Indonesia, negara kesejahteraan (Welfare state) atau Negara para mafia ?

Desember 9, 2012 at 11:30 am Tinggalkan komentar

Mengamati negara tercinta, kita semakin dibuat terheran heran karena banyak mengalami distorsi,  dikotomi, ambigu dan kemunafikan yang luar biasa.

Betapa tidak,ketika KPK didirikan untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita dan bahkan dikatakan membudaya, yang terjadi kemudian justru terjadi pelemahan KPK berulang ulang yang justru dilakukan oleh orang-orang terdidik mulai dari kalangan pengacara hitam pembela koruptor, oknum polisi yang korup yang terganggu kenyamanannya kemudian melakukan  penarikan para penyidik di KPK dan kriminalisasi salah seorang penyidik KPK Novel Baswedan yang berani  melalui pengungkapan kasus lama yang direkayasa sedemikian rupa untuk menjatuhkan dan meneror Novel yang untung akhirnya dilindungi pimpinan KPK dan yang tak kalah mengerikan diduga ada oknum anggota DPR dari berbagai partai  yang secara konsisten dan terbuka menyerukan pembuabaran KPK dan menandai bintang untuk menunda persetujuan penganggaran gedung KPK baru.

Mereka para pelemah KPK sebenarnya adalah mafia hitam yang secara terang terangan maupun tersembunyi menyatakan perang terhadap KPK karena kepentingan mereka memperkaya diri melalui berbagai cara dan KKN terusik. Mereka para pelemah KPK sebenarnya sangat sadar apa yang dilakukan akan berhadapan langsung dengan rakyat yang sudah muak dengan praktik korupsi yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat Indonesia, yang terbukti semakin lama rakyat kebanyakan semakin tidak  mudah memperoleh pendapatan berupa uang  dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Semakin melambungnya harga sembako, biaya untuk pendidikan, kesehatan dan melambungnya harga tanah dan rumah  setiap pergantian  tahun semakin menunjukkan kebijakan pemerintah yang dikatakan pro rakyat hanyalah pencitraan,dan jargon  semata. Seharusnya jika pemerintah benar benar mau melayani rakyatnya menuju dan mewujudkan Negara yang sejahtera maka seharusnya setiap tahun akan terjadi penurunan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti biaya kesehatan, pendidikan, perumahan dan banyak hal lain seperti lokasi pariwisata yang digrastiskan.

Kebijakan Jokowi-Ahok yang menyediakan Kartu Jakarta Pintar  dan Kartu Jakarta Sehat menunjukkan cara berpikir Jokowi-Ahok sesuai dengan filosofi Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keprihatinan beliau sebagai pejabat publik yang melihat kalangan bawah di DKI sebagai rakyat yang harus dilayaninya menuju sejahtera dengan rencananya membangun perkampungan deret, super blok dll seharusnya didukung oleh DPRD DKI jika mereka mau dan mampu menyerap dan memahami  aspirasi rakyat. Pemanfaatan APBD untuk semakin mensejahterakan rakyatnya seharusnya tidak perlu dipertanyakan karena pemerintah daerah dan DPRD ada/eksis untuk mensejahterakan rakyat yang dilayaninya, bukan sebagai perusahaan yang harus mengambil keuntungan dari kesusahan rakyatnya. Keberanian Jokowi untuk  terus membeli lahan yang dijadikan RTH (Ruang Terbuka Hijau) sampai mencapai 20 % meski belum sesuai standar sebesar 30 % dari luasan DKI, sungguh melegakan karena akan memberi ruang bagi warga untuk bersantai, mengurangi stres setelah seharian sibuk mencari nafkah, dapat menjadi tempat bermain anak, menjadi ajang inteaksi warga  dan dengan adanya tegakan pohon berupa hutan  kota akan mengurangi polusi udara yang berakibat mengurangi terjadinya penyakit yang disebabkan polutan yang masuk ke dalam tubuh manusia.

Pemimpin di daerah lain seharusnya dapat mencontoh DKI  bagaimana kebijakan Pemda seharusnya ditujukan untuk membuat rakyatnya semakin sejahtera, bukan  justru untuk membeli fasilitas wah dan mewah seperti mobil dinas, rumah dinas, biaya perjalanan dinas serta biaya-biaya yang tidak perlu seperti menjamu tamu secara mewah, membebani rakyat dengan berbagai penarikan retribusi yang memberatkan  dll. Dana APBD harusnya benar benar diarahkan, dialokasikan dan digunakan untuk membangun fasilitas publik dan infrastruktur yang membuat perekonomian pedesaan semakin berputar dan semakin murah untuk memperoleh kebutuhan hariannya seperti sembako  karena infrastruktur jalan yang baik, telekomunikasi yang tersedia, adanya jaringan listrik yang masuk ke pelosok desa dan berbagai infrastruktur lainnya seperti embung, waduk, situ dll. Seharusnya pemimpin daerah malu jika ada desa di wilayahnya yang belum dialiri listrik, belum ada jaringan komunikasi dll. Program dari Kemen-info seperti PLIK yang membuat banyak daerah pedalaman tersambung layanan internet sungguh sangat baik untuk membuka isolasi daerah dan mendekatkan rakyat pedesaan dengan pusat informasi melalui layanan internet.

Dalam memperingati hari antikorupsi sedunia, sudah selayaknya para pemimpin harus berada di garda dan garis terdepan dalam pemberantasan korupsi, dimulai dari “rumah”nya sendiri, kantor dan lingkungannya dan berani mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan seperti yang dilakukan AHOK, membuka akses seluas luasnya  terhadap dana APBD melalui web resmi, rapat membahas anggaran  APBN/D bersifat terbuka dan dapat diliput media sehingga rakyat melalui media mampu mengetahui pengalokasian dan peruntukan anggaran apakah benar benar untuk rakyat  atau hanya polesan yang menipu seperti alokasi dana untuk studi banding ke luar negeri dll.

Saatnya pemerintahan yang bersih dan transparan benar benar ditegakkan bukan hanya sekedar jargon dan retorika belaka. Kasus Bupati Garut yang menikah siri 4 hari memang menghebohkan, namun harusnya yang lebih menghebohkan adalah kasus korupsi APBD yang terus dilakukan oleh banyak Kepala Daerah dan permainan pemberian berbagai ijin terutama untuk tambang dan perkebunan di berbagai daerah yang sarat KKN dan merugikan kepentingan  rakyat yang dilayaninya.

Korupsi telah menghancurkan bangsa kita menjadi bangsa yang miskin, suka berhutang karena kemudian dapat dikorup kembali dan sayangnya proses pemiskinan bangsa secara sistematis dan berkelanjutan melalui korupsi ini terus saja berjalan bagaikan kanker ganas yang terus menggerogoti tubuh negara kita melalui penyalahgunaan wewenang.

Selain itu perusakan secara masif oleh penambangan yang tidak mempedulikan kelestarian alam, penghancuran moral yang terus berlanjut melalui Pilkada yang berbiaya tinggi karena adanya money politik dalam pelaksanaanya, berkeliarannya mafia narkoba di segala lini, dan banyak perilaku busuk lainnya yang membuat Bangsa Indonesia semakin mengalami pendarahan hebat. Maka janganlah  heran jika pembangunan bangsa kita saat ini terasa hanya jalan di tempat namun anehnya justru semakin banyak pejabat publik yang tidak hanya berperut gendut tetapi juga berekening gendut.

Saatnya berkata TIDAK pada korupsi,namun jangan sampai seperti iklan sebuah partai dimana pemeran katakan TIDAK pada korupsi justru satu persatu tersangkut kasus korupsi bernilai triyunan rupiah.

Jangan biarkan Negara ini menjadi Negara yang dipenuhi mafia dan para perampok berdasi yang menjarah harta benda rakyatnya sendiri dan merenggut hak rakyat yang berakhir dengan kemiskinan yang berkelanjutan meski begitu banyak bantuan sosial dan kemanusiaan terus mengalir dari negara lain tetapi tetap saja bangsa kita masih miskin karena perilaku korup para pemimpinnya yang tidak ubahnya sebagai perampok. Negara harus berani melawan semua jenis mafia baik mafia hukum, mafia narkoba, mafia anggaran,mafia kesehatan dan mafia pendidikan.

Entry filed under: Sosial. Tags: .

Litani kondisi perpolitikan negeri tercinta Memasuki Tahun Baru, adakah yang benar-benar “BARU” dalam diri maupun negeri kita ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

Desember 2012
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Tamu Adikarsa

  • 49,101 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tak ada

%d blogger menyukai ini: