Posts filed under ‘Sosial Pengembangan Perdamaian’

Hubungan MalaySIA – IndoneSIA, bangsa serumpun namun sayangnya SIA-SIA

Riuh rendah dan heboh ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia yang dipicu oleh ditangkap dan ditahannya 3 petugas dari Kementerian Perikanan Dan Kelautan yang mewakili Negara Indonesia oleh Kepolisian Diraja Malaysia (menyusul ditangkapnya 7 nelayan  Malaysia yang disangka mencuri ikan di perairan Indonesia ) ternyata terus berlanjut, ditandai terus berlangsungnya berbagai demonstrasi oleh “Bendera” dan berbagai elemen masyarakat di Kedubes Malaysia  dan diberbagai daerah lainnya dan penyampaian nota protes dari Kemenlu Indonesia pada  Malaysia meski dinilai terlambat.

Bagai gayung bersambut, harapan adanya kata maaf dari pihak Malaysia karena telah berkali-kali (8 kali) mencederai persahabatan yang ditunjukkan Indonesia sebagai bangsa serumpun melalui berbagai peristiwa seperti kasus perebutan Pulau Simpadan- Ligitan, klaim sepihak atas budaya Indonesia , kasus penganiayaan TKI sampai tewasnya berulangkali TKI karena “dikerjai” majikannya ternyata dibalas dengan pernyataan Menlu Malaysia yang cenderung membela diri dan arogan kalau tidak boleh dikatakan menantang.

Alasan etika dan hukum yang tidak diindahkan oleh para demonstran dari Indonesia dan dianggap tidak mewakili perasaan rakyat Indonesia merupakan cerminan sikap yang terlalu menyederhanakan masalah yang sesungguhnya terjadi dan merupakan pembelokan issue/masalah yang nyata, meski kita juga menyadari perlakuan pembakaran bendera Malaysia dan pelemparan tinja meski melanggar etika dan hukum namun hanya merupakan ungkapan akumulasi  kekecewaaan terhadap sikap tak tegas pemerintah kita dan sebentuk kemarahan yang terusik rasa kebangsaannya.

Hal ini akan semakin menyulut kemarahan rakyat Indonesia yang merasa sebagai negara serumpun namun ternyata Malaysia hanya menggunakan kata serumpun untuk kepentingannya sepihak secara egois tanpa mau mengerti perasaan Bangsa Indonesia.  Akumulasi persoalan yang terjadi selama ini  akan sangat berbahaya jika dilakukan pembiaran yang terus menerus oleh Pemerintah Indonesia tanpa ada ketegasan sikap sebagai cerminan sebuah Negara yang berdaulat.

Kedaulatan kita yang tergadai dan diinjak-injak

Sikap yang ditunjukkan Malaysia yang mengaku sebagai bangsa serumpun namun dalam kenyataan tidak ditunjukkan dengan tindakan nyata sebagai Negara sahabat bahkan mengklaim serumpun dan  selalu menikam dari belakang ketika sauadara tua Indonesia sedang didera permasalahan di dalam negeri.

Berpindahnya kepemilikan Pulau Simpadan- Ligitan meski melalui kemenangan dari keputusan  Mahkamah Internasional di Belanda tetap saja melukai perasaan kebangsaan rakyat Indonesia, apalagi disusul dengan perlakuan semena-semena  para majikan Malaysia pada TKI/TKW , provokasi Ambalat, klaim lagu,kesenian, makanan, budaya dan insiden yang baru saja terjadi semakin meyakinkan kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat tentang adanya upaya sistematis yang tidak bersahabat yang dilakukan  Malaysia dan telah menginjak-injak rasa kebangsaan rakyat Indonesia.

Ketika berhadapan dengan masalah kedaulatan, seharusnya Pemerintah Indonesia tidak perlu kompromi dan seolah-olah terlihat santun namun harus menunjukkan sikap tegas untuk siap berperang jika memang perlu meski kita merupakan bangsa yang cinta damai. Perlakuan Malaysia yang menyakitkan tidak sepantasnya dibiarkan dan dimaafkan namun harus diberi sinyal yang tegas dan jelas sehingga  membuat Malaysia jera untuk “bermain-main” secara kekanak-kanakan dengan Bangsa Indonesia yang bermartabat.

Kejadian ini seharusnya menjadi momen yang sangat berharga bagi kita sebagai sebuah bangsa yang mengaku besar untuk kembali merefleksi perjalanan kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa berdaulat yang telah berumur  65 tahun  yang baru saja selesai kita rayakan. (lebih…)

Iklan

Agustus 28, 2010 at 1:19 pm 1 komentar

Kekerasan yang melingkar-lingkar, salah siapa ?

Kehidupan masyarakat Indonesia saat ini penuh dengan kekerasan baik berupa kekerasan personal, institusional maupun struktural. Setiap hari kita dihadapkan pada informasi mengenai terjadinya kekerasan, baik berupa teror bom yang menjadi tren/kecenderungan saat ini, pembunuhan, perkosaaan, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak baik fisik maupun psikis, kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, dan jugaketimpangan social dan ketidakadilan yang merupakan pemicu dari kekerasan itu sendiri. Begitu banyak pengungsian terjadi di Aceh, Kalimantan Barat, Poso, Ambon, Timor Barat dll yang kesemuanya merupakan korban dari tindak kekerasan akibat konflik politik dan SARA yang begitu banyak menyeret rakyat kecil yang tidak tahu menahu dengan masalah politik dan SARA. Banyak diantara kita yang pasti tidak tega menyaksikan mereka yang menjadi korban kekerasan seperti misal korban bom di gereja maupun ditempat umum (seperti di Bursa Efek Jakarta maupun Plaza) dan selalu mengutuk para pelaku kekerasan. Namun mereka yang menyukai kekerasan dan mengambil jalan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan seolah-olah menjadi buta matanya dan tuli hatinya, telah kehilangan daya nalar dan hati nuraninya dan terus melanjutkan kegitannya menebar ketakutan dan kekerasan dimana-mana. Selalu saja muncul kekerasan yang seolah-olah melingkar lingkar tak bertepi dan menjadi tugas kita semua untuk mencari jalan keluar sehinggga terwujud impian masyarakat yang adil dan damai.

Akar penyebab kekerasan

Sangat sulit membuat daftar akar penyebab terjadinya kekerasan, karena kekerasan sebenarnya merupakan permasalahan yang tidak berdiri sendiri dan terkait dengan sistem yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat kita serta bagaikan spiral yang terus melingkar –lingkar, dalam artian kekerasan yang satu menumbuhkan kekerasan lainnya. Kita tidak dapat menganggap kekerasan sebagai masalah yang sederhana, dan harus menjadi fokus perjuangan kita semua untuk melawan kekerasan dalam segala bentuknya. Tokoh anti kekerasan yang terkenal seperti Mahatma Gandi, Martin Luther King Jr Uskup Agung Dom Helder Camara, Ibu Gedong dari Bali , Romo Mangun, Gus Dur dll perlu diteladani dan ditindaklanjuti oleh generasi penerus dalam memperjuangkan perlawanan terhadap kekerasan dalam segala bentuknya baik oleh perorangan, institusi maupun atas nama negara.
Kekerasan biasanya dapat berupa ketidak adilan baik menyangkut ;
Ø tidak diindahkannya hak-hak dasar yang dimiliki manusia itu sendiri seperti tercantum dalam piagam HAM,
Ø masalah ketidakadilan gender,
Ø upah yang rendah dan tidak manusiawi,
Ø hak konsumen yang diabaikan,
Ø hak cuti yang tidak diberikan sepenuhnya untuk para pekerja
Ø tidak tersedianya lapangan kerja bagi rakyat
Ø harga komoditi pertanian yang terlalu rendah dan tidak adil,
Ø penganiayaan fisik maupun psikis terhadap perempuan, istri, anak, orang lain
Ø kebijakan pembangunan yang terpusat di perkotaan
Ø kebijakan yang menggusur kaum marginal
Ø mahalnya biaya pendidikan yang tidak terjangkau rakyat kecil
Ø KKN yang meraja lela
Ø Pelayanan publik yang kurang baik dan cenderung diskriminatif hanya untuk kota dan kurang perhatian untuk daerah terpencil dari pemerintah
Ø Penguasaan dan pengusahaan SDA(tanah/ lahan , tambang, hutan dll) maupun akses informasi yang hanya terpusat pada golongan elit
Ø Tirani minoritas maupun mayoritas
Ø Pengebirian kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan yang dimiliki rakyat.
Ø Monopoli dalam perdagangan
Ø Dan masih banyak lagi yang belum disebutkan.

Lawanlah kekerasan!

Kekerasan dalam segala bentuknya tidak dapat diterima meskipun dengan alasan yang sangat logis dan pembenaran yang rasional. Melawan kekerasan adalah inti dari perjuangan menegakkan demokrasi, mewujudkan kasih kepada sesama, meningkatkan keberadaban kita sebagai manusia beradab ciptaan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Menyelesaikan segala konflik dan pertikaian dengan kekerasan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, namun justru menambah masalah baru yang lebih runyam dan meyulitkan untuk dicari solusinya. Kita harus bijak menentukan sikap dalam menyelesaikan setiap masalah/konflik yang kita hadapi dengan pendekatan anti kekerasan dan anti anarkhi, seperti halnya motto Perum Pegadaian yakni menyelesaikan masalah tanpa masalah. Melawan kekerasan dengan kelembutan hati hanyalah salah satu cara untuk tidak terjebak masuk dalam lingkaran spiral kekerasan. Kita harus melihat akar masalah kekerasan yang terjadi antara lain ketidak adilan. Mengurangi kekerasan dan menggantikan dengan budaya beradab yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat hanya dapat abadi kalau kita mampu mengurai benang ketidak adilan yang terjadi diseputar kita, serta melakukan penyadaran/konsientisasi baik pada kaum penindas maupun kaum tertindas sehingga dapat dicapai kompromi yang dapat diterima oleh semua kalangan yang terlibat dalam konflik. Maka melawan kekerasan, tidak hanya menyuarakan kasih dan meningkatkan derajat pemahaman kita terhadap religiositas, tetapi juga tindakan praksis penerapan ajaran agama untuk melawan setiap bentuk penindasan, termasuk yang dilakukan oleh lembaga agama sekalipun, sehingga agama bukan merupakan candu dan memberikan impian kosong, melainkan menjadi garam dan terang yang mampu mengubah kehidupan diseputar kita menjadi lebih manusiawi dan lebih beradab. Karena pengalaman selama ini mengajarkan kepada kita tentang tidak adanya jaminan yang mengatakan bahwa tidak akan ada lagi tindak kekerasan dari masyarakat yang mengaku agamis maupun jaminan yang pasti dari negara akan hak hidup dan hak milik warga negara. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa perbedaan sikap beradab dan biadab sangat tipis, hanya dibatasi satuan waktu. Ketika orang Madura masih bisa saling tersenyum dan saling mengasihi dengan orang Dayak maka kita katakan sebagai masyarakat beradab, namun ketika mereka saling menyerang dan membunuh tanpa rasa kemanusiaan kita katakan sebagai biadab, demikian pula di Ambon ketika masyarakat asli Ambon/Maluku dengan pendatang terutama BBM (Buton, Bugis, Makassar) hidup berdampingan secara damai dengan tradisi budaya kerukunan yang kuat meski berbeda agama, suku dll maka kita katakan masyarakat yang beradab, namun ketika mereka saling membantai dan menjadi dua kubu yang bermusuhan yakni kubu merah melawan putih (bukan merah putih yang menyatu seperti bendera Indonesia) maka masyarakat sudah terjerumus ke situasi yang biadab dimana kita dapat melihat para lansia yang tidak kuat berjalan harus digendong utnuk menyelamatkan diri dari kebinasaan akibat tembak menembak dua kubu yang berlawanan dan anak-anak yang menangis histeris ketakutan dalam rangkulan dan gendongan ibunya yang mencoba memberi perlindungan kepada anak yang dikasihinya untuk terus dapat bertahan hidup. Perang antar suku yang memperebutkan sebidang tanah seharusnya tidak perlu terjadi apabila ada kesadaran akan pentingnya distribusi lahan yang adil bagi kedua belah pihak dan jika perlu mengajak kedua belah pihak untuk mengelola secara bersama untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagai wujud hidup berdampingan secara damai dan solidaritas sejati. Kekerasan selalu mengorbankan orang-orang yang lemah seperti perempuan, anak-anak , lansia maupun para penyandang cacat. Pelaku kekerasan yang merasa sebagai pahlawan hendaknya menangisi dirinya sendiri yang merasa heroik, namun mengorbankan mereka yang lemah. Keperkasaan mereka dalam kekerasan sebenarnya tidak pernah menang secara hakiki, karena mereka hanya menang melawan orang-orang lemah dan yang lebih penting adalah mereka dikalahkan oleh rasa kemanusiaannya sendiri yang beradab ketika memuja kekerasan yang melawan kemanusiaannya sendiri. Demikian pula dikalangan birokrat pemerintahan yang mengambil kebijakan untuk kepentingan publik, hendaknya menyadari ketika kebijakan yang dituangkan dalam Perda maupun peraturan lainnya menumbuhkan dan menyinggung rasa ketidak adilan dari rakyat, maka anda sebagai birokrat secara tidak langsung sebenarnya melakukan kekerasan secara sistemik/sistematis yang berdampak luas karena akan menimbulkan perlawanan maupun pembangkangan rakyat baik aktip seperti demo-demo maupun pasif seperti tidak mau membayar pajak dll. Maka menjadi kewajiban kita semua dengan talenta yang dipunyai untuk mewujudkan keadilan sebagai bukti bahwa kita melawan kekerasan yang ada dimasyarakat. Kita ciptakan aturan –aturan yang lebih memihak rakyat banyak, memberi rasa keadilan, menumbuhkan rasa solidaritas sejati dikalangan rakyat sebagai satu bangsa yang besar dan beradab seperti halnya semboyan bhinekka tunggal ika..
Dan kita ciptakan pasar yang adil, pembangunan prasarana dasar yang merata terutama untuk daerah terpencil, kita bangun perekonomian rakyat melalui ekonomi kerakyatan, kita didik masyarakat melalui pemberdayaan dalam segala bidang terutama pemberdayaan politik rakyat sehingga menjadi kritis dan cerdas dengan memberikan pendidikan formal maupun non formal yang murah dan terjangkau, kita distribusikan asset negara berupa Sumber Daya Alam (SDA) bukan pada segelintir elit tetapi pada rakyat yang berada di lokasi sekitar keberadaan SDA sehingga mereka dapat menjaganya serta dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dari pengelolaan SDA tersebut. Mari kita jauhkan retorika, kita singsingkan lengan kita dan kita uji kesungguhan kita semua dalam keberpihakannya kepada rakyat banyak melalui program kerja kita dalam ikut serta menciptakan perdamaian dan keadilan di bumi NTT khususnya, dan Indonesia pada umumnya Jangan lagi kita mengulang kesalahan yang sama memuja kekerasan sebagai jalan penyelesaian, melainkan kita bangun demokrasi yang santun, jauh dari kekerasan, serta membawa masyarakat dalam proses dialogis yang sehat, transparan, rasional sebagai wujud dari dialog iman, dialog karya dan aksi. Kita ziarahi kehidupan kita dengan lebih mengedepankan nilai-nilai moralitas dalam mencapai pencarian kehidupan yang hakiki yang terbebas dari nafsu kesewenang-wenangan/kekuasaan, sehinggga wewenang yang ada pada kita bukan untuk menambah kekerasan, melainkan menjadi peminpin yang melayani dan tidak bermental BOS yang mampu memberi rasa sejuk, damai, dan yang lebih penting mewujudkan suasana adil dalam kedamaian dan damai dalam keadilan. Kita bangun komunitas masyarakat yang tercukupi secara materi, namun tidak mengabaikan spritualitas iman dalam setiap tindakan kita sehingga kita akan mencapai oase yang sejuk dalam kedamaian abadi di surga.Semoga !!!

September 10, 2008 at 2:14 am Tinggalkan komentar

Siapa menabur damai akan menuai kasih dan rasa aman.

Sejak peristiwa kelabu Atambua (6 September 2000), Timor Barat pada umumnya, khususnya kota tercinta Kupang, menjadi daerah yang tidak aman dimata PBB dengan dikategorikan dalam status siaga V. Hampir sebagian besar warga asing yang berkerja di NTT setelah peristiwa tersebut memilih dan terpaksa meninggalkan kota Kupang menuju kota-kota lain di Indonesia yang dirasa lebih aman, meskipun dihati mereka terasa berat meninggalkan masyarakat NTT, khususnya para pengungsi yang sudah banyak terkurangi beban penderitaannya dengan kehadiran badan sosial internasional. Kupang mendadak menjadi kota yang semakin sepi dan sunyi, setelah sebelumnya sudah sepi akibat peristiwa kerusuhan tahun 1998, sehingga kegiatan aktivitas masyarakat dimalam hari menjadi berkurang dan lebih banyak yang memilih untuk tinggal dirumah.
Konflik yang terjadi secara beruntun telah membuat ketidakdamaian dihati masyarakat sehingga menumbuhkan rasa was-was berkepanjangan. Meskipun ada banyak harapan diakhir tahun 2000 dimana ada waktu yang bersamaan dalam memperingati peristiwa keagamaan Natal dan Idul Fitri yang dapat menjadi ajang menyambung rasa persatuan dan silaturahmi melalui rekonsiliasi religius, namun ternyata rasa damai masih jauh dari harapan. Bom yang meledak dan mengguncang serentak di beberapa kota di Indonesia di saat malam Natal yang kudus bagi umat kristiani telah menggugah kesadaran bersama masyarakat Indonesia yang masih beradab dan mempunyai nilai kemanusiaan yang meskipun majemuk dalam hal suku, etnis, agama, budaya namun tetap bersatu dalam kebhinekaan, bahwa ada tangan-tangan kejam yang bernaluri iblis/setan yang tidak kelihatan dan secara sistematis melalui upaya provokasi oleh provokator profesional dengan dana yang tersedia dalam jumlah yang tak terbatas, telah mencoba mengkoyak rajutan benang-benang persatuan bangsa yang telah diawali dirajut oleh para pendiri bangsa, untuk mewujudkan ketidakstabilan disemua bidang dalam rangka terciptanya disintegrasi bangsa. Tangan tangan sertan yang tak kelihatan ini yang mengalami kelainan jiwa/psikopat telah tega dan secara keji mengorbankan rakyat kecil yang tidak berdosa dan tidak tahu menahu duduk persoalannya, dan mereka mencoba dengan cara yang sangat halus menggeser konflik yang terjadi ditingkat elit politik kearah konflik horizontal/masyarakat , yang jika hal ini terjadi tidak dapat dibayangkan akibatnya. Kita telah melihat korban-korban bom yang berjatuhan seperti anggota Banser yang dengan solidaritas yang tinggi menjaga perayaan natal, anggota polisi dan satpam yang dengan penuh tanggungjawab menjaga keamanan masyarakat, para pedagang asongan/kecil yang hanya mencari sesuap nasi, yang kesemuanya ini hanya dikorbankan demi kepentingan kekuasaan status quo semata.

Akar ketidak damaian/ konflik

Menyikapi begitu banyaknya konflik yang terjadi, termasuk baru-baru ini di POTO yang telah membakar 55 rumah dilokasi translok dan 49 rumah dikampung lama, merusak 245 rumah dilokasi translok serta penjarahan harta benda dan penganiayaan terhadap masyarakat lokal oleh oknum-oknum pengungsi Timtim, kita harus mencari apa sebenarnya akar masalah terjadinya konflik .
Konflik saat ini sebenarnya merupakan buah dari ORBAGATE (skandal ORBA) yang cenderung menjalankan pemerintahan secara otoriter, penyeragaman disegala bidang yang melawan semboyan Bhineka Tunggal Ika, praktek KKN dan konglomerasi semu yang semakin memperlebar jurang kaya dan miskin, penindasan kaum tani melalui politik beras murah dan nilai tukar hasil pertanian (NPK) yang rendah , aparat pemerintah jaman ORBA yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan (KKN) untuk menumpuk kekayaan dan bukannya melayani kepentingan masyarakat, dominasi pejabat tertentu yang cenderung hanya memikirkan kepentingan kelompok/ golongannya, pembangunan yang berwajah sentralistik yang mengabaikan kepentingan rakyat dipelosok-pelosok desa , toleransi semu antar agama yang direkayasa dan dipaksakan , dll telah membuktikan gagalnya pembentukan watak bangsa (nation character building) diantara masyarakat Indonesia yang majemuk/ plural. Akibatnya ketika terjadi euphoria dalam masa reformasi, masyarakat menjadi bingung, gamang dan kehilangan identitas jati diri sebagai sebuah bangsa yang beradab yang berdasar nilai luhur Pancasila sehingga sebagian warga cenderung anarkis, melakukan penghakiman sendiri seperti pembakaran orang yang disangka melakukan tindakan kriminal tanpa melalui proses hukum dll dan seolah-olah kondisi masyarakat sudah “out of control”. Dijaman ORBA uang lebih berkuasa, dan banyak diantara kita yang menjadikan uang sebagai tujuan hidup dan bukannya sebagai sarana untuk hidup lebih baik. Paham materialisme telah merasuk kedalam tulang sumsum sebagian besar masyarakat yang menyusun kerangka republik ini. Maka hampir tidak pernah dipertanyakan bagaimana memperoleh uang dan hartanya, apakah dari ketamakan, keculasaan, KKN dsb atau dari hasil kerja keras ? Masyarakat sebagian terbius oleh glamour kehidupan kebendaan dan melupakan tujuan hidup yang hakiki yakni selamat didunia dan di akhirat (masuk surga). Dalam masa ORBA, masyarakat cenderung saling memakan dan menindas satu dengan lainnya sehingga nilai-nilai solidaritas menjadi semakin longgar dan tambah diperparah dengan pembungkukan (bukan penegakan) hukum oleh uang dan kekuasaan. Keadilan dipermainkan , ketidakbenaran yang dibenarkan dan orang-orang jujur disingkirkan.

Program pengentasan kemiskinan

Tidak dapat dipungkiri, dalam masa Orba banyak hal positip yang telah dibangun, terutama dalam hal pembangunan prasarana dan sarana fisik, namun pembangunannya lebih memihak pada rakyat perkotaan (sentralistik) . Dan dilihat dari indikator efisien dan efektip, maka dapat dipastikan secara logika antara input pembangunan (perusakan SDA, hutang luar negeri, pengurasan kekayaan tambang dll) dan output pembangunan, menjadi tidak efisien dan efektip. Apalagi jika keberlanjutan (sustainable) juga menjadi indikator yang penting, maka dapat dipertanyakan keberlanjutan hasil-hasil pembangunan yang ada. Saat itu banyak nilai-nilai luhur telah dijungkirbalikkan atas nama pembangunan dan stabilitas, sehingga pendekatan keamanan dan kekuasaan lebih dikedepankan, termasuk pelanggaran HAM. Ketika disadari pembangunan ekonomi yang berbasis konglomerasi semu dan penuh KKN ternyata menimbulkan jurang yang menganga lebar dalam masyarakat, maka dibuatlah program pengentasan kemiskinan yang dikenal dengan IDT. Program ini memang bertujuan baik dan mulia untuk masyarakat miskin, namun dalam pelaksanaan sangat sulit mengentaskan masyarakat desa. Hal ini disebabkan ekonomi kita tidak dibangun bermula dari masyarakat desa, terbukti dengan rendahnya NPK, rendahnya tingkat produksi petani, kurang tersedianya kredit tani yang cukup( baik dari jumlah maupun kemudahan petani di desa mengaksesnya), kurangnya jumlah jalan beraspal, transpor yang murah, sarana telekomunikasi, listrik dll. Pengembangan SDM ditingkat desa melalui pendampingan oleh pendamping IDT serta penyediaan modal melalui dana IDT dll, ternyata tidak cukup membantu keberlanjutan masyarakat dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Hal ini diperparah dengan urbanisasi tenaga kerja muda dan berpendidikan yang lebih memilih meninggalkan desanya yang sepi dan tidak menjanjikan pekerjaan, menuju kota karena ada tersedia semua sarana seperti listrik, telepon seluler, jalan beraspal, traspor yang cepat dan mudah, hiburan dan juga lapangan kerja. Pembangunan yang terpusat di kota telah menyedot potensi SDM di desa seperti halnya lampu petromax yang menyedot kunang-kunang dan serangga lainnya untuk mendatangi lampu tersebut meski beresiko mati terkena panasnya api lampu. Demikian pula perkembangan kota cenderung selalu menciptakan daerah kumuh dan menyisakan banyak persoalan seperti pengangguran, penyakit sosial (kriminalitas, prostitusi, perjudian, narkoba, sex bebas dst) dll. Maka program pengentasan kemiskinan hanya menjadi sebuah polesan pembangunan, seperti halnya lipstik yang mempercantik wanita dari luar, namun hanya sementara sifatnya, dan ketika terhapus maka akan terlihat keasliannya.

Membangun damai dari desa secara partisipatip

Melihat pengalaman pembangunan di jaman ORBA, sudah saatnya kita memakai paradigma baru yakni pengembangan desa yang berwajah kerakyatan melalui pelaksanaan OTDA. Penerapan OTDA secara benar dan proposional sebenarnya merupakan peluang emas untuk menabur damai dari desa melalui pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan pembangunan masyarakat secara partisipatip melalui pendekatan budaya yang mengajarkan kearifan lokal. Era Otda dapat digunakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat desa merencanakan pembangunannya sendiri yang benar-benar aspiratip dan memihak kepentingan rakyat banyak. Pemerintah daerah (Pemda) transisi reformatip saat ini sebaiknya dalam melaksanakan OTDA tidak hanya berkutat pada mempertahankan biro, dinas, pembagian jabatan dan kenaikan eselon, tetapi lebih memikirkan bagaimana membangun desa yang berwajah keadilan yang menciptakan rasa damai. Maka jika rasa damai dapat ditabur dan disemai melalui pembangunan masyarakat desa, baik pembangunan religi/ agama, sarana fisik , ekonomi (misal industrialisasi pedesaan/agroindustri), budaya, dll, akan dengan sendirinya tercipta kedamaian di NTT, karena akar-akar konflik mulai tercabut satu demi satu, rakyat semakin merasakan arti pembangunan yang sebenarnya, dan provokator tidak mampu lagi mencoba mengkoyak persatuan warga sebagai sebuah bangsa, baik melalui isu SARA maupun kesenjangan sosial-ekonomi. Kita tidak lagi terjebak dalam pengkotakan yang sempit oleh kedaerahan, suku, agama, ras, ekonomi, budaya dll yang eksklusif, tetapi mengarah ke pembentukan masyarakat madani (civil society) yang inklusif, terbuka menerima perbedaan yang ada sebagai rahmat dan berkat untuk saling meperkaya dan tidak mengembangkan perbedaan sebagai sumber konflik, sehingga siapapun orangya baik petani, pegawai negeri, bisnisman dll yang pendatang maupun minoritas tidak perlu risau dan ingin cepat-cepat pulang kedaerah asalnya. Maka apabila hal ini terwujud, harapan pendiri bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 yakni menciptakan perdamaian dan ikut menjaga ketertiban dunia akan tercapai.Mari kita mulai membangun dan menabur rasa damai dalam diri kita sendiri, keluarga , lingkungan kita, desa kita dan seterusnya sehingga kasih tercermin dalam perbuatan nyata kehidupan keseharian kita sebagai orang yang beriman, dan tercipta rasa aman yang berkelanjutan. Maka barang siapa menabur damai akan menuai rasa aman dan kasih dari sesamany

September 9, 2008 at 7:55 am Tinggalkan komentar


Kategori

September 2017
S S R K J S M
« Mei    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Tamu Adikarsa

  • 53,619 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tidak ada