Kejayaan negeri yang semakin menjauh karena Pancasila dilupakan.

Juni 1, 2012 at 1:36 pm Tinggalkan komentar

Setiap 1 Juni kita memperingati lahirnya Pancasila yang menjadi ideologi Negara. Banyak ulasan tentang Pancasila, bahkan di jaman Orde Baru telah ditetapkan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yag ahrus diikuti oleh semua kalangan meski kita tahu jaman orde ini justru menumbuh kembangkan dan menyuburkan perilaku korup yang jelas bertentangan dengan Pancasila dan sifat penguasa yang sangat otoriter juga berlawanan dengan Pancasila. Sungguh mengherankan ketika penataran P4 dilakukan dimana-mana, namun justru semangat Pancasila tidak menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak reformasi sampai saat ini, kita masih saja terus berkutat dalam perdebatan panjang untuk implementasi Pancasila dalam kehidupan nyata rakyat jelata. Dan yang lebih menyakitkan justru  saat ini yang dikembangkan dalam sistem ekonomi adalah ekonomi pasar bebas yang justru menempatkan rakyat sebagai pemilik Negara pada kondisi yang mengenaskan karena belum siap bersaing sehingga dilibas oleh kekuatan besar pemodal kuat dalam dan luar yang berkolaborasi dan berkolusi dengan penguasa Negara yang lebih mementingkan melanggengkan kekuasaan daripada melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Ekonomi kita tumbuh diatas penderitaan rakyat ketika pemodal kuat memanfaatkan peluang dan menyedot dengan kuat budaya konsumerisme dan hedonisme kelas menengah ke atas yang ada di Indonesia dengan gaya hidup yang elitis dan glamour yang dapat dilihat dari tampilan para anggota DPR yang tidak mencerminkan sama sekali rakyat yang diwakilinya yang masih hidup susah di pedesaan tanpa aliran listrik, tanpa ketersediaan air bersih serta hanya didukung infrastruktur jalan yang buruk.

Keberpihakan yang ditunjukkan beberapa bupati dan walikota yang lebih memilih mengembangkan pasar tradisional sangatlah jarang ditemui meski ada dibeberapa daerah di Jawa, bahkan seorang gubernur pernah berkonflik dengan walikota yang tetap bertahan untuk tidak mengubah bekas pabrik es menjadi mall dan lebih memilih mengembangkan pasar tradisional yang memenuhi kriteria pasar yang bersih, rapi dan tidak kalah dengan pasar modern maupun mall.

Mari kita lihat pola pengusahaan pertambangan yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia yang ternyata lebih menyisakan kisah pilu rakyat lokal setelah penambangan berakhir daripada kisah sukses mensejahterakan rakyat disekitarnya yang nota bene adalah pemilik sah potensi tambang yang ada. Banyak kasus pertambangan yang berakhir dengan korban jiwa karena pengusaha tambang dengan dana yang cukup banyak mampu “memanfaatkan” satpam dan meminta bantuan aparat keamanan untuk lebih mengamankan kepentingan pengusaha tambang daripada mendengar aspirasi rakyat di sekitarnya dan banyak memakan korban jiwa.

Kisah sedih korban Lumpur Lapindo terpampang jelas di depan mata kita dan pemerintah pusat  tidak mampu menekan  dalam proses pemenuhan pembayaran ganti rugi dan bahkan bencana Lapindo telah menyedot dana APBN yang jumlahnya tidak sedikit untuk membayar ganti rugi bagi masyarakat  diluar peta berdampak dan juga untuk membiayai BPLS yang pastinya juga tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk mengelola semburan liar lumpur Lapindo. Belum lagi kalau kita mau mendengar jeritan masyarakat yang telah tergusur dan dilindas oleh kegiatan penambangan yang tak kenal ampun dalam menghancurkan lingkungan demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar hanya bagi pengusahanya  dan sayangnya tidak dinikmati masyarakat sekitar lokasi tambang. Kita tidak anti tambang,tetapi harus juga dievaluasi kembali bahwa hasil tambang harusnya lebih banyak kembali untuk rakyat bukan hanya sekedar membayar royalty, pajak dan pembagian hasil usaha yang cenderung tidak transparan dan tak terkontrol oleh rakyat dan yang tak kalah pentingh adalah harus dipastikan kehidupan anak cucu berikutnya bagi warga sekitar tambang tidak ikut terganggu karena rusaknya lingkungan setelah pertambangan berakhir.

Yang tak kalah mengherankan dan membuat dahi berkenyit adalah ekonomi rakyat yang seharusnya dibangun dengan semangat kekeluargaan melalui gerakan koperasi namun ternyata justru gerakan perkoperasian perkembangannya tidak lebih baik meski ada layanan publik yang khusus dan focus menanganinya yakni Departemen Koperasi dan perpanjangan tangannya di kabupaten/kotamadya. Tidak dipungkiri justru yang banyak berkembang dalam gerakan koperasi saat ini ditunjukkan oleh Credit Union (CU) atau lebih dikenal dengan Koperasi Kredit yang hampir tak tersentuh intervensi dari luar namun justru lebih maju dibanding koperasi yang dibina oleh dinas koperasi. Bahkan kalau kita berani jujur, banyak koperasi yang disalahgunakan untuk kegiatan rentenir dengan bunga harian yang mencekik, namun sering dibiarkan dan semakin merusak citra koperasi. Kegagalan KUD di jaman orde baru semakin menambah trauma bagi rakyat untuk berkoperasi, meskipun kita tahu hal ini bukan karena koperasi tidak baik namun karena salah kelola pengurusnya yang tidak jujur dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan anggotanya.

Gagasan Bapak Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta yang dikenal dengan Bung Hatta untuk membangun ekonomi rakyat melalui koperasi seharusnya diapresiasi dan diimplemetasikan dalam kehidupan ekonomi nasional, namun sayangnya gerakan koperasi telah secara sistemik dipinggirkan dan tidak diberi peran strategis dan hanya sebagai pemanis belaka. Kekuatan ekonomi kekeluargaan yang dinikmati oleh anggotanya melalui pembagian SHU sangat berbeda dengan jenis badan usaha lain yang memberi kekebasan bagi siapa saja untuk membeli saham dan mendapatkan pembagian devidennya. Koperasi yang sebenarnya lebih cocok dengan budaya kita telah digantikan dengan layanan lainnya yang lebih menekankan individualisme dibanding membangun rasa kebersamaan.

Dalam perpolitikan kita, terlihat semangat partai yang begitu bernapsu untuk hanya berkuasa telah meninggalkan semangat musyawarah untuk mufakat dan digantikan dengan system voting yang penuh dengan intrik dan akal-akalan yang tidak masuk akal. Politik yang seharusnya menyangga Negara justru telah berubah menjadi menggerogoti Negara melalui kewenangan yang diberikan dalam kontrol budgeting dan akhirnya banyak terkuak skandal mega korupsi yang membuat negeri ini semakin terjebak dalam perangkap hutang luar negeri yang berkelanjutan hanya demi memuaskan keserakahan dan ketamakan para oknum anggota DPR yang tega menggerogoti APBN untuk membiayai partai dan memperkaya dirinya sementara rakyat terus menjerit ketika harus memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Kekerasan politik yang dipertunjukkan  ketika rakyat berhadapan dengan pemodal kuat seperti di bisnis perkebunan jelas tidak mencerminkan semangat bahwa kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan Negara lebih berpihak pada pengusaha perkebunan yang mampu memenuhi syarat-syarat secara hukum dan pasti ada sesuatu dibalik keluarnya ijin yang diberikan. Rakyat diposisikan terjepit karena memang system yang ada tidak lagi diperuntukkan bagi rakyat namun lebih berpihak pada pengusaha yang bermodal dana dan kekuatan politik dan yang lebih berbahaya ketika terjadi kolusi antar  penguasa korup dengan pengusaha hitam sehingga jangan heran jika Indonesia menjadi Negara kleptocrazy bukannya democrazy.

Masih banyak sebenarnya perilaku yang ditampilkan di masyarakat yang sangat bertentangan dengan Pancasila seperti pemaksaan kehendak ormas tertentu dengan mengedepankan kekerasan, bentrok fisik yang berujung pada korban jiwa hanya karena masalah sepele seperti yang baru-baru ini terjadi di Jakarta dimana 3 suporter sepak bola tewas mengenaskan akibat pengeroyokan, geng motor yang semakin brutal dll.

Lalu pertanyaannya kemana nilai-nilai luhur Pancasila selama ini?

Kalau mau jaya,kembalilah ke jati diri bangsa dan menjadikan Pancasila bukan hanya hiasan semata namun harus masuk menjiwai seluruh lini kehidupan dan system berbangsa dan bernegara. Jangan jadikan Pancasila hanya sebagai wacana tanpa ada implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Entry filed under: Ekonomi Rakyat. Tags: .

B S B : Berdoa Sambil Berkarya atau Berdoa Sambil Berdosa Membangun ekonomi rakyat melalui gerakan koperasi yang benar-benar merakyat (Catatan kecil ketika mendampingi mitra -organisasi petani magang di KAN JABUNG).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

Juni 2012
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Tamu Adikarsa

  • 49,101 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tak ada

%d blogger menyukai ini: