INDONESIA,benarkah bangsa yang sebenarnya berpotensi menjadi negara maju ?

Agustus 17, 2013 at 11:05 pm Tinggalkan komentar

Setelah kita melewati peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke 68 tahun, pertanyaan yang muncul berapa lama lagi satu per satu tanda tanda menuju negara yang maju akan terwujud di tanah air tercinta INDONESIA ?

Kita sebagai sebuah bangsa sebenarnya mempunyai modal yang lebih dari cukup, baik berupa modal sumber daya alam, modal sosial, modal ekonomi, modal SDM dst, namun mengapa kita saat ini justru seperti masuk dalam lingkaran setan dan turbulensi yang panjang dan sangat menyesakkan dada ?

Belum selesai kita merayakan Lebaran, sudah dikejutkan lagi dengan tetangkap tangannya Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini yang saat awal menjabat berjanji membersihkan SKK Migas dari praktek KKN, namun sayangnya yang terjadi justru kebalikannya. Peradaban kebangsaan kita saat ini sungguh membuat para pendiri bangsa dan para pahlawan akan sangat kecewa terutama dengan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan dalam hal kepribadian budaya kita.

Kedaulatan politik negeri kita sudah semakin memprihatinkan terbukti dengan penguasaan pengelolaan migas dan tambang emas telah dikuasai para pemodal asing, terutama Freeport untuk pengelolaan tambang emas yang terus menerus menguasai dan semakin mencengkeram bumi Cendrawasih, Newmont untuk Sumbawa dan Sulawesi dimana dalam kontrak karya diduga justru lebih merugikan kita sebagai pemilik tambang dan kita tak berani menuntut perubahan kontrak yang lebih menguntungkan Indonesia. Peran Indonesia di kawasan ASEAN juga semakin pudar, apalagi dalam berperan di gerakan Non Blok. Lahan pertanian potensial yang sebelumnya dimiliki secara komunal oleh komunitas adat, perlahan namun pasti telah beralih ke pemodal kuat baik dari dalam maupun luar negeri dan penguasaan sebesar besarnya kekayaan alam bumi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat perlahan lahan bergeser menjadi dikuasai oleh para mafia.

Mahalnya biaya untuk PEMILU dan juga PILKADA telah menyedot sumber daya kita karena ternyata masih banyak pihak yang menggunakan strategi politik uang dalam segala bentuknya untuk memperoleh kemenangan sehingga tidak heran banyak pimpinan daerah yang kemudian terpaksa berurusan dengan penegak hukum dan masuk bui karena kasus korupsi.

Kemandirian ekonomi juga dipertanyakan, terutama dengan semakin bertambahnya hutang luar negeri kita yang telah mencapai lebih dari 2.000 trilyun, sementara APBN kita tersedot untuk membayar cicilan dan bunga luar negeri sehingga tinggal tersisa sedikit untuk pembangunan infrastuktur, kesehatan, pendidikan, perumahan dll. Denyut nadi perekonomian kita lebih dikuasai pemodal asing yang hampir menguasai dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari mulai dari ketersediaan air kemasan, pasta gigi, sabun, layanan telekomunikasi, kendaraan bermotor dan mobil, dan bahkan kebutuhan akan bawang merah-putih, daging sapi, kedelai, garam, dll. Bank yang beroperasi di negara kita juga mulai dipenuhi pemodal asing, demikian pula keberadaan hypermarket, dan berbagai wara laba dari luar juga tumbuh bak cendawan di musim hujan terutama di kota besar yang akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat kita, bahkan pekerja seks dari luar juga mulai beterbaran di kota  kota besar. Gerakan penumbuhan koperasi yang diidamkan Bung Hatta akan berjalan cepat dan menjadi soko guru perekonomian nasional ternyata belum berkembang sebagaimana diharapkan dan bahan menjadi anak tiri di negeri sendiri. Koperasi yang digadang akan mampu memacu tidak hanya pertumbuhan ekonomi tetapi terlebih pemerataan hasil pembangunan ternyata jalannya masih terseok-seok karena kebijakan ekonomi kita yang setengah hati mendukung ekonomi kerakyatan dan lebih memberi ruang pada para kapitalis dan mekanisme pasar bebas untuk menguasai ekonomi negeri ini. Mafia ekonomi telah merasuk ke dalam birokrasi dan legislatip dan permainan para kartel telah menyebabkan harga melambung tinggi tak terkendali seperti yang baru baru ini terjadi, mulai dari harga daging sapi sampai bawang merah-putih yang membuat ibu rumah tangga menjerit, dan kalau kita hitung secara nasional, berapa banyak rupiah yang tersedot oleh permainan para kartel yang tega bermain diatas penderitaan rakyat Indonesia.

Dalam mewujudkan kepribadian bangsa yang santun, penuh solidaritas melalui gotong royong, menghargai pluralitas yang terkandung dalam nilai nilai luhur Pancasila saat ini seolah dilupakan begitu saja dan yang banyak terjadi saat ini adalah intoleransi SARA, kekerasan dalam segala bentuknya terutama tawuran maupun perilaku menyimpang ormas yang suka sekali melakukan sweeping, dan yang sebenarnya paling merusak peradaban namun dianggap biasa adalah korupsi yang merajalela dan melibatkan semua komponen bangsa mulai dari kelas menteri sampai rakyat biasa. Budaya malu untuk melakukan KKN, tawuran, pungli, dsb telah mulai secara perlahan menghilang dan digantikan dengan sifat tamak/rakus luar biasa, dan yang lebih memprihatinkan budaya nyontek dan membeli jawaban soal ujian UN seolah sudah wajar saja, padahal kita tahu peletakan dasar nilai dimulai dari bangku pendidikan. Pendidikan berkarakter yang membangun integritas anak didik telah dikalahkan dengan hanya mementingkan pengembangan intelektual semata sehingga hanya melahirkan orang pintar namun tak berkepribadian baik. Pendidikan yang membangun karakter dianggap ketinggalan jaman, padahal kita tahu manusia hidup tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga secara sosial dan rohani. Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi kita tak ada artinya jika yang terbangun justru masyarakat yang cuek, masa bodoh  satu dengan lainnya, tak peduli dengan solidaritas pada sesama yang membutuhkan pertolongan, menjadi individualistis, materialistis, hedonis, suka memalak dalam segala bentuknya, munafik dan yang lebih menyedihkan tidak pernah merasa bersalah meski telah melakukan kesalahan di bidang hukum, dan telebih mengkianati budaya kita yang menjunjung tinggi kejujuran, kebersamaan, kegotong royongan dan satunya kata dan perbuatan.

Penyimpangan dan pembelokan dalam pembangunan bangsa kita sebenarnya sudah sangat dirasakan sejak jaman ORBA yang mana perilaku korup di semua lini kehidupan semakin menggila, meski kita juga mengakui keberhasilan dalam pembangunan fisik, namun periode tersebut selama 32 tahun telah merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, ditambah lagi kepemimpinan nasional yang sangat tidak tegas saat ini yang hanya penuh retorika sungguh  menambah runyam persoalan bangsa.

Kita sudah sangat mendesak untuk harus kembali ke-4 pilar kebangsaan kita, membangun peradaban yang lebih baik dengan lebih mengedepankan kejujuran dan menghilangkan kemunafikan dalam segala kedoknya, menumbuhkan kembali pola hidup sederhana dan hidup hemat, menghargai para pekerja keras dan smart, penegakan hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan, memberi ruang yang lebih untuk pengembangan ekonomi rakyat seperti bangkitnya kembali gerakan koperasi di negeri ini, memberi ruang usaha untuk para PKL dan sektor informal seperti yang telah dilakukan Jokowi-Ahok, membangun kembali tempat tempat pusat pengembangan budaya di setiap sudut kota, menyediakan rumah yang murah dan terjangkau untuk para buruh, pekerja informal dan rakyat kecil, memberi layanan  gratis untuk kesehatan, pendidikan, memeratakan pembangunan ke pelosok negeri sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata, pemerataan penduduk melalui penciptaan lahan pertanian dan lapangan kerja di wilayah timur Indonesia melalui kegiatan transmigrasi yang terpadu dengan tersedianya akses ke pasar untuk pemasaran hasil hasil pertanian dan lainnya, pembangunan infrastruktur sampai ke pelosok desa, mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan kembali mengkampanyekan KB, dan yang tak kalah penting para pemimpin negeri ini harus berani “menghabisi” para mafia baik di bidang hukum,ekonomi,politik dsb demi kepentingan umum/publik yang lebih besar yang memberi mandat pada pemimpin negeri ini untuk mensejahterakan bangsanya. Saatnya seluruh kebijakan yang tidak memberi kesempatan pada orang yang baik dan pintar untuk dapat terpilih menjadi pemimpin harus dirubah terutama sistem perekrutan caleg dan para bupati serta gubernur sehingga diperoleh pimpinan daerah dan anggota DPR/D yang berilmu, beriman dan berintegritas, bukan hanya sekumpulan orang oportunis apalagi mafia yang bertujuan memuluskan jalan hanya untuk kepentingan kelompoknya. Jika kita dipimpin oleh para pemimpin yang paham akan visi kebangsaan sesuai dengan harapan para pendiri bangsa, maka sangatlah mungkin Indonesia bukan hanya menjadi macan Asia tetapi macan dunia. Semoga

Entry filed under: Sosial. Tags: .

Melepas belenggu keterjajahan para petani di era kemerdekaan yang ke 68 tahun, mungkinkah? Adat tetap lestari, namun tidak perlu pesta pora berlebihan sehingga tidak membebani.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

Agustus 2013
S S R K J S M
« Jul   Okt »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Tamu Adikarsa

  • 49,101 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tak ada

%d blogger menyukai ini: