Posts filed under ‘Pemberdayaan Rakyat’

Membangun kedaulatan pangan, bukan sekedar ketahanan pangan ?

Kedaulatan pangan dapat dimaknai dengan berbagai macam pengertian tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya, dan bahkan kedaulatan pangan sering dirancukan dengan kosa kata ketahanan pangan (food security).

Dari sisi pemerintah, para pejabat publik lebih sering menggunakan kata ketahanan pangan karena yang lebih dipentingkan hanya sebatas adanya kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan pangan, terlepas apakah akan dipenuhi dari hasil produksinya di dalam negeri atau bahkan kalau diperlukan dipenuhi melalui impor.

Menyedihkan dan sekaligus miris melihat kenyataan dinegeri yang mengaku negara agraris, ternyata berulangkali mengalami krisis pasokan kebutuhan seperti daging sapi dan bawang (merah-putih) yang akhir akhir ini terjadi yang berakibat melonjaknya harga diluar kewajaran dan kesanggupan rakyat untuk membelinya. Sistim logistik nasional terkait pemenuhan kebutuhan sembako saat ini sungguh amburadul kalau tidak mau dikatakan gagal, karena pemerintah tidak mau belajar dari kesuksesan Orde Baru dalam memenuhi kebutuhan sembako melalui institusi BULOG, terlepas kita tidak setuju dengan otorianisme diktator yang dilakukan di jaman Soeharto.

Kementerian Pertanian (Kementan) terlihat hanya senang bermain dengan gagasan, wacana dan data statistik yang dipungut dari BPS tanpa mau melihat  kondisi nyata dilapangan dan kurang melibatkan para-pihak yang terkait untuk berdiskusi mengenai pengembangan pertanian di negeri ini. Mereka cenderung tidak mau mendengar dan terlalu percaya diri bahwa semua yang direncanakan diatas kertas akan terlaksana tanpa memikirkan faktor non teknis yang mempengaruhinya. Bahkan derap dan denyut greget membangun pertanian kita dari Kementan saat ini tidak terasa sampai ke pelosok negeri, kecuali hanya tayangan iklan layanan masyarakat di TV seperti “Petani sejahtera,bangsa Berjaya”dll. (lebih…)

Iklan

Maret 24, 2013 at 10:10 am Tinggalkan komentar

Indonesia RAYA (Beras Kaya) atau Indonesia RASKIN (Beras Miskin) ?

Sebelumnya mohon maaf jika yang dimaksud dengan Indonesia Raya dalam tulisan ini bukan seperti yang dimaknai dalam lagu kebangsaan kita, melainkan plesetan dari akronim RAYA yang berarti Beras Kaya.

Sebagai salah satu program jaring pengaman sosial secara nasional maka dilucurkanlah istilah RASKIN yang artinya beras untuk kalangan miskin yang harganya terjangkau karena disubsidi. Meski kita tahu disatu sisi pemerintah selalu menggalakkan diversifikasi pangan lokal untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional , namun disisi lain selalu saja memperkenalkan beras ke seantero musantara melalui program RASKIN bukan NGANKIN alias Pangan Miskin.

Ditambah lagi dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau diplesetkan oleh berbagai kalangan menjadi Bantu Langsung Tewas (swadaya masyarakatnya) yang katanya berbeda dengan BLT kali lalu, saat ini dikenal dengan istilah BLT PLUS meski hanya dalam jangka waktu 6 bulan saja dan tidak begitu jelas PLUSnya dimana.

Mengherankan ketika pemerintah mengajari rakyatnya untuk menjadi peminta-minta yang membuat bangsa ini semakin malas dan semakin kehilangan harga diri dimata bangsa lain melalui TV swasta dan asing yang menayangkan peristiwa bagaimana warga miskin antri BLT dan saling berebut seolah tidak lagi peduli dengan lainnya dan kelihatan menjadi sangat egois

Disamping itu, landasan moral yang dipakai untuk mengajak warga miskin menerima uang tanpa kerja juga sulit dipertanggungjawabkan karena mengajari kita terbiasa dengan TDB (Tangan Di Bawah) yang seharusnya adalah TDA (Tangan Di Atas).
Wajar jika banyak pihak menolak termasuk beberpa pejabat daerah karena efektivitas BLT sangat diragukan dan sangat tidak mendidik mental untuk BERDIKARI yang sering diucapkan Bung Karno dalam setiap pidatonya.

BLT versus SEBAR UANG ?

Belum selesai masalah terkait BLT, kita dikejutkan dengan aksi sebar uang dari motivator TDW alias Tung Desen Waringin.

Terlepas dari niat mulia untuk menolong warga miskin, namun bagi saya pribadi tindakan tersebut lebih kentara sensasinya dibanding unsur edukasinya. Kita dapat melihat di tayangan betapa warga berlarian berebut uang recehan seribu, lima ribu dan sepuluh ribu rupiah yang ditebar dari udara dengan pesawat yang artinya berapa juta yang dibutuhkan untuk biaya sewa pesawat. Dan yang lebih memilukan, dengan bangganya TDW disiaran TV menginformasikan bahwa kegiatan tersebut telah diliput sehari sebelumnya oleh media asing. Tidak adakah cara yang lebih beradab dalam menolong orang miskin tanpa harus memamerkan kemiskinan negeri ini sekaligus menjadi lebih terkenal ?

Cara TDW dalam tebar uang sebenarnya juga dilakukan oleh pihak lain melalui kebiasaan dalam kegiatan “ekonomi berbiaya tinggi” seperti misalnya kegiatan suap yang terjadi di Bea Cukai maupun disemua lini kehidupan keseharian kita.
Hanya bedanya TDW dengan tulus mencoba berbagi, sedang pihak lainnya karena ada kepentingan tertentu seperti money politic yang mencoba membeli suara, suap di Bea Cukai supaya diperlancar dan dapat potongan biaya dll.

BLT sebenarnya juga sebentuk tebar uang atas nama negara yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi gejolak warga miskin akibat kenaikan BBM, bahka ada yang menyatakan sebagai suap politik.

Yang jelas baik BLT maupun tebar uang dan suap semuanya tidak bersifat mendidik masyarakat untuk berjuang denga etos kerja yang tinggi untuk meraih kemandirian dan sungguh lebih mulia para laskar mandiri yang meskipun menjadi menjadi pemulung dan dianggap sampah masyarakat namun selain memperoleh uang dari hasil keringat sendiri, mereka tidak merugikan pihak lain serta mampu mengurangi timbunan sampah sehingga meningkatkan kualitas lingkungan.

Belajar dari Prinsip Pelikan

Dalam sebuah kutipan tulisan seorang motivator Andrew Ho berjudul Prinsip Pelikan, dikatakan

“Thus, races arose from an original coding which God pulled out as needed for adaptation to the environment.”Walter Lang
Kutipan dari Walter Lang menyatakan bahwa peradaban umat manusia di dunia ini mengalami perkembangan karena senantiasa beradaptasi terhadap lingkungan. Kalimatnya itu menegaskan bahwa pencapaian perkembangan kehidupan kita saat ini pun tidak lepas dari proses yang menuntut kita untuk mengadaptasikan diri. Fenomena yang pernah terjadi pada burung-burung pelikan di pantai Monterey, California berikut ini telah menginspirasi saya untuk menjelaskan beberapa hal penting untuk meningkatkan daya adaptasi kita. Oleh sebab itu saya menyebutnya prinsip Pelikan.

Pantai Pelikan di California Amerika Serikat memang terkenal karena ciri khas burung pelikan yang hidup bebas di sekitar pantai tersebut. Burung-burung pelikan liar itu selalu mendapatkan makanan ikan segar berlimpah dari para nelayan ikan tuna. Mereka berkembang biak dan hidup damai di pantai tersebut
Tetapi sejak pemerintah memberlakukan undang-undang yang melarang para nelayan menangkap ikan tuna di tempat itu, banyak sekali burung pelikan mati kelaparan. Para ilmuwan berusaha mengatasi persoalan itu dengan berbagai cara, tetapi tidak segera membuahkan hasil. Mereka khawatir burung-burung tersebut akan punah.

Kemudian mereka berinisiatif mendatangkan burung pelikan pesaing dari Florida. Para ilmuwan berharap akan terjadi pembauran dan perkawinan antara burung pelikan Monterey dan Florida, yang menghasilkan bibit pelikan-pelikan yang tangguh dan pandai mencari ikan sendiri. Tetapi dalam waktu singkat dan belum sempat terjadi perkawinan, burung pelikan Monterey sudah mampu berburu ikan sendiri. Kemajuan itu benar-benar menakjubkan.

Burung pelikan yang sudah terbiasa mendapatkan makanan dengan mudah dari para nelayan, tanpa perlu berusaha keras mencari ikan sendiri, cenderung tidak memiliki kekuatan untuk bertahan ketika situasi sudah mengarah pada krisis makanan. Mereka menghadapi kesulitan besar tatkala terjadi sedikit saja perubahan keadaan. Kesulitan yang mereka hadapi dikarenakan mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan beradaptasi.

Dari tulisan Andrew Ho diatas, dapat dibayangkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sekarang dengan RASKIN, BLT dan sebangsanya seperti halnya para nelayan yang memberi makan berupa ikan pada burung Pelikan disekitarnya yang berbuah ketergantungan sehingga ketika para nelayan diharuskan pergi, maka burung Pelikan menjadi tak berdaya dan kemudian mati karena tidak tahu lagi cara berburu ikan untuk dimakan.

Yang dipersoalkan disini bukan masalah pemerintah dengan baik hati mau membantu rakyatnya melalui RASKIN dan BLT (meskipun kita tahu tugas utama pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya) , melainkan strategi yang dipilih dengan RASKIN dan BLT tidaklah pas dan bahkan ditenggarai menimbulkan ketergantungan dan menciptakan kemalasan.

Yang penting bukan seberapa subur lahannya, tetapi seberapa hebat petaninya

Dari potensi yang dimiliki baik berupa SDA maupun SDM, sungguh tidak bisa diterima akal sehat apabila Indonesia bisa terperangkap dalam krisis berkepanjangan sampai saat ini. Mengingat begitu besar kekayaan baik intelektual maupun sumber daya alam yang kita miliki, lalu apa yang salah dengan kondisi saat ini ?

Lahan yang terbentang luas dengan dua kali musim baik musim kemarau maupun hujan dengan sinar matahari yang tak lelah menyinari bumi katulistiwa, mengapa kita masih harus impor beras dan menjadikannya beras miskin (RASKIN)? Seberapa kuat pemerintah akan mampu memberi subsidi dan apakah subsidi merupakan opsi yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ?

Jadi menjadi PR kita semua, mencari apa akar masalah terkait dengan busung lapar, banjir, kekeringan dibanyak persawahan , tanah longsor, kebakaran hutan, penggundulan hutan secara sadar , minimnya infrastruktur pertanian sehingga kita kekurangan pangan (bukan hanya beras?) Kita bisa hitung berapa banyak luasan sawah yang gagal panen karena banjir maupun kekeringan ?

Fokus perhatian pemerintah yang terlalu memanjakan lahan basah (persawahan) dan mengabaikan potensi lahan kering terutama di KTI (Kawasan Timur Indonesia) menjadi salah satu sebab kenapa kita harus impor beras.
Belum lagi kampanye konsumsi beras yang seolah-olah lebih bergengsi dan bergizi dibanding dengan makanan lokal yang ada di berbagai daerah turut memperparah ketergantungan pangan nasional pada beras. Bahkan istilah RASKIN menunjukkan kebenaran keberpihakan pemerintah hanya pada jenis pangan nasional berupa beras. Padahal kita tahu diseantero nusantara begitu banyak dan beragam makanan pokoknya seperti Madura dan NTT dengan jagungnya, Maluku dengan sagunya, dan Papua dengan umbi-umbian dll.

Jadi jika kita ingin mempunyai kedaulatan pangan yang kuat , mau tidak mau pemerintah harus melakukan revitalisasi pertanian (dalam arti luas) antara lain dengan memperbaiki dan menyediakan infrastruktur yang mendukung pertanian, membangun jalan-jalan aspal antar desa yang merupakan pusat produksi pangan, melakukan reforma agraria dengan membagi lahan milik pemerintah kepada petani gurem dan penyakap, membiasakan para pejabat dan keluarganya mengkonsumsi pangan beragam termasuk pangan lokal dalam keseharian mereka (bukan hanya pada saat kampanye penganekaragaman konsumsi pangan lokal), menghilangkan paket beras RASKIN dan BLT, menyiapkan petani terampil, cerdas dan mandiri melalui pendampingan dinas terkait, dan yang tak kalah penting politik beras murah harus ditinggalkan dan diganti dengan menghargai jerih payah petani dengan harga layak sehingga profesi petani sejajar dengan profesi lainnya.

Yang tak kalah pemting bagaimana agar semua kegiatan atas nama pembangunan nasional selalu didasarkan pada etika lingkungan seperti yang terus disuarakan oleh pakar ekologi kita Bapak Otto Soemarwoto yang telah berpulang. Tugas generasi muda khususnya para intelektual muda untuk terus menyuarakan arti penting melestarikan lingkungan sehingga generasi penerus mewarisi lingkungan yang berkualitas dalam mendukung kehidupannya.

Dalam kaitan dengan pembangunan pertanian yang menjadi perhatian utama adalah menjaga agar daerah hulu tetap mampu menjadi daerah resapan air dalam artian fungsi hidrologis hutan harus terus dipelihara dengan meniadakan pembalakan hutan secara liar, membatasi privatisasi air sehingga air tetap tersedia untuk kegiatan pertanian sebagai penopang pangan nasional dan menjaga kedaulatan bangsa khususnya dalam hal kedaulatan pangan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin termasuk menggantikan RASKIn dengan kaya beras atau lebih tepatnya kaya pangan yang berlimpah.

Mari kita bangun pertanian Indonesia yang tangguh seperti halnya syair lagu kebangsaan Indonesia Raya yang mengajak kita semua untuk “ Bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya”

YBT Suryo Kusumo

tony.suryokusumo@gmail.com

September 10, 2008 at 2:17 am Tinggalkan komentar

Bantuan kemanusiaan yang kuratif dan aditif, akankah terus dipertahankan ?

Tanda-tanda jaman mulai terlihat ketika kemarau panjang masih belum hadir, namun bencana kelaparan dan kematian balita akibat kurang gizi sudah lebih dulu menerjang seperti halnya air bah di musim hujan. Berita demi berita menyangkut penderitaan rakyat di republik ini serasa tak pernah berhenti bagaikan lorong panjang yang tak berujung.

Tangisan para ibu miskin yang kehabisan airmata dan berganti menjadi darah, tatapan mata kuyu, sayu dan kosong anak-anak balita penerus negeri ini terus terpampang diberbagai media sebagai potret nyata kemiskinan Indonesia yang terus bergulir dan bertambah meski terus disangkal oleh para pelayan publik alias abdi negara dan abdi masyarakat (termasuk para pengusaha yang ramai-ramai berganti baju jadi penguasa/pejabat baik di legislatip maupun eksekutip) dengan dukungan berbagai data statistik dari para cerdik pandai yang gemar dengan permainan data.

Bahkan penetapan KLB (Kejadian Luar Biasa) suatu ledakan penyakit juga ditentukan oleh berapa banyak pasien yang terserang dan sudah berapa pasien yang meninggal? Seolah nyawa 1 (satu) orang sebagai manusia masih belum cukup untuk melakukan tindakan medis yang sangat dibutuhkan. Akankah nyawa manusia hanya dicacah berdasar statistik dan melupakan unsur kemanusiaannya ? Bukankah harkat & martabat manusia sebagai ciptaan tertinggi Tuhan YME harus terus ditingkatkan dan dihargai ?

Bantuan kemanusiaan darurat yang reguler ?

Sungguh menyayat hati namun sekaligus menggelikan ketika bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat, sementara dan sifatnya segera/urgent berubah menjadi bantuan yang sifatnya reguler terus menerus dan yang lebih celaka lagi bantuan tersebut menjadi bersifat aditif (ketagihan) bagi yang menerimanya maupun pengelolanya seperti halnya para pecandu rokok, alkohol, narkoba, seks bebas dan sejenisnya.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang peduli pada bencana kelaparan, namun dukungan bantuan berupa pangan (terutama beras) baik dari lembaga PBB, lembaga donor internasional maupun dari NGO Internasional dan juga RASKIN dari pemerintah terasa menina-bobokkan dan menjadikan masyarakat penerima bantuan kurang tangguh dalam berjuang mengatasi masalah pangan dalam dirinya dan mengikis semangat untuk bangkit mandiri berdikari dalam pemenuhan pangannya. Bukankah semut dapat mati dalam timbunan gula dan tikus mati dalam lumbung padi ? Jadi perlu dikaji secara jernih dan cerdas apakah penanggulangan pangan dengan memberi bantuan pangan dalam jangka panjang merupakan solusi terbaik, atau ada solusi yang lebih berlanjut dalam jangka panjang seperti yang dilakukan Grameen Bank di Bangladesh dengan memperkuat permodalan untuk pelaku ekonomi rakyat.

Patut dipertanyakan secara kritis mengapa bantuan yang bersifat darurat, segera dan dalam jangka pendek kemudian berubah menjadi reguler ? Ada apa dengan semua ini ? Apakah benar sinyalemen bahwa saat ini bencana telah diproyekkan dan menjadi sumber pundi-pundi keuangan bagi para pengelola yang korup dan tak berperi-kemanusiaan seperti halnya judul sebuah novel yang terkenal yakni “Sengsara membawa nikmat “ dimana rakyat sengsara, namun pengelola bencana merasa nikmat ? Padahal kita tahu Indonesia yang mendasarkan pada Panca Sila telah secara tegas dalam sila-silanya untuk mendasarkan sikap kita pada “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Ketika terjadi penyunatan, pemotongan, penggelapan dana bantuan kemanusiaan, apakah para pengelola masih berani menyatakan sebagai seorang Pancasilais sejati ? Apakah seseorang yang melakukan tindakan nista tersebut masih boleh disebut beradab ketika tindakan korupsinya membuat peradaban manusia semakin menunjukkan wajah kebinatangannya?

Lalu dimana tanggung jawab pemerintah (pusat maupun daerah) sebagai penyelenggara negara dalam layanan publik yang didengang- dengungkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ? Kemanakah hasil kerja para dinas-dinas kemakmuran rakyat yang telah disediakan dana dalam jumlah yang cukup besar, sarana berupa kamtor, mobil dinas, staf yang terus bertambah jumlahnya maupun terus ditingkatkan jenjang pendidikannya melalui biaya dinas ? Tanggung jawab seperti apa yang dapat rakyat tagih kepada para dinas-dinas kemakmuran dalam upaya mensejahterakan rakyat yang telah membayar pajak ?

Slogan “Rakyat bijak membayar pajak dan awasi penggunaannya” masih belum cukup dan harus dilanjutkan dengan “Pemerintah bijak sejahterakan rakyat”.

Wajah busung lapar, bencana alam beruntun (banjir, longsor, bencana asap dll) , rusaknya jalan desa/kota karena longsor , mahalnya sembako dll menunjukkan ada yang salah dalam mengelola layanan publik untuk mencukupi kebutuhan dasar rakyat. Atau dengan kata lain telah terjadi kegagalan dalam mencapai kinerja/ performance seperti harapan rakyat Maka wajar apabila layanan publik yang buruk perlu digugat oleh rakyat yang telah memberikan mandat kepada para pejabat dan pelayan publik untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera . Tidak bisa lagi kita hanya pasrah dan menyalahkan semua penyebab bencana kepada alam yang kurang mendukung seperti curah hujan yang tinggi ataupun rendah , badai, musim kemarau panjang dll. Bukankah sudah tersedia teknologi yang cukup untuk mengatasi atau minimal mengurangi kemungkinan terjadinya bencana tersebut ? Kata mitigasi seharusnya sudah akrab dengan para pelayan publik. Kebiasaan bertindak re-aktip harus diubah kearah pro-aktip dengan mengedepankan tindakan-tindakan pencegahan dini melalui berbagai kegiatan yang direncanakan dengan matang.

Kita bisa belajar dari kota-kota besar di Belanda yang meski berada dibawah permukaan laut namun tidak kebanjiran ?

Atau kita bisa belajar dari Thailand dimana teknologi pangan dan pertanian telah mampu menjadikan pertanian sebagai sebuah industri yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani ?

Atau kita bisa belajar dari Israel yang mengubah padang gurun menjadi areal perkebunan sayur nan hijau ?

Mencegah lebih baik dan lebih murah daripada mengobati ?

Inilah sisi buram dari republik yang didera krisis karena kebiasaan masyarakat yang menginginkan jalan pintas dan mau serba instant/cepat tanpa mau mempedulikan proses. Kehidupan telah mengajarkan bahwa untuk berhasil dan maju harus melalui tahapan proses. Anak manusia lahir setelah berproses selama 9 (sembilan) bulan dalam perut si ibu. Jadi sangat wajar apabila kita saat ini menghadapi krisis yang berkepanjangan karena sebagian besar tidak mau berproses secara wajar.

Korupsi yang merupakan kejahatan kemanusiaan dan pengingkaran terhadap keimanan pada TUHAN merupakan wujud dari tidak maunya para koruptor yang masih bebas berkeliaran dinegeri ini untuk berproses dalam memperoleh uang/kekayaan dan memilih jalan short cut yang akhirnya memotong dana –dana untuk penanggulangan kemiskinan sehingga angka kemiskinan terus bertengger di puncak dan tidak mau turun.

Kebiasaan memberi bantuan pangan langsung dalam jangka panjang maupun BLT secara reguler dan bukan bersifat darurat dan sementara, menunjukkan cara berpikir kuratif yang aditif karena tidak mau susah dengan proses pemberdayaan masyarakat yang selain butuh dana, juga butuh hati , waktu, tenaga dan komitmen tinggi untuk kebangkitan masyarakat menuju berdaya.

Sebagai misal penanggulangan kelaparan tidak bisa hanya didekati secara sektoral dan harus secara holistik/integral. Sebenarnya pemerintah pusat melalui program PNPM telah mengarah kesana, namun yang menjadi pertanyaan apakah para pelaksana di lapangan sudah paham arahnya, atau mereka tidak mau tahu karena lebih mudah melaksanakan program melalui pendekatan sektoral yang berpeluang bisa setor uang ke saku ?

Betapa mahal biaya perawatan untuk anak yang terlanjur terkena Marasmus atau Faskyakor dibanding kalau seandainya semua pihak mau bersinergi melalui pendekatan integral dalam mencukupi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.
Pendekatan kuratif selain mahal juga sering tidak bisa mengembalikan potensi anak pada keadaan semula sebelum terkena marasmus.

Berapa banyak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat ketika banjir bandang menerjang, baik kerugian berupa nyawa, harta, psikis, tenaga, pikiran yang semuanya berujung pada penghilangan atau pengurangan asset.kekayaan masyarakat.

Seandainya dinas-dinas terkait seperti perkebunan, kehutanan, pertanian, kesehatan , koperasi, perdagangan dan perindustrian , kimpraswil dll mau duduk bersama dan merancang program pengelolaan SDA dari hulu sampai hilir (pasar) secara integral dan meninggalkan ego sektoralnya maka kita tidak perlu lagi kita hilir mudik kesana kemari untuk mencari para penderita busung lapar, TBC, kurang gizi , gangguan jiwa dll.

Mari kita tengok, seandainya para PL dari dinas kehutanan, pertanian, perkebunan secara sungguh-sungguh bersama-sama mau mendapingi petani untuk mengelola lahannya secara menetap dan tidak melakukan tebas bakar dengan menerapkan pola Wana tani (tidak hanya jagung dan padi ladang) , seandainya semua lahan dilakukan konservasi tanah dan air, seandainya petani mau menanam TUP (Tanaman Umur Panjang) seperti kayu-kayuan diatas bukit maka banjir dan kekeringan akan menjauh dari kita.

Seandainya masyarakat tani diorganisir oleh dinas perdagangan dan perindustrian dalam pemasaran hasil pertaniannya dan tidak terjebak dalam ijon/rentenir sehingga mendapat harga yang layak yang berakibat pada meningkatnya pendapatan yang dapat untuk membeli susu dan telur untuk anaknya maka busung lapar dan kematian balita akibat kurang gizi tidak perlu terjadi lagi

Seandainya dinas koperasi mengajarkan cara berpikir bisnis/usaha dan pola hidup hemat sehingga tidak ada lagi pesta yang berlebihan, seandainya dinas kesehatan menyampaikan akan bahayanya ‘sopi’ atau minuman alkohol lainnya bagi kesehatan tubuh kita dan lebih baik untuk membeli “sapi” , seandainya ………….. maka kejadian kelaparan, sakit liver, hutang melalui rentenir , kejadian banjir, kekeringan, dan bencana lainnya tidak perlu terjadi.

Seandainya banyak Pemkab lebih mau bersabar untuk tidak terlalu cepat melakukan pengadaan kendaraan/mobil dinas dalm jumlah yang berlebihan dan mengalokasikan pendanaan SPJ yang diambil dari APBD untuk perjalanan dinas keluar daerah/negeri yang sering tidak jelas hasilnya dan mau lebih fokus serta berani menanamkan investasi APBDnya kepada infrastruktur yang mendukung pada kecukupan pangan dan pemasaran hasil pertanian seperti embung/dam/waduk , jalan desa beraspal dll maka rintihan para korban bencana akan terkurangi dan diharapkan tidak ada lagi , digantikan dengan sorak sorai anak-anak yang terlihat sehat, montok karena kecukupan gizinya, penggembala sapi yang dengan riang ria menuntun sapi-sapinya pulang ke kandang karena tidak ada lagi ternak yang dibiarkan lepas dan liar, senyum para ibu yang sedang menumbuk padi ladang dengan iringan musik dangdut atau sedang menanak “ jagung bose” aaaaaaaaaaaaah alangkah indahnya

Terkaget dan tidak disadari terjaga dari lamunan panjang, wah capek deh memikirkan bencana dinegeri ini. Lebih enak sambil rebahan di ranjang mendengarkan lagu anak gaul EGP (Emangnya Gue Pikirin) atau mendendangkan hit terbaru Ratu yang telah diubah syairnya :
Ketika rakyat lapar, kuingat pemerintah
Ketika beberapa balita mati, kuingat koruptor yang sedang berpesta pora
Ketika banjir terjadi, kuingat ilegal logging
Ketika kekeringan terjadi, kuingat tebas bakar
Ketika sembako mahal, kuingat wakil rakyat yang hanya pandai memperkaya diri
Ketika hati nurani para pejabat mati, kuingat diri sendiri yang tidak berbuat apapun untuk sesama dan negeri ini.

Tuhan ampunilah, sebab aku tak tahu apa yang harus kuperbuat

YBT Suryo Kusumo; tony.suryokusumo@gmail.com

September 9, 2008 at 7:57 am Tinggalkan komentar


Kategori

November 2017
S S R K J S M
« Mei    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Tamu Adikarsa

  • 54,938 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tidak ada