena memang pada awalnya sebagian besar belum dikenalkan dengan konsep wirausaha. Mereka belum dibiasakan ‘bergaul ‘ dengan pola pikir dan cara bertindak para pembisnis yang sukses seperti pengusaha Bob Sadino, yang mampu mengkaitkan hulu-hilir dalam memasarkan hasil komoditinya dengan mendirikan Kemp chick, membangun perkebunan swasta, menjadi pemasok swalayan dan ekspor dll . Sebagian masih melihat usaha tani,nelayan dan beternak sekedar meneruskan usaha orang tuanya atau hanya sekedar menyambung hidup selagi tidak ada pilihan lain untuk memperoleh pendapatan.
Spirit ‘hidup hemat dengan jalan menabung’ untuk meningkatkan aset/kekayaan keluarga petani yang dikelola dalam bentuk Kopdit, UBSP dll, yang kemudian dimanfaatkan untuk diinvestasikan lagi misal dalam bentuk membeli lahan, benih, bibit ataupun dalam bentuk membeli ternak

Spirit solidaritas hidup dalam kebersamaan dalam berbagai bentuk seperti dalam wadah Asosiasi yang mampu merubah ataupun mengurangi ketergantungan para petani pada pihak luar, baik berupa advokasi kebijakan yang tidak memihak petani seperti akses yang sulit terhadap pinjaman modal usaha, ketersediaan informasi harga, informasi teknologi dll, sehingga lebih mudah bagi para petani untuk menuju kemandirian. Kita tahu kekuatan dari sebuah solidaritas seperti yang ditunjukkan solidaritas buruh di Polandia yang akhirnya mampu menjungkirbalikkan penguasa yang menindas, kita juga tahu bahwasannya solidaritas mampu merubah wajah dunia sehingga mampu menghapuskan tindakan yang tidak adil seperti perbudakan, diskriminasi warna kulit dll. Kita harus bisa membuktikan bahwa solidaritas para petani kalau sungguh-sungguh lahir dari lubuk hati para petani akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam merubah berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan petani termasuk didalamnya harga yang tidak layak.

Dari paparan diatas, sebenarnya menjadi aneh ketika Ketua DPR sekarang gemar sekali meremehkan rakyat biasa yang katanya tidak paham masalah negeri ini terutama terkait dengan rencana jajak pendapat tentang pembangunan gedung DPR yang baru. Jika pemerintah dan DPR benar-benar memperhatikan rakyat dan berupaya sungguh-sungguh meningkatkan derajat rakyat yang diwakili sehingga tidak lagi senang melihat rakyat susah dan senang melihat rakyat senang, maka sudah layak dan sepantasnya DPR membatalkan rencana pembangunan gedung DPR dan mengalihkan alokasi dana senilai lebih dari 1 trilyun untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dermaga, listrik dan saran telekomunikasi seperti warnet yang ada di pedesaan dalam rangka mendukung dan mempermudah petani mengakses pasar sehingga beban biaya ekonomi tinggi menjadi hilang dan harga jual hasil pertanian,peternakan dan hasil perikanan (darat & laut) menjadi layak.

Dan dengan perkembangan IT seperti sekarang, maka ruang maupun gedung menjadi bukan lagi kebutuhan prioritas karena staf ahli bisa bekerja dari tempat lain tanpa harus tinggal di gedung DPR dan memanfaatkan IT untuk berkomunikasi dan berkoordinasi tanpa harus di ruang maupun gedung yang sama.

Semoga rakyat yang berdaulat di negeri ini masih tetap memberikan mandat pada para elit politik serta berharap rakyat masih memiliki iman yang tinggi untuk terus bersabar dan memberi kesempatan para elit di negeri ini bertobat dan kembali ke jalan yang benar dengan memberikan layanan publik yang prima sehingga senang melihat rakyat senang dan bersama sama menyanyikan lagu anak-anak “Disini senang disana senang, dimana-mana rakyat Indonesia senang”sebagai perwujudan dari sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Entry filed under: Politik. Tags: .

Spiritual vs Spirit-uang Suara Rakyat (Suara Tuhan) vs Suara DPR (Suara siapa ?????)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

April 2011
S S R K J S M
« Nov   Mei »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Tamu Adikarsa

  • 49,101 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tak ada

%d blogger menyukai ini: