Membangun kedaulatan pangan, bukan sekedar ketahanan pangan ?

Maret 24, 2013 at 10:10 am Tinggalkan komentar

Kedaulatan pangan dapat dimaknai dengan berbagai macam pengertian tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya, dan bahkan kedaulatan pangan sering dirancukan dengan kosa kata ketahanan pangan (food security).

Dari sisi pemerintah, para pejabat publik lebih sering menggunakan kata ketahanan pangan karena yang lebih dipentingkan hanya sebatas adanya kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan pangan, terlepas apakah akan dipenuhi dari hasil produksinya di dalam negeri atau bahkan kalau diperlukan dipenuhi melalui impor.

Menyedihkan dan sekaligus miris melihat kenyataan dinegeri yang mengaku negara agraris, ternyata berulangkali mengalami krisis pasokan kebutuhan seperti daging sapi dan bawang (merah-putih) yang akhir akhir ini terjadi yang berakibat melonjaknya harga diluar kewajaran dan kesanggupan rakyat untuk membelinya. Sistim logistik nasional terkait pemenuhan kebutuhan sembako saat ini sungguh amburadul kalau tidak mau dikatakan gagal, karena pemerintah tidak mau belajar dari kesuksesan Orde Baru dalam memenuhi kebutuhan sembako melalui institusi BULOG, terlepas kita tidak setuju dengan otorianisme diktator yang dilakukan di jaman Soeharto.

Kementerian Pertanian (Kementan) terlihat hanya senang bermain dengan gagasan, wacana dan data statistik yang dipungut dari BPS tanpa mau melihat  kondisi nyata dilapangan dan kurang melibatkan para-pihak yang terkait untuk berdiskusi mengenai pengembangan pertanian di negeri ini. Mereka cenderung tidak mau mendengar dan terlalu percaya diri bahwa semua yang direncanakan diatas kertas akan terlaksana tanpa memikirkan faktor non teknis yang mempengaruhinya. Bahkan derap dan denyut greget membangun pertanian kita dari Kementan saat ini tidak terasa sampai ke pelosok negeri, kecuali hanya tayangan iklan layanan masyarakat di TV seperti “Petani sejahtera,bangsa Berjaya”dll.

Kita tidak merasakan degup dan semangat menggelora dari para petani seperti di jaman ORBA dimana gerakan pembangunan pertanian dari mulai BIMAS, INMAS/Insus, Supra Insus dll dan acara “Klompencapir” terasa denyutnya dan mampu mendongkrak produksi dalam memenuhi kebutuhan nasional kita. Kementan saat ini perannya terasa hambar dan tidak terlihat bergairah dalam membangkitkan semangat petani kita.

Para PPL yang dalam era otonomi daerah berada dibawah Badan Ketahanan Pangan Daerah  ternyata seringkali tidak dapat berperan karena tidak tersedianya alokasi dana untuk operasional sehingga mereka para PPL tidak dapat banyak berperan dalam mendampingi petani untuk perluasan inovasi teknologi dan penguatan kelembagaan petani semisal Gapoktan di tingkat desa.

Kembali ke topik tentang kedaulatan pangan, maka yang perlu dibangun adalah niatan yang sungguh sungguh dari semua pihak terkait untuk menjadikan kita sebagai bangsa mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dari produksi sendiri, misalnya minimal 95 % pasokan pangan berasal dari petani kita. Ketergantungan yang besar akan kebutuhan pangan pokok kita pada beras harus dihentikan dengan menggalakkan penganeka ragaman pangan dan pemerintah tidak lagi hanya fokus membantu para petani lahan sawah basah tetapi juga mengalokasikan dana yang cukup untuk pengembangan lahan non sawah basah semisal pengembangan pertanian berkelanjutan di lahan kering yang menerapkan pola wana tani yang dianggap mampu mengurangi resiko dibanding mengembangkan pertanian monokultur mengingat petani kita terutama didaerah semi arid yang memiliki curah hujan hanya 3-4 bulan sangat rentan jika harus menerapkan pertanian pola monokultur karena selain resiko gagal panen, yang tak kalah penting adalah fluktuasi harga produk pertanian yang sering tak dapat diprediksi sebelumnya. Untuk memperkuat kedaulatan atas pangan, pemerintah harus memperkuat kelembagaan seperti gapoktan di tingkat desa, mengembangkan koperasi pemasaran  produk pertanian yang dikelola petani yang anggotanya merupakan gabungan dari beberapa desa yang memiliki kesamaan topografi, budaya, komoditi dan diharapkan dengan adanya pemasaran bersama komoditi melalui koperasi dapat meningkatkan posisi tawar petani dalam memperoleh harga komoditi yang dihasilkannya.

Kedaulatan pangan mengandaikan peran utama pemerintah yang menjadikan kecukupan pangan yang sebagian besar dihasilkan sendiri  sebagai  strategi dalam memperkuat ketahanan nasional dimana pemerintah tidak hanya memberikan layanan untuk peningkatan produksi pertanian saja, namun juga menerapkan strategi reforma agraria dengan melakukan re-distribusi lahan milik negara kepada petani yang membutuhkan dan tidak lagi memberi ijin untuk pemanfaatan lahan yang sangat luas kepada para pemilik modal untuk dikembangkan menjadi perkebunan, menyelesaikan banyak persoalan konflik kepemilikan lahan yang diperebutkan antara petani dengan pemodal kuat, memberi insentip pada petani yang mau terus mempertahankan lahannya untuk tidak dijual dan menjadikannya lahan pertanian abadi, memperbaiki dan membangun infrastruktur jalan pedesaan maupun jalan usaha tani sehingga petani mudah dalam memasarkan produksinya dari lahan ke pasar, membangun irigasi, embung, dam, waduk serta mendukung penggunaan pupuk organik, melindungi produk petani dari serangan impor bahan pangan murah, memberi petani perlindungan berupa asuransi pertanian dimana jika ada kegagalan panen karena bencana dll maka petani akan tergantikan modal yang telah dipakai untuk produksinya dari pihak asuransi.

Saatnya pemerintah memberi perhatian serius atas menurunnya minat kaum. muda yang tertarik menjadi petani, dan bagaimana mencari jalan/solusi agar kehidupan ekonomi rumah tangga petani semakin terjamin karena membaiknya harga produk pertanian. Sebetulnya kondisi pertanian saat ini sungguh sangat berbahaya ketika negeri ini sangat bergantung pangannya pada impor karena sangat mudah pihak mafia maupun negara lain mempermainkan pasar dalam negeri kita apabila pasokan pangan dari hasil sendiri sangat terbatas. Apalah jadinya jika negara para penghasil pangan yang kita impor kemudian membuat kebijakan menghentikan dan menutup kran ekspor pangannya sehingga kita sebagai negara impotir hanya  bisa gigit jari dan akhirnya berdampak pada bergejolaknya masyarakat yang dapat memperlemah ketahanan kita sebagai bangsa.

Sudah waktunya kita membangun kedaulatan pangan, bukan lagi sekedar ketahanan pangan sebagai bagian dari mewujudkan bangsa yang mandiri, berdaulat, berdikari dan bermartabat serta bagian dari strategi menjaga kelangsungan negeri ini dalam membangun masyarakat yang adil, damai dan beradab  bagi seluruh rakyat Indonesia.

Entry filed under: Pangan, Pemberdayaan Rakyat. Tags: .

Celoteh tentang negeri tercinta Mengapa UN harus tetap dipertahankan ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

Maret 2013
S S R K J S M
« Jan   Apr »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tamu Adikarsa

  • 49,101 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tak ada

%d blogger menyukai ini: