Belajar dari Kasus Cicak vs Buaya jilid II

Oktober 7, 2012 at 10:51 pm Tinggalkan komentar

Setelah kemenangan gemilang Jokowi-Ahok  sebagai Gubernur & Wakil Gubernur  DKI yang dapat dilihat sebagai simbol kemenangan suara rakyat vs suara politisi, maka kini kita disuguhi kembali tontonan yang  tidak perlu dari Polri kepada KPK.

Bermula dari dibongkarnya Kasus Simulator SIM yang melibatkan kalangan jendral polisi, maka dimulailah perseteruan yang diliput media nasional. Polri dengan berbagai macam alasan dan alibi terus menyerang KPK untuk membenarkan diri dan bertahan untuk tidak mau menyerahkan penanganan korupsi di tubuh Polri pada KPK. Bahkan 20 orang penyidik dari kepolisian ditarik dan diganti secara mendadak dan puncaknya ketika KPK didatangi untuk menangkap Kompol Novel Baswedan yang merupakan penyidik andalan KPK yang masih menangani Kasus simulator SIM.

Padahal masyarakat luas masih belum lupa dengan berbagai kasus yang menimpa Polri, mulai dari petinggi hingga petugas di jalanan. Kasus Susno Duaji, kasus Gayus yang melibatkan 2 jendral, kasus rekening gendut, kasus Freeport dan banyak kasus lainnya telah mengkerdilkan Polri dan bahkan terus mendelegitimasi kewibawaan polisi dimata rakyat.

Dibawah kepemimpinan Kapolri yang sekarang, Polri telah berada pada titik nadir, meski masih diselamatkan oleh ingatan rakyat akan polisi legendaris yakni Bp Hoegeng, sosok wajah polisi Indonesia yang sederhana, jujur dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugasnya dan akhir-akhir ini diwakili oleh para penyidik KPK yang berasal dari Polri seperti yang ditunjukkan oleh sepak terjang Kompol Novel Baswedan dkk.

Kebiasaan Polri menutupi kebusukannya dengan mengorbankan anggotanya yang dianggap “musuh dalam selimut” seperti Kasus Susno Duaji dan belakangan Novel Baswedan sungguh sangat berbahaya karena Polri telah menghalalkan segala cara, termasuk tindakan merekayasa demi menyelamatkan oknum koruptor dan korpsnya yang mengalami kebusukan sistemik.

Boleh ditanya pada rakyat Indonesia bagaimana sepak terjang mereka dalam melayani masyarakat terutama dalam pengurusan SIM dan tilang lalu lintas, maupun urusan SKCK dll.

Maka sangat disayangkan, POLRI yang seharusnya menganyomi dan melayani rakyat, telah berubah perangainya menjadi tidak disukai karena perilakunya sendiri yang tidak simpatik dan melukai hati rakyat.

Rakyat masih sadar, polisi masih sangat dibutuhkan dalam menangani masalah pidana dan perdata, menciptakan stabilitas keamanan, melumpuhkan teroris, menghancurkan pengedar narkoba, menangkap para preman dan juga menangkap para koruptor, namun saat ini ditenggarai Polri telah berubah menjadi ladang untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji oleh oknum dan sayangnya tidak ada tindakan yang tegas dari pimpinannya sehingga yang terjadi justru semakin hari simpati masyarakat pada polisi semakin habis dan digantikan dengan kebencian yang mendalam. Hal ini bukan berarti rakyat tidak butuh lagi polisi, tetapi yang terjadi sebenarnya rakyat sudah muak dengan perilaku korup oknum polisi yang sayangnya bersifat sistematis dan berjenjang sehingga banyak sindirian sinis dari rakyat tentang polisi seperti kalau melaporkan kehilangan kambing justru yang terjadi kehilangan sapi dll.

Sikap kitris rakyat ternyata tidak juga menjadikan polisi melakukan instropeksi diri dan memperbaiki layanannya, namun justru membuat mereka resisten dan menggunakan segala cara untuk menutupi kebobrokannya, dan kadang terlihat arogan sehingga semakin membuat perlawanan rakyat terhadap polisi semakin menjadi jadi.

Sekali lagi kondisi saat ini bukan mencerminkan rakyat tidak lagi membutuhkan polisi, namun yang diharapkan adalah polisi sebagai bayangkara Negara yang punya integritas, tidak mempan disuap, yang selalu mengayomi dan melindungi, yang menegakkan hukum demi tegaknya keadilan, yang memberi rasa aman dan nyaman pada masyarakat, polisi yang ramah namun sekaligus tegas terhadap pelaku tindak kejahatan.

Maka belajar dari kasus ini, sudah saatnya Presiden mengevaluasi kembali kinerja Kapolri dan jajarannya dan mengembalikan lagi fungsi polisi sebagaimana mestinya, dan jika perlu dilakukan kajian agar Polri langsung berada dibawah Kemendagri sehingga dapat lebih dikontrol dan dihilangkan sifat kemiliterannya karena fungsi polisi berbeda dengan militer dimana polisi lebih menghadapi rakyatnya sendiri di dalam negeri sedang militer lebih diarahkan untuk menjadi penjaga negeri ini dari serangan luar yang menggerogoti kedaulatan dan martabat Negara RI.

Sudah saatnya dilakukan reformasi menyeluruh di Kepolisian RI, dibenahi sistemnya terutama sistem rekruitmen yang ditenggarai penuh suap, sistem kenaikan pangkat yang berbasis kinerja, dan harus dipastikan tidak ada lagi KKN di tubuh Polri. Namun yang tak kalah penting adalah perlu upaya sungguh sungguh untuk menjamin kesejahteraan yang baik kepada Bayangkara Negara dan keluarganya sehingga mereka tidak lagi tergiur untuk melakukan tindakan tidak terpuji dan terus dapat melaksanakan tugas kenegaraan dengan penuh bangga dan penuh tanggung jawab.

Bravo untuk POLRI yang bersih, mengayomi dan melayani masyarakat.

Entry filed under: Sosial. Tags: .

Belajar dari kemenangan dan kepemimpinan Jokowi Tawuran pelajar yang terus berkelanjutan, mau dibawa kemana generasi muda bangsa ini?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

Oktober 2012
S S R K J S M
« Sep   Nov »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tamu Adikarsa

  • 49,101 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tak ada

%d blogger menyukai ini: