Kenaikan harga BBM, mengentaskan atau justru menetaskan kemiskinan baru?

Juni 22, 2013 at 3:00 am Tinggalkan komentar

Episode panjang drama yang menampilkan sikap keraguan pemerintah SBY dalam memutuskan kebijakan penaikan harga BBM berakhir Sabtu, 22 Juni 2013 setelah hampir setahun lebih kita disuguhi kepemimpinan yang ragu dan penuh perhitungan dalam menjaga pencitraan yang dibungkus sedemikian rapi dan cantik dengan jargon pro poor dan pro growth. Polemik, debat yang tak bermutu dan pengaburan dari permasalahan BBM yang berkepanjangan di media dan terus dipertontonkan oleh media sebenarnya telah membodohi rakyat dan justru membuat rakyat Indonesia terpecah belah dan menjauhkan dari terwujudnya sila 3 Pancasila yakni Persatuan Indonesia.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang mendasari mengapa BBM perlu dinaikkan yang diharapkan disampaikan pada rakyat ternyata tidak dilakukan, yang terjadi justru masyarakat disuguhi debat dan diskusi emosional para politisi partai penguasa yang mau menang sendiri, jauh dari kesan intelek dan berwawasan luas. Pemerintah dinilai hanya mau menang sendiri dan tak mau mendengar aspirasi masyarakat.

Permasalahan kenaikan BBM digiring ke ranah yang berada di luar konteks seperti keuangan negara akan defisit dan jebol, subsidi salah sasaran dan tidak berpihak pada rakyat miskin dll. Seharusnya pemerintah bersikap jujur mengakui kegagalan dalam kebijakan energi nasional yang seharusnya lebih mengembangkan pada energi yang terbarukan seperti biofuel (terbuat dari biji jarak, minyak sawit, singkong dll), penggunaan gas, energi matahari, panas bumi, tenaga air, mikro hydro, dan penggunaan mobil hybrid maupun listrik, penyadaran pada masyarakat akan arti penting hemat energi baik dalam pemakaian listrik maupun penggunaan kendaraan bermotor seperlunya (roda dua maupun lebih) telah menyebabkan konsumsi BBM menjadi tak terkendali.

Pemerintah seharusnya jantan mengakui dirinya tidak mampu menerapkan roadmap kebijakan energi nasional yang terbukti dengan masih banyaknya penggunaan BBM yang berasal dari fosil dan tak terbarukan seperti minyak bumi (bensin, solar dll), penggunaan batu bara untuk PLTU yang sebenarnya kita semua tahu penggunaan batu bara sungguh mencemarkan udara disekitarnya. Pemerintah seharusnya sadar dan berani terbuka mengakui bahwa himbauan untuk gerakan hemat energi yang dicanangkan tidak mampu merubah mental masyarakat kita yang boros dalam menggunakan energi karena tidak efektipnya startegi yang diterapkan karena tidak adanya sanksi yang tegas,meski Presiden SBY telah menginstruksikan untuk melakukan penghematan listrik yang dimulai  dari kalangan pemerintah. Pemerintah melalui Pertamina dinilai gagal dalam mencari sumur minyak baru yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi nasional.

Yang lebih parah, momen kenaikan BBM selalu dilakukan pada saat menjelang Pemilu dengan membuat kebijakan Sinterklas yang sangat karitatif-adiktif yang sungguh merusak mental kemandirian rakyat kita dengan mengucurkan dana BLT, RASKIN, PKH, dan saat ini dengan istilah yang keren Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan gabungan dari BLSM,RASKIN,Beasiswa Siswa Miskin, dan PKH. Selain itu bantuan KPS menjelang Pemilu ditenggarai merupakan sebentuk money politic/politik uang untuk meraih suara di Pemilu tahun mendatang dan tidak akan mengubah kondisi rakyat miskin menjadi lebih baik, bahkan justru semakin membuat sikap ketergantungan yang berlebih dan aditif/ketagihan seperti halnya para pengguna NARKOBA.

Pemerintah telah dengan sengaja menciptakan kebijakan yang selain merusak mental juga membuat kondisi keuangan negara dalam jangka menengah-panjang babak belur karena mendidik dan mendorong rakyatnya untuk malas dan tidak produktip, sementara diduga sumber dana bantuan yang karitatip dan membuat kecanduan bagi rakyat miskin justru berasal dari dana pinjaman luar negeri. Hal ini sungguh menakutkan karena bagaimana kita dapat mengembalikan pinjaman + bunganya jika dana pinjaman digunakan untuk kegiatan konsumtip?

Selain itu pemerintah bersama DPR sebagai pengawas pemerintah telah gagal dalam mengelola keuangan negara yang terbukti dengan banyaknya dana negara yang dikorup dan dijarah berjamaah mulai dari Kasus Century hampir senilai 7 trilyun, Hambalang sekitar 2,5 trilyun, Nazarudin dan Angelina, Kasus pengadaan Al Quran dll, belum lagi sisa kasus dulu seperti BLBI yang tak terselesaikan yang nilainya mencapai ratusan trilyun rupiah, penggelapan pajak dan kebocoran lainnya serta rendahnya royalti bagi hasil dari pertambangan.

Pemerintah dan DPR ternyata juga telah bersekongkol untuk menggelontorkan dana yang tak sedikit jumlahnya untuk menggantikan kewajiban PT Lapindo Brantas dalam mengganti lahan dan rumah yang ditenggelamkan oleh kecerobohan dalam proses pengeboran minyak.

Kalau mau dilihat secara menyeluruh, kenaikan harga BBM yang ditimpakan pada rakyat yang harus menanggungnya merupakan akibat dari rendahnya kinerja pemerintah dan DPR ditambah lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga rasanya tidak adil kalau klaim yang mendasari kebijakan kenaikan BBM adalah karena keberpihakannya  pada rakyat miskin.

Sebagai pelayan publik Pemerintah bersama DPR sebenarnya miskin hati dan empati terhadap penderitaan rakyat yang telah memberikan  kepercayaan untuk mensejahterakan rakyat yang dilayani maupun diwakilinya. Lihatlah pada saat sidang DPR tidak tercermin keprihatinan mendalam para anggota DPR akan dampak kenaikan BBM bagi rakyat kecil tetapi justru memperlihatkan kepongahannya sebagai penguasa, bukan berperilaku sebagai pelayan publik. Maka jangan heran jika kebijakan kenaikan BBM yang diperdebatkan sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat banyak, tetapi lebih pada untuk memenuhi kepentingannya masing masing atas nama rakyat.

Wajarlah jika kebijakan yang diambil tidak tuntas, berorientasi pada jangka pendek dan bukannya pada kesejahteraan rakyatnya, sehingga kenaikan BBM justru memacu dalam menetaskan kemiskinan baru yang ke depan dapat dijadikan ajang proyek yang berkelanjutan untuk memenuhi pundi pundi para penguasa yang korup, tamak dan tak peduli pada penderitaan rakyat Indonesia.

Memang ironis, disaat mendekati puasa dan Idul Fitri yang bebarengan dengan pergantian tahun ajaran baru dimana rakyat membutuhkan banyak uang, kebijakan kenaikan BBM justru dilaksanakan. Dan yang lebih menyakitkan rakyat ternyata para calon legislatip untuk Pemilu 2014 hampir 90 % lebih adalah muka lama yang berkinerja rendah, suka plesiran ke luar negeri atas nama studi banding, tersandung kasus korupsi  namun rakyat harus memilihnya karena tidak ada pilihan lain.

Entry filed under: Sosial. Tags: .

Potensi sumber daya dan keindahan alam P. FLORES NTT Mencintai lingkungan hidup berarti mencintai kehidupan kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

Juni 2013
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tamu Adikarsa

  • 49,086 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tak ada

%d blogger menyukai ini: