Posts filed under ‘Sosial Kepemimpinan’

Paradigma baru kepemimpinan dalam gaya Jokowi-Ahok (JA)

Perjalanan kepemimpinan “Jakarta Baru” telah memasuki hari ke 42 yang ditunjukkan dengan sepak terjang JA dalam menata Jakarta baik di bidang birokrasi maupun dalam perbaikan & penataan layanan publik kepada warga Jakarta.

Pembelajaran apa yang dapat dipetik dari kepemimpinan dan cara kerja JA untuk para pejabat di Indonesia.

Kalau kita mau cermati, banyak hal dan terobosan baru telah dilakukan yang merupakan paradigma baru dari JA dalam memimpin Jakarta serta bagaimana JA melihat jabatan yang diembannya sebagai sebuah pelayanan yang harus prima bagi warga DKI.

Masih terngiang setelah pelatikannya Jokowi dengan sangat yakin dan tegas mengatakan dirinya adalah pelayan untuk warga DKI dan tak akan pernah kenal lelah berjalan dari kampung ke kampung untuk meningkatkan pelayanannya dalam mensejahterakan warga DKI.

Mari kita mulai cermati dari gaya pendekatan JA kepada warga (publik) yang dilayaninya, terlihat JA telah membuang semua sekat yang dipelihara oleh kebanyakan para pemimpin saat ini dimana pemimpin dimaknai sebagai seorang  pejabat yang harus dihormati, sebagai pembesar yang harus dapat berbagai keistimewaan seperti pengawalan dalam setiap perjalanannya, disambut dengan upacara dan kerumunan orang, disiapkan makanan yang enak, dan yang lebih sering ditonjolkan adalah pemimpin merupakan seseorang yang tidak mudah ditemui dan harus melalui birokrasi yang panjang, tidak gampang berbicara dengan rakyatnya  dan bak dewa yang turun ke bumi yang harus diperlakukan secara istimewa. Namun kalau kita lihat gaya JA, maka terlihat semua sekat telah dihancurkan dengan gaya blusukan Jokowi yang mau membaur dan secara tiba tiba hadir ditengah rakyat yang dilayaninya dan juga terlihat dalam video di Youtube dimana dengan gaya koboinya Ahok telah menunjukkan kepada kita bahwa birokrasi harus melayani, harus hemat/efisien, efektip , jujur, transparan, dan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaan dana APBD karena dana tersebut harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga DKI. Keberanian JA dalam membuka ke publik proses layanan Pemda DKI melalui internet telah membuka mata rakyat betapa kurang profesionalnya para Kadis dan jajarannya dalam mengelola program layanannya, termasuk dalam menyusun anggaran dan penggunaannya. Ahok dengan berani dan lugas telah mengobrak abrik kenyamanan dan keamanan para PNS yang sebelumnya hanya bekerja seadanya dan asal asalan berubah menjadi PNS yang professional yang dapat dibanggakan karena telah melayani warga DKI dengan penuh kesungguhan dan dengan hati. Kita lihat pembagian kartu Jakarta SEHAT dan Jakarta PINTAR telah menunjukkan keseriusan dan komitmen JA dalam mewujudkan janji janji kampanyenya hanya dalam hitungan kurang dari 2 (dua) bulan

Pembedaaan lain dalam kepemimpinan JA adalah bagaimana membangun hubungan yang harmonis dengan para-pihak  (stakeholder) mulai dari kalangan ulama, kalangan birokrasi di tingkat kementerian, bertemu dengan gubernur lainnya, menjalin kerja sama dengan KPK untuk menjadikan DKI bersih dari KKN, menjalin kemitraan dengan BUMN untuk mengerjakan proyek besar demi menanggulangi kemacetan lalu lintas  dan banjir dll telah menunjukkan kualitas kepemimpina JA yang mampu bekerja dalan team kerja bagaikan sebuah pertunjukkan kolosal sebuah orkes simphoni. Terlihat JA tidak mau hanya bekerja sendiri dalam sunyi, namun terus menggandeng semua pihak termasuk mengajak rakyatnya untuk bergandengan tangan membangun Jakarta Baru. Keterbukaan kepada pihak luar dan para-pihak jelas membutuhkan sikap yang rendah hati, tidak mau menang sendiri dan yang sikap paling berat namun sekaligus hebat yang telah ditunjukkan JA adalah keterbukaan yang didasari sikap jujur, mau melayani dan keinginan memberikan yang terbaik untuk warga DKI yang dilayaninya, bukan seperti kebanyakan pejabat kita yang cenderung tertutup, arogan, suka pat-gulipat dan terus memperkaya diri sendiri dengan jalan pintas. Terobosan baru terus dilakukan demi meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan Pemda DKI, seperti memasang cctv di kantor-kantor pemerintah DKI, menggunakan system online untuk pembayaran pajak, meminta BNN memeriksa PNS dilingkungan DKI dengan tes urine secara mendadak dll menunjukkan betapa serius dan  tidak main main JA dalam membenahi manajemen birokrasi di dalam internal DKI dan ini merupakan keberanian luar biasa ditengah kebobrokan yang telah berjalan sekian lama. (lebih…)

Iklan

Desember 2, 2012 at 8:23 am 1 komentar

Kita butuh pemimpin yang melayani atau yang hanya mau dilayani ?

Negeri kita akhir akhir ini semakin terasa segar suasananya dan mampu membawa rasa optimis serta semakin dinamis  ketika melihat gebrakan baru yang dilakukan Dahlan Iskan, Mahfud MD  dan Jokowi-Ahok.

Meski baru dimulai oleh kelompok pembaharu & pemberani yang sangat kecil jumlahnya yang telah berani menyuarakan kebenaran dan tampil beda dari lainnya ditambah dengan keberanian dan kekuatan KPK saat ini dibawah kepemimpinan Abraham Samad yang mudah mudahan tidak terkooptasi oleh kepentingan penguasa, namun tetap terasa ada optimisme bahwa negeri ini masih dapat terselamatkan ditengah hiruk pikuk dan kegaduhan luar biasa yang diperankan elit politik dan elit pemerintahan yang sudah pada tingkat sangat memuakkan dan pada titik jenuh luar biasa bagi rakyat.

Gebrakan Jokowi-Ahok yang belum ada 1(satu) bulan bekerja namun sudah terasa ada hasilnya, perkembangan positip BUMN dibawah Dahlan Iskan yang semakin banyak memperoleh profit, semakin sehat manajemennya dan tidak mau lagi dijadikan sapi perahan para oknum anggota DPR, gebrakan MK yang tidak goyah oleh pihak manapun dalam menegakkan konstitusi Negara telah membuat rakyat semakin melek dan pintar memilih dan memilah mana yang pemimpin dan mana yang hanya sekedar pimpinan karena struktur kekuasaan yang digenggamnya.

Sudah saatnya rakyat semakin cerdas dan peduli dalam memilih para pemimpin bangsa ini baik ditingkat yang paling dekat dengan rakyat yakni RT/RW, Kadus, Kades, Camat dst, dan yang tak kalah penting memilih para wakil rakyat agar terpilih orang yang rendah hati, berintegritas, tidak culas, dan mau melayani rakyat yang diwakilinya dengan menyuarakan aspirasi dari rakyat yang diwakilinya.

Saatnya Indonesia dipimpin oleh para pemimpin yang amanah, rendah hati namun tetap tegas dan berani mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat, yang mampu melindungi kepentingan rakyat sekaligus mampu memenuhi minimal kebutuhan dasarnya untuk sebuah kehidupan yang layak, berharkat dan bermartabat. Pemimpin yang berani menyapa langsung rakyatnya, yang mau mendengar keluh kesah dan mencarikan solusinya, pemimpin yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap penderitaan warganya,yang terus memberikan rasa optimis dan mampu memberdayakan rakyatnya untuk mandiri, bukan pemimpin yang hanya mau membantu karena ada pamrih tertentu seperti saat Pilkada atau Pemilu, bukan yang membuat rakyatnya semakin tergantung dan bermental pengemis alias suka meminta dan lebih parah kalau yang menggunakan segala cara kotor untuk memperoleh dana Negara untuk kekuasaan yang ingin digapainya.

Pemimpin yang arogan, hanya mau dilayani, mau menang sendiri, suka fasilitas mewah dan suka sekali disanjung dan dipuja puji oleh bawahan yang ABS namun tanpa prestasi serta kinerjanya yang buruk sudah saatnya untuk mengundurkan diri atau tidak perlu dipilih lagi karena sikapnya yang boros, gila hormat dan suka dilayani tidak akan membawa perubahan bangsa ke arah yang lebih baik namun justru menyuburkan feodalisme gaya baru, tidak membuat nyaman bawahan yang dipimpinnya dan membelenggu kreativitas karena yang dikedepankan adalah loyalitas buta tanpa boleh dikritisi, otoriter dan membuat rasa takut yang berlebihan yang cenderung menjadi sebuah terror berkelanjutan.

Pemimpin yang hanya normatip yang tak berani mengambil resiko meski sudah terukur, yang hanya mau amannya saja dan sering melakukan pembiaran dan terkesan tak peduli, yang tidak berani membuat gebrakan untuk kebaikan rakyat, yang berlindung dibalik berbagai alasan dan lebih mengedepankan pencitraan semata sungguh sangat disayangkan karena mereka diplih dari jutaan rakyat untuk membuat rakyatnya sejahtera dengan kekuasaan besar yang diberikannya bukan hanya untuk mensejahterakan diri sendiri, keluarga dan korni kroninya.

Mari kita semakin peduli dalam memilih pemimpin di berbagai tingkatan dan lingkungan sekitar kita agar kita mendapatkan pemimpin yang amanah, merakyat, mau melayani dan menjadi bagian dari solusi untuk bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar, bermartabat, mandiri, berdaulat dan sejahtera.

November 12, 2012 at 1:41 pm Tinggalkan komentar

Kesederhaaan dalam kepemimpinan yang mampu mewujudkan kemandirian dan kedaulatan bangsa

Bangsa ini telah cukup  lama pingsan atau lebih tepatnya mati suri sejak jaman Orba kalau berbicara terkait kemandirian dan kedaulatan bangsa. Kita seharusnya terus mengingat isi pidato Bung Karno tentang berdikari dan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa, dimana kalau kita selalu Jasmerah (Jangan melupakan sejarah) dan mau membaca lagi pikiran Soekarno dalam buku bukunya, maka terlihat betapa semangat nasionalisme menjadi hal penting yang ditunjukkan dengan sikap untuk tetap berdikari dan berdaulat.

Namun sayangnya saat ini kata berdikari atau mandiri sudah sangat jarang terdengar, demikian pula penggunaan kata berdaulat dan bermartabat.  Mari kita lihat, untuk masalah pangan saja, kita hanya berani memakai kosa kata “ketahanan pangan” dibanding “kedaulatan pangan”, demikian pula dalam bidang ekonomi kita lebih banyak berbicara dan berdiskusi bagaimana pemerintah dapat memperoleh hutang dari Bank Dunia maupun IMF, tetapi sering lupa bahwa kita sebenarnya punya setumpuk kekayaan yang sangat besar dan potensial untuk dijadikan modal belanja pembangunan bangsa  dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Dan karena kita kurang mau memperjuangkan roh kemandirian dan kerakyatan, maka yang terjadi potensi kekayaan alam hanya  “digadaikan atau bahkan dijual” pada pemodal asing seperti yang terjadi dalam bidang pengusahaan tambang maupun perkebunan yang sebagian besar dikelola oleh bangsa asing. Kita tidak anti bangsa asing karena kita harus tetap bergaul di dunia internasional, namun bukan berarti pemimpin negeri ini harus mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Maka sebenarnya menarik untuk diamati, setelah era Soekarno dan Hatta berakhir, maka kita masuk kedalam era pembangunan bangsa yang memang terlihat gegeap gempita dan mampu menghantar rakyat Indonesia menjadi negara yang sejajar dengan negara tetangga di Asia Tenggara dan bahkan Presiden Seoharto diberi gelar sebagai Bapak Pembangunan. Keberhasilan pembangunan fisik di jaman ORBA memang tak kita pungkiri, namun kerusakan sangat besar terkait denagn pembangunan jiwa bangsa  yang merdeka, berdaulat, bermartabat, adil, jujur dan berani memperjuangkan dan membela yang benar telah benar-benar merusak ketahanan bangsa dan secara sistemik  telah masuk dan menghujan deras  ke dalam relung hati bangsa Indonesia. Korupsi, kolusi nepotisme telah demikian berkembang, konsumerisme dan gaya hidup hedonis telah merasuki kehidupan rakyat terutama kelas menengah keatas, kemunafikan telah menjadi santapan harian dimana para pemimpin negeri ini banyak yang tidak jujur dan mulai dengan kepintarannya dan kekuasaan yang dimilikinya memutar balikkan fakta dan berperilaku munafik karena  berbeda antara kata dan perbuatan , dan yang lebih mengerikan adalah  sebagian besar masyarakat telah terjebak dalam mendewakan kekayaan material dan tidak mau tahu serta  mempertanyakan dari mana harta kekayaannya  didapat dan dengan cara bagaimana. Maka tidak heran kalau banyak keluarga berlomba lomba hidup dalam kemewahan duniawi melalui menumpuk kekayaan dengan jalan apa saja tanpa lagi mendasarkan pada nilai-nilai luhur nenek moyang kita yang mengajarkan pentingnya kejujuram, berkorban untuk lainnya, berbagi dan solider dengan sesama yang membutuhkan. Ajaran yang sangat baik seperti yang Ki Hajar Dewantoro ajarkan yakni Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Ngarso Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, juga ajaran “Sapa sing salah bakal seleh” (Siapa yang salah akan ketahuan),”Ajining diri gumantung ing lati (Harga diri tergantung pada ucapan) dll tidak lagi diikuti, karena memang yang terjadi sebaliknya. Banyak pemimpin sekarang yang menjadikan pidato hanya sebagai retorika, menjalani kehidupan yang ambigu, disatu sisi bicara melayani rakyat, namun disis lain minta fasilitas untuk diri dan keluarganya dari uang Negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Kita dapat melihat perilaku beberapa oknum anggota DPR kita sekarang  yang suka memamerkan kekayaannnya dengan menggunakan mobil berharga milyaran rupiah dan pakaian yang bernilai jutaan, tanpa merasa risih dan membenarkan tindakannya dengan alasan dirinya seorang pengusaha sukses dan wajar jika mengenakan semua itu. Memang tidak ada yang salah dengan gaya hidupnya yang mewah, namun yang juga dibutuhkan adalah kepekaan, kepedulian dan rasa solider anggota DPR dengan  rakyat yang diwakilinya karena masih banyak rakyat yang hidup sehari-harinya susah sehingga kesederhaaan gaya hidup para pemimpin masih sangat diharapkan. Seharusnya pemimpin nasional kita harus banyak belajar dari pemimpin nasional diawal kemerdekaan seperti Bung Hatta yang sampai akhir hayatnya tidak mampu membeli sepatu Bally yang diidamkannya, Natsir yang berpakaian sangat sederhana dan bahkan harus dibelikan pakaian oleh teman temannya, atau Bapak Hoegeng mantan Kapolri yang sangat bersahaja dan tidak membolehkan istrinya ikut dalam setiap kunjungan dinas ke luar negeri sehingga impian Ibu Hoegeng utnuk ke Hawai tidak pernah terwujud saat Pak Hoegeng masih hidup, dan bu Hoegeng baru bisa ke Hawai karena ada donatur yang baik hati yang mau membiayainya. Atau kita bisa meneladani kejujuran dan kesederhaaan Bp Baharuddin Lopa yang sampai akhir hayatnya tetap memperjuangkan kebenaran dan keadilan.  Berbanding terbalik dengan hoby anggota DPR melakukan study banding keluar negeri menghabiskan dana sampai ratusan milyar rupiah per tahunnya tanpa ada hasil yang nyata setelah kunjungan berakhir, sementara masih banyak jalan jalan perdesaan yang tidak layak di usia ke 67 kemerdekaan Republik Indonesia

Sikap kesederhanaan  sekarang ini menjadi barang mewah bagi para pemimpin negeri ini, meski sebenarnya masih banyak pemimpin yang hidup bersahaja, namun yang tersorot kamera tv adalah gaya hidup borjuis para pemimpin republik yang rakyatnya kebanyakan masih hidup dalam kekurangan. Mari kita amati, ketika terjadi kerusuhan Sampang Madura, dan Presiden SBY menggelar rapat mendadak, terlihat beberapa menteri masih bisa tersenyum, bergurau dan tanpa terlihat raut wajah kesedihan dan peduli ada warga negaranya  yang sedang mengalami trauma dan ketakutan luar biasa karena diserang, rumahnya dibakar dan dianiaya untuk dibunuh. Dimana nurani mereka para pemimpin nasional kita , ketika anggota Ahmadiyah dibantai dan dianiaya, ketika Ambon dan Poso rusuh ? Dimana para aparat keamanan dalam melindungi warga negaranya, ketika perempuan diperkosa di angkot, terjadi tawuran antar warga, antar preman, antar siswa dan antar kampung ? Dimana wibawa pemerintah menghadapi semua ini yang terkesan gagap, gugup, atau memang tidak peduli dan melakukan pembiaran? (lebih…)

September 2, 2012 at 11:44 pm Tinggalkan komentar

Spiritual vs Spirit-uang

Dalam kehidupan modern yang begitu cepat perubahannya, ternyata membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pemahaman kita akan arti sebuah kehidupan.
Dalam dunia kejiwaan dikenal sesuatu yang menggerakkan dari hati terdalam yakni spiritual. Bahkan kata spiritual juga sering dikaitkan dengan keyakinan dalam kita beragama yang dikenal dengan spiritualitas.
Begitu pentingnya spiritualitas dalam kehidupan ini yang mampu menjadikan seseorang dengan gigih dan pantang menyerah menggapai sebuah impian untuk mewujudkannya dalam suatu realitas.
Spirit atau semangat dari dalam jiwa mampu menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang positip yang secara rasio/logis sulit bisa terjadi namun tetap saja terjadi.

Begitu kuatnya spirit para pejuang kemerdekaan untuk mewujudkan tekad “merdeka” sehingga mampu mengorbankan jiwanya dalam perbuatan heroik untuk memerdekakan angsa Indonesia dari penjajahan, kemiskinan, keterbelakangan, penindasan dan kesengsaraan yang seolah tiada berujung.
Semangat untuk merdeka membuat para pejuang secara konsisten dan persisten tidak kenal lelah melalui jalan gerilya yang penuh onak dan duri berjuang dengan segala keterbatasan untuk meraih cita-cita merdeka.

Namun setelah 66 tahun merdeka, apakah spirit tersebut masih ada dan melekat dihati sebagian besar rakyat Indonesia terutama para pemimpin negeri ini dan generasi muda yang bergaya hidup modern, berkiblat ke hedonisme dengan segala pernik-pernik kehidupan yang lebih memuja kenikmatan? Juga bagi para politisi Senayan apakah momen nasional seperti Hari pahlawan, Hari Kemerdekaan dan hari-hari bersejarah lainnya mampu membangunkan dan mengembalikan spiritual berpolitik demi nasionalisme yang inklusip untuk mensejahterakan rakyat Indonesia (yang tak lain adalah konstituen yang diwakilinya) atau lebih memilih berpihak pada para pemodal ?

Melihat bandul pergerakan politik yang terjadi akhir-akhir ini kelihatannya semakin menyakinkan kita bahwa para politisi dan penyelenggara negara telah tersandera dan tergadai atau menggadaikan negara ini pada kekuatan asing dan pemodal kuat yang sudah menerobos ke relung terdalam dalam masyarakat kita dengan berbagai trik dimana tanpa sadar atau yang lebih parah lagi tanpa pernah mau tahu telah mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat kecil yang memberi mandat kekuasaan pada mereka.

Spirit-uang yang menggila

Masyarakat kita semakin materialistis dan memuja kebendaan secara berlebihan dan melupakan nilai-nilai luhur warisan pendahulu kita sehingga seringkali dalam setiap tindakan yang diambil telah mengabaikan terhadap harkat dan martabat manusia. Kita sering dengar dalam pembicaraan keseharian bagaimana kegitan keseharian kita dikendalikan dan didasari oleh UUD ( Ujung-Ujungnya Dana) . terjadi pemerasan berkelanjutan dimana hampir semua sektor kehidupan telah dijadikan komoditas yang diperjualbelikan. (lebih…)

April 4, 2011 at 10:35 am Tinggalkan komentar

Kita butuh Pemimpin, bukan Pemimpi.

Enam tahun sudah SBY menjadi Presiden RI dengan cara pemilihan langsung serta perolehan suara diatas 50 % yang artinya mendapat dukungan mayoritas masyarakat Indonesia, meskipun angka statistik sering tidak menggambarkan keadaan yang senyatanya karena tetap saja dapat direkayasa Disamping itu masih minimnya pendidikan politik rakyat mengakibatkan minimnya kecerdasan dalam memilih pemimpin yang seperti diharapkan sehingga dalam memilih pemimpin masih seringkali bias.
Banyak harapan yang tergantung dipundak SBY ketika awal pemerintahannya berjalan karena saat kampanye pemilu lalu banyak menjanjikan perubahan yang sangat diharapkan rakyat yang sudah bosan menunggu perubahan yang sebelumnya tak kunjung datang.
Namun sayangnya harapan hanya tinggal harapan, setelah tersandera dalam kasus Lapindo, dalam masa pemerintahan jilid II SBY kembali lagi tersandera oleh Koalisi partai dan Setgab yang sebenarnya pelakunya adalah orang yang sama, hanya sekarang lebih punya power karena menjadi ketua partai yang pernah besar pada saat ORBA.
Kekecewaan demi kekecewaan terhadap pemerintah SBY terus berlanjut, dari tidak tuntasnya Kasus Lumpur Lapindo, dilanjutkan dengan Kasus Bibit-Chandra, Kasus Century, Kasus Mafia Pajak, Kasus Remisi Hukuman Para koruptor serta “Kasus DIY dengan pilihan penetapan atau pemilihan Sri Sultan sebagai Gubernur DIY” dan yang lebih konyol SBY mempertanyakan dan mempertentangkan antara monarkhi dan demokrasi yang terjadi di DIY.
Dan yang terbaru dipertontonkan adalah betapa tidak tegasnya SBY dalam mengambil keputusan terhadap partai yang berkoalisi namun tidak sejalan serta rencana resufle kabinet yang hanya ditataran pembicaraan saja. Pistol yang sudah ditodongkan pada Partai Golkar dan PKS ternyata hanya gertak sambal dan disarungkan kembali sehingga semakin menurunkan tingkat kepercayaan rakyat pada SBY sebagai pemimpin. Apalagi sebelumnya SBY telah diberi masukan oleh para pemuka lintas agama yang memberikan kritik dan masukan untuk kebaikan negeri ini namun justru dengan politik pencitraannya memungkiri dan bahkan menuduh ada kepentingan lain dibalik pernyataan para tokoh agama tsb. Sungguh menunjukkan sikap resistensi luar biasa dari SBY terhadap kritik dan masukan yang bersifat kritis dan konstruktif atau sebentuk lain dari kepanikan karena kedoknya dibongkar habis tanpa tedeng aling-aling. Seharusnya SBY berterima kasih atas masukan tersebut dan segera memperbaiki diri dengan meningkatkan kinerja pemerintahannya dalam meingkatkan kesejahteraan rakyat/umat.
Menunggu revolusi rakyat?
Sungguh tidak mudah dan perlu keberanian kalau mau secara legowo untuk mengakui bahwa kinerja pemerintahan SBY masih jauh dari harapan rakyat dan tidak perlu memoles dengan data statistik untuk meyakinkan rakyat Indonesia dalam meningkatkan harkat dan martabat rakyat. Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah SBY terkesan berkolusi dengan DPR dalam membuat drama politik secara berkelanjutan mulai dari Kasus Century, Mafia Pajak sampai Dana Aspirasi dan pembangunan gedung DPR yang super mewah.
Bahkan beberapa kali ucapan kader Partai Demokrat yang kebetulan sebagai ketua DPR sangat melukai perasaan rakyat karena minimnya rasa simpati atau matinya hati nuraninya atas penderitaan rakyat seperti yang dipertontonkan ketika berkomentar tentang tsunami yang terjadi di Kepulauan Mentawai serta komentarnya tentang keluhan sebagian anggota DPR yang melakukan penolakan atas rencana pembangunan gedung baru DPR yang nilai kontraknya aduhai. (lebih…)

April 1, 2011 at 9:43 am Tinggalkan komentar

Menjadi pelayan atau pejabat publik, alangkah enaknya ?

Melihat perkembangan yang terjadi sesudah reformasi, maka wajar jika di negeri ini saat sekarang banyak orang  yang  ingin menjadi pelayan publik  terutama untuk jabatan politis dan berlomba-lomba menjadi menteri atau menang dalam Pemilu Kada yang sangat mahal biayanya , karena ternyata berdasar pengalaman selama ini tidak ada sangsi yang jelas dan tegas jika sebagai pelayan publik ternyata melakukan kesalahan ataupun  tidak berbuat apa-apa alias tidak membuat perubahan yang berarti di masyarakat yang dilayaninya.

Lihat saja kasus Gayus dimana para pelayan publik yang bekerja di tahanan Mako Brimob sebanyak Sembilan personil  polisi sebagai penjaga rutan nantinya hanya akan  dikenai sangsi dicopot atau paling maksimal dipecat tidak dengan hormat  tanpa harus diproses menjadi kasus pidana. Demikian pula lambannya penanganan kasus Gayus dan proses pembonsaian kasusnya yang sebenarnya berskala  mega skandal serta melibatkan banyak pihak yang merupakan tokoh bisnis maupun politik dimana diharapkan  dapat dijadikan pintu masuk membongkar mafia pajak dan peradilan ternyata penanganannya  masih sangat mengecewakan masyarakat. Dan yang sangat dan lebih mengecewakan ternyata partai politik-pun terseret pada pusaran permasalahan yang sebenarnya bukan masalah rakyat namun hanya masalah kepentingan sempit terkait pimpinan partai  namun di blow -up seolah-olah kasus ini menyangkut kepentingan orang banyak. Keberadaan Satgas Anti Mafia yang pada awalnya diharapkan mampu memenuhi tuntutan rakyat akan keadilan ternyata tidak sesuai harapan karena hanya pandai bermain kata-kata, menjadi selebritis karbitan dan sangat disayangkan begitu banyak uang Negara dikeluarkan untuk membayar Satgas yang ternyata  tidak membuat perubahan berarti selain menambah panjangnya  episode sandiwara politik. Bagaimana rakyat tidak marah kalau kasus Gayus ternyata hanya jalan di tempat tanpa ada kemajuan yang berarti dan peradilan yang terjadi justru hanya menyederhanakan kasus, namun anehnya meskipun kasusnya jalan ditempat, Gayus sebagai tahanan ternyata bisa jalan-jalan dan dapat masuk dalam rekor MURI.

Mari kita coba lihat kasus salah seorang menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang terus saja kecolongan berbagai kasus  dimulai dari adanya ruang tahanan super mewah yang dihuni salah satu pelaku suap seorang jaksa Urip yakni Artalyta Suryani  (Ayin), kasus remisi hukuman bagi para koruptor seperti Syaukani dan besan SBY sendiri yang bertentangan dengan spirit SBY sendiri dalam  menuntaskan kasus korupsi dan menghancurkan para koruptor di Indonesia, salam tempel di penjara dan terakhir kasus Gayus yang ketahuan sedang nonton tenis di Bali. Dalam komentarnya beliau selalu mengatakan bahwa semua masukan akan dipelajari dan berjanji memperbaikinya bahkan dirinya siap di caci maki serta selalu meminta maaf. Enak benar jadi  pejabat Indonesia kalau setiap ada kesalahan yang menjadi tanggung jawabnya  hanya meminta maaf dan kemudian berjani dan terus berjanji dari satu kasus ke kasus lainnya. Kalau dalam fungsi manjemen, maka sebenarnya harus ada salah satu fungsi yang berjalan yakni control/pengawasan  supervisor terhadap yang di-supervisi, dan salah satu yang termasuk tugas menteri adalah mensupervisi agar semua jajaran di departemennya berjalan dengan baik. Sebenarnya tidak muluk harapan masyarakat terkait tugas dan wewenangnya yakni penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Masih ingat kasus tabrakan kereta api dan belakangan yang terjadi adalah begitu seringnya  kereta api yang anjlog/keluar rel , ujung-ujungnya sang menteri hanya bisa menyalahkan masinis dan Direksi K A.  Lalu dimana sebenarnya tanggung jawab seorang menteri di Indonesia ? Padahal beliau baru saja mengumumkan semua kereta ekonomi di tahun mendatang akan meningkat layanannya karena akan dipasangi AC dimana sebetulnya hal tersebut adalah lumrah terjadi  di negeri tetangga kita di Asean. Sebenarnya harapan masyarakat hanya menginginkan tersedianya transportasi yang aman,murah dan mudah diakses dan jalanan menjadi tidak macet karena moda transportasi umum yang tersedia ada banyak  pilihan dan bersifat masal dan masif.

Kasus terbaru adalah  penganiayaan TKW Sumiati dan meninggalnya seorang TKW yang jenasahnya ditemukan di tempat pembuangan sampah di Arab Saudi, lagi-lagi ditanggapi secara reaktif tanpa melihat akar permasalahan yang sebenarnya dan Pak Menteri terus saja mengeluhkan beratnya permasalahan yang dihadapi. Bahkan dalam sebuah tayangan salah satu TV swasta beliau menjelaskan sepak terjang sebelum jadi menteri  yakni ketika  masih duduk di DPR bagaimana kritisnya beliau  terhadap masalah tenaga kerja  TKW/TKI dan penyiapan lapangan kerja di dalam negeri.

Bahkan Presiden SBY sendiri  langsung memerintahkan pemberian fasilitas HP bagi TKW  yang menurut  pandangan awam seperti saya menunjukkan bentuk kepanikan dan penyelesaian  secara instan /short cut tanpa menyentuh permasalahan mendasar, hanya sekedar ingin menunjukkan seolah-olah betapa pedulinya pemerintah pada permasalahan tersebut, namun justru menampar muka sendiri karena terkesan solusi yang ditawarkan tersebut tidak atas dasar keakuratan data dan informasi serta  terlihat dangkal analisisnya.

Kasus lama seperti  Lapindo pun belum ada penyelesaian sampai saat ini yang tak terasa sudah memasuki tahun ke-empat sejak terjadi 2006  dan terus memakan uang rakyat akibat ditetapkan sebagai bencana alam dan Negara harus terus merogoh kocek yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan dasar  rakyatnya namun berubah jadi mendanai pembuatan tanggul yang semakin lama semakin meninggi tanpa ada penyelesaian yang tuntas.

Dan masih banyak masalah yang terjadi di negeri ini yang sebenarnya rakyat berharap pemerintah dalam hal ini  dipimpin oleh Presiden sendiri akan menjadi bagian solusi untuk menuntaskan permasalahan yang ada, namun dalam kenyatan justru sebagian besar pemimpin negeri ini terutama presiden hanya terus berpidato tanpa aksi nyata yang selalu ditunggu  rakyat. Para pemimpin negeri ini mengalami kegagapan dan kebingungan luar bisa sehingga membuat  rakyat yang sudah menderita menjadi bertambah penderitaannya . Kalau pemerintah yang diharapkan mengambil keputusan dan tindakan nyata untuk sebuah perubahan kearah yang lebih baik ternyata hanya bisa curhat dan cenderung mengeluh akan kondisi negeri ini lalu siapa yang akan memimpin untuk mencari solusi terbaik bagi negeri ini ? Seharusnya para menteri KIB II ini harus menjadi bagian dari solusi untuk negeri ini dan bukan sebaliknya menjadi bagian masalah dari bangsa ini  karena mereka putra-putri terbaik bangsa dan kehidupan layak dari Negara telah mereka peroleh dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang dibayar salah satunya dari pemasukan pajak. Artinya para pejabat publik karena sudah dibayar rakyat seharusnya malu jika tidak mampu memberi  kontribusi nyata bagi rakyat yang dilayaninya. Namun kita tahu perekrutan para menteri tidak terlepas dari dagang politik antar partai dan akibatnya presiden tersandera ketika harus memilih pembatu-pembantunya yang handal. Saatnya presiden melakukan tindakan melakukan perombakan kabinet yang  jelas-jelas kinerjanya jauh dari harapan masyarakat Indonesia.

Saatnya melakukan perubahan radikal sebelum kesabaran rakyat habis karena mereka terhimpit kesengsaraan hidup, sementara rakyat melihat wakil rakyatnya suka plesiran dengan dana rakyat tanpa mau peduli kesusahan rakyat yang diwakilinya, seolah kita seperti melihat dalam film Titanic dimana pekerja dibagian dek bawah sibuk menguras air yang masuk, namun dibagian dek atas para penumpang VIP terus berdansa dan berfoya-foya sampai akhirnya semuanya menjadi terlambat.

Budaya tanpa rasa malu yang memalukan yang dipertontonkan para pejabat public sebaiknya dihentikan karena rakyat telah muak dengan kosmetika politik alias politik pencitraanyang hanya baik diatas kertas namun tidak terjadi dalam realitas. Saatnya pemimpin negeri ini  “take action, miracle happen” dan membuang jauh-jauh NATO (No Action Talk Only).

 

November 22, 2010 at 3:07 pm Tinggalkan komentar

Siapakah pahlawan masa kini ?

Jika kita ditanya siapakah pahlawan nasional kita, mungkin kita agak kebingungan jika harus menyebut nama satu per satu . Namun jika ditanya apa makna peringatan hari pahlawan, maka jawaban akan meluncur begitu saja tanpa harus kerepotan mengkalimatkan pemikiran kita kedalam pembicaraan.

Dalam sebuah tayangan iklan layanan masyarakat dari Dirjen Pajak, dikatakan pahlawan saat ini adalah mereka yang mau membayar pajak dengan benar. Begitu mudah menjadi pahlawan saat ini jika parameter membayar dengan benar menjadi ukuran kepahlawanan. Padahal kita tahu membayar dengan benar adalah hal biasa jika kita  dalam keadaan “normal”alias tidak korup  karena bagi orang yang tidak mau kehilangan jati dirinya, sikap jujur sudah melebur dan menyatu dalam perbuatan sehari-hari dan bukan sesuatu yang istimewa, sama halnya menolong nenek tua menyeberang di jalan yang ramai, atau memberI tempat duduk di bus atau kereta bagi perempuan jika kita kebetulan seorang laki-laki.

 

Memaknai pahlawan masa kini

Kalau ditanya siapa pahlawan saat ini, maka semua pihak yang serius terlibat dalam pemberantasan korupsi dan juga mereka yang  tidak melakukannya adalah sosok pahlawan saat ini karena meski mereka tidak mengorbankan jiwa raga, namun keberpihakan pada kejujuran dan melindungi dana milik rakyat merupakan aksi nyata bagaimana mereka masih punya hati untuk rakyat terutama yang masih miskin,papa dan menderita.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini,maka seharusnya mereka para petani kecil, nelayan dan para peternak adalah sosok pahlawan kita karena mereka berjuang dengan keringat dan segala daya upaya untuk bisa panen, berproduksi  menyediakan kebutuhan pangan nasional,meski kta tahu nilai tukar hasil pertanian dan peternakan sangat rendah dan pendapatan yang mereka peroleh tidak sebanding dengan tenaga, modal dan resiko yang harus ditanggung.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini,maka para pejabat publik  yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjadikan Suara Rakyat adalah Suara Tuhan (bukan dibalik menjadi hantu) dengan mengambil kebijakan yang pro rakyat adalah pahlawan masa kini. Kepentingan rakyat ditempatkan utama sebagai fokus karena  sejatinya mereka menjadi pejabat semata mata karena  amanah yang harus dituntaskan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukannya pejabat yang hanya bisa menjual asset Negara dengan harga murah seperti penjualan saham Indosat, dan saat ini saham Krakatau stell, maupun menggadaikan kekayaan alam baik berupa hutan alam, tambang dll  dengan menyerahkan kekayaan alam pada perusahaan asing yang hanya pandai mengeruk kekayaan alam tanpa peduli rakyat sekitar yang menderita akibat perilaku mereka. Para pejabat publik  seharusnya menjadi pahlawan bagi rakyat yang mendambakan bantuan karena sedang  terkena bencana alam baik banjir bandang, longsor, gempa, tsunami dan letusan gunung berapi.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini, maka mereka para ekonom, para pelaku ekonomi yang pro rakyat yang mengembangkan koperasi, UKM dan PKL (Pedagang Kreatif Lapangan,  meminjam istilah lainnya), yang mampu mengambil kebijakan ekonomi yang melindungi kepentingan yang lebih besar yakni rakyat, yang tidak pro pasar namun lebih memilih mensubsidi rakyat yang memang harus disubsidi, tidak memihak pada pemodal kuat namun lebih memilih mengembangkan pasar tradisional daripada maal/hypermarket, yang menjaga kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan jalan melibatkan rakyat dalam pengelolaannya, yang membangun jalan yang mulus keseluruh pelosok negeri karena cinta rakyat, bukan demi memenuhi keinginan para pemodal kuat.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini, maka mereka yang memperjuangkan pluralisme dan tegaknya Bhineka Tunggal Ika serta menjamin kekebasan beragama dengan jalan damai ,yang lebih mengedepankan dialog dan  tanpa kekerasan  patut disebut pahlawan masa kini.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini ,maka mereka yang berjuang untuk kesamaan hak warga Negara didepan hukum, yang memperjuangkan tegaknya HAM dan mengutuk semua tindakan kekerasan termasuk penghilangan secara paksa nyawa seseorang , yang berjuang melindungi kaum minoritas dari dominasi mayoritas, yang memberantas mafia hukum/peradilan, yang menjadikan hukum sebagai panglima dan alat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, yang berani manyuarakan kebenaran, yang berani melawan semua bentuk penindasan terselubung dan segala bentuk feodalisme merupakan pahlawan masa kini dan patut dibanggakan.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini , maka para pengusaha yang dengan usahanya mampu menyediakan banyak lapangan kerja dengan upah yang layak dan memenuhi seluruh hak pekerja adalah pahlawan masa kini karena mereka mampu membuat orang-orang menganggur kembali memilki harga diri dan terbebas dari beban psikologis serta mampu mewujudkan salah satu pasal UUD dimana setiap warga Negara berhak memperoleh penghidupan yang layak. Dengan banyaknya para wiraswastawan/pengusaha , maka roda ekonomi nasional akan bergulir, dan pajak yang dibayarkan para pengusaha mampu membuat Negara ini punya cukup  dana untuk pembangunan  dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini , meraka adalah para pencinta dan aktivis lingkungan yang peduli pada kelestarian alam, yang mempraktekkan hidup selaras dengan alam, membuang sampah pada tempatnya, bukan disembarang tempat sehingga menimbulkan polusi dan banjir karena sungai dan selokan mampet, mereka yang rajin menaman pohon baik dilingkungan rumah, di kota tempat tinggalnya maupun di lahan miliknya sehingga dapat mengurangi pemanasan global dan menjadi solusi terhadap perubahan iklim. Mereka yang menjadi pejabat publik dan mengambil kebijakan pengembangan energi alternatip yang terbarukan seperti  mikro-hydro, biogas, energy matahari, angin, biodiesel dll.  Mereka para komunitas yang menggunakan sepeda, yang hemat menggunakan BBM, yang mengolah sampah menjadi pupuk organik dan listrik, yang tidak lagi memakai plastik dan bahan-bahan lainnya yang tidak mudah mengurai dan mencemari lingkungan.

Kalau ditanya siapa pahlawan masa kini , mereka adalah para relawan, pasukan TNI dan POLRI yang tanpa kenal rasa takut namun penuh perhitungan dengan sigap membantu menyelamatkan maupun mengevakuasi korban bencana alam, mereka masyarakat biasa yang dengan ketulusan hati  memberI tumpangan bagi pengungsi sementara dirinya sendiri sebenarnya masih berkekurangan. (lebih…)

November 10, 2010 at 6:36 am Tinggalkan komentar

Pos-pos Lebih Lama


Kategori

November 2017
S S R K J S M
« Mei    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Tamu Adikarsa

  • 54,938 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tidak ada