Posts filed under ‘Sosial Pengembangan perdesaan’

Ketika anak muda tidak tertarik lagi menjadi petani

Ironi di negeri yang mengaku sebagai negeri agraris seperti Indonesia dimana ketika berbincang dengan anak muda, kebanyakan dari mereka tidak lagi tertarik untuk bergelut di bidang pertanian dan lebih memilih profesi lain yang lebih menjanjikan. Di banyak desa yang sempat dikunjungi didaerah terpencil di Indonesia Timur, banyak anak muda yang lebih memilih menjadi tukang ojek karena menurut mereka lebih bergengsi, lebih mudah dan lebih menjanjikan untuk hidup.

Banyak pula kalangan muda yang lebih memilih bekerja di luar negeri meski sebagai TKI/TKW yakni menjadi buruh perkebunan maupun pembantu rumah tangga karena usaha pertanian yang mereka geluti tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan keluarganya.

Banyak faktor yang menyebabkan pertanian tidak lagi menarik bagi kalangan muda antara lain karena luasan lahan yang semakin menyempit akibat fragmentasi lahan yang harus  diwariskan, fluktuasi harga komoditi pertanian yang tidak terkendali akibat serbuan masuknya impor dari luar seperti Cina, tidak menentunya iklim akibat pemanasan global dan perubahan iklim, terbatasnya infrastruktur untuk mengakses pasar, terbatasnya layanan informasi dan inovasi teknologi yang dapat diakses petani karena masih jauhnya jarak antara para peneliti, akademisi dengan petani sebagai praktisi dan produser,terbatasnya tingkat pendidikan para petani, kecenderungan petani menjual komoditi sebagai bahan mentah (raw material) tanpa prosesing lebih lanjut sehingga tidak memperoleh nilai tambah dan harga tetap saja murah, keberpihakan kebijakan pemerintah yang kurang memproteksi kehidupan para petani dll.

Terkait dengan kepemilikan lahan, kita dapat menyaksikan secara pelan namun pasti, kaum pemodal pengusaha perkebunan  dan pertambangan  secara halus namun sistemik terus menggusur lahan yang dimiliki secara individual maupun komunal dan seringkali terjadi bentrokan yang berujung korban petani mati sia sia  untuk mempertahankan hak kepemilikan lahan yang sering diklaim sepihak oleh perusahaan besar yang didukung oknum aparat keamanan karena mereka mampu membayar sedang rakyat sebagai pemilik sah lahan terus digusur dengan paksa dan penuh intimidasi yang melanggar HAM dan kadang pemerintah yang seharusnya berpihak pada rakyat yang dilayaninya justru berbalik dengan kekuasaan yang ada menerbitkan HGU maupun sertifikat atas nama pemilik modal yakni perusahaan perkebunan multinasional maupun nasional.

Sayangnya kondisi dimana kalangan muda tidak lagi tertarik menjadi petani hanya dianggap angin lalu dan hanya dianggap persoalan kecil yang tak perlu ditangani secara khusus karena kebijakan pemerintah sekarang dalam memenuhi pangan nasional lebih mengarah pada  mengimpor kebutuhan pangan mulai dari beras, daging sapi, bawang merah-putih, buah buahan, garam, kedelai dst untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal kita tahu, di negara maju-pun para petaninya diproteksi dan disubsidi untuk menjaga kedaulatan pangannya. Sangatlah berbahaya kondisi kedaulatan pangan kita, selain digerogoti oleh virus kebijakan impor, kalangan mudanya juga sudah meninggalkan pertanian (dalam arti luas) sehingga jika tidak sejak awal dicarikan jalan keluar maka ketahanan nasional kita juga akan ikut rapuh.

Maka menjadi PR kita semua bagaimana kita dapat meyakinkan kalangan muda bahwa dengan menggeluti usaha pertanian (termasuk peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan dan kehutanan) dengan teknologi yang tinggi disertai ada upaya prosesing untuk mengolah lebih lanjut bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi maka penghasilannya akan mampu untuk menghidupi keluarganya menjadi sejahtera. Sebenarnya jika kita semua serius mengelola pertanian sebagai unit bisnis dengan menerapkan teknologi  tinggi dan intensip disertai dengan dukungan pemerintah akan tersedianya infrastruktur yang memadai dalam mengakses pasar, permodalan yang cukup, dan didukung kelembagaan bisnis yang kuat seperti koperasi maka kemungkinan pertanian akan kembali menarik bagi kalangan muda untuk menggelutinya.

Iklan

Mei 7, 2013 at 8:40 am 1 komentar

Otonomi Desa, tawaran alternatif memperkuat OTDA

Kosa kata ‘pembangunan’ telah terasa begitu akrab dalam kehidupan keseharian kita, apalagi selama pemerintahan ORBA telah mengkristal menjadi sebentuk isme baru yakni developmentalis (pembangunanisme). Jargon pembangunan seperti dari, oleh, dan untuk rakyat, perwakilan rakyat, suara rakyat dll seolah-olah berlomba-lomba ingin menunjukkan rakyat telah berdaulat. Namun dalam realitas selama hampir 56 tahun rakyat Indonesia merdeka, kita boleh bertanya dalam diri kita masing-masing, benarkah semua yang kita lakukan sungguh murni untuk kesejahteraan rakyat ? Tidakkah kita selama ini disadari maupun tidak telah menjual kondisi kemiskinan bangsa untuk memperoleh bantuan luar negeri (BLN) dalam bentuk hibah maupun pinjaman luar negeri (PLN) dalam bentuk pinjaman lunak (soft loan) berjangka panjang (seperti Dana IDT, PPK dll)? Benarkah kita mempunyai keprihatinan atas kesengsaraan dan kemiskinan sebagian besar masyarakat kita, atau kita semakin tidak peduli pada orang lain dan cenderung menjadi defensif dengan jalan mengamankan diri sendiri melalui penimbunan harta benda dan kekuasaan untuk menjamin kehidupan 7 (tujuh) generasi kita yang akan datang ? Beranikah kita mempertanggungjawabkan kepada publik dan terlebih kepada Tuhan YME bahwa semua kekayaan yang kita miliki diperoleh berdasar kerja keras, keuletan, ketrampilan yang kita miliki dan merupakan rejeki dari Sang Pencipta Kehidupan ? Atau semua yang kita miliki merupakan buah dari KKN, ketulian kita terhadap penderitaan orang lain, ketamakan/kerakusan, pemerasan terhadap rakyat, penggusuran hak milik rakyat dll ? Bagaimana kita sebenarnya memperlakukan rakyat kecil selama ini yang sering dengan mudahnya kita beri stigma dengan kata-kata malas, bodoh, tidak produktip, boros, SDM rendah dll ? Jika masih banyak rakyat yang demikian, lalu apa hasil kerja dan pendampingan selama ini dari para birokrat pemerintah, dinas-dinas, LSM, kaum intelektual, kaum agamawan, pemuka masyarakat, tokoh adat dll ? Bukankah hal ini menunjukkan kegagalan kita bersama secara kolektip dalam pembangunan yang telah kita laksanakan selama ini ? Sesungguhnya kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, saat ini golongan masyarakat menengah ke ataslah yang paling banyak menikmati kue pembangunan melalui sistem pendekatan atas-bawah (top down approach). Inilah wajah Indonesiaku yang tengah mengalami kesakitan yang luar biasa, karena kita memasuki masa transisi yang krusial dari masa ORBA yang penuh dengan ketimpangan sosial, penyakit sosial dan krisis multi dimensi menuju terwujudnya masyarakat madani (Civil society) yang kita dambakan dapat berwajah keadilan, kedamaian, bebas dari rasa takut, cerdas, kritis, berdaya , berbudaya dst. Dijaman ORBA kita mengalami suatu distorsi sosial yang luar biasa yang ditandai dengan longgarnya nilai solidaritas/ kebersamaan dan yang lebih parah adalah munculnya sifat hipokrit /munafik dimana kita mengabdi kepada dua tuan yakni Tuhan dan mamon karena menduanya sikap kita dalam menjalani kehidupan keagamaan kita. Disatu sisi kita begitu bangga dengan semarak kehidupan religius/beribadah kita, disisi lain kita melakukan KKN yang tercela dihadapan Tuhan atau dalam bahasa anak muda gaul dikenal dengan STMJ (Sembahyang Terus Maksiat Jalan). Inilah perjalan kehidupan bangsa kita yang paradoksal dan ironis, disatu sisi kita mengaku sebagai bangsa yang religius, disisi lain merusak alam melalui pengurasan SDA seperti pengurasan bahan tambang yang tak terbarukan, penghancuran secara sistematis hutan atas nama pembangunan baik oleh konglomerat karena kerakusannya, maupun oleh rakyat sendiri karena terdesak kebutuhan hidup dan karena ketidaktahuannya. Mata air yang deras sebagai sumber kehidupan telah menjadi kering dan berbalik menjadi air mata yang mengucur seolah-olah menyesali ketidakmampuan kita dalam mengelola dan melestarikan alam lingkungan tempat kita berpijak yang merupakan pinjaman anak cucu kita. Alam yang tadinya ramah semisal daerah aliran sungai (DAS) yang dilewati sungai yang airnya jernih, bening dan tenang mengalir berubah menjadi gelombang air yang besar berupa banjir yang menghanyutkan apa saja yang dilaluinya seperti halnya ular yang mengamuk menggeliat kesana kemari tidak beraturan, sehingga kawasan DAS menjadi rawan banjir, mengalami pengurusan kesuburan tanah dan menimbulkan bencana dari hulu sampai hilir. Kita kadang masih belum menyadari arti pentingnya kelestarian alam dan membiarkan semuanya berlalu, seolah-olah alam dengan sendirinya akan baik kembali seperti sedia kala.

Pendekatan top-down dan proyek

Kegagalan akan keberlajutan (sustainable) sebuah pembangunan melalui pendekatan top down dan proyek, seharusnya menjadi cermin bagi diri kita,bahwa tanpa partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membangun diri dan memelihara hasil-hasil pembangunannya, maka keberlanjutan pembangunan sulit diharapkan. Meskipun kita meminta masyarakat untuk mengadakan perencanaan partisipatip lewat musbangdes (musyawarah pembangunan desa) dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipatip Masyarakat Desa) , namun ketika usulan masyarakat desa yang partisipatip ini kehilangan kesempatan bagi masyarakat sendiri untuk memutuskan apa yang hendak dibangun karena yang berhak memutuskan/mencoret adalah Bappeda maupun Bappenas, akan terlihat bahwa semua hal yang dilakukan pemerintah seolah-olah menjadi tidak berkelanjutan. Pembangunan didesa yang dilaksanakan dalam bentuk proyek, ternyata telah menjauhkan masyarakat dari rasa memiliki pembangunan untuk dirinya dan menjadi ajang pesta pora KKN bagi pinpro maupun pihak yang terkait dalam proyek tersebut. Maka akan menjadi sangat kentara dan wajar apabila para kontraktor dan pinpro menjadi ‘sapi perahan’ bagi yang punya kuasa baik di eksekutip, legislatip (DPR) maupun yudikatip. Dan ketika kualitas/mutu proyek semakin jelek, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi semakin berkurang dan masyarakat menjadi apatis, meskipun sebenarnya masyarakat juga menikmati melalui dana yang disediakan untuk mereka (dana IDT dll). Manajemen pembangunan yang berwajah sektoral, sentralistik, topdown, dengan pendekatan proyek ternyata telah menjauhkan masyarakat dari kemandirian dan keswadayaan dan membuat masyarakat semakin bergantung. Desa masih sering dianggap sebagai obyek lahan untuk melaksanakan proyek dan belum dianggap sebagai suatu wilayah otonom yang mempunyai otoritas untuk menentukan sendiri apa yang mau dibangun dari apa yang dimiliki, dan bantuan yang disediakan hanya sebagai stimulan yang mempercepat proses pengembangan masyarakat. Pihak luar seperti pemerintah, LSM, Akademisi dll seharusnya hanya menjadi fasilitator, motivator dan konsultan bagi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program. Desa hanya menjadi semacam ‘tempat sampah pembangunan’, dimana semua sektor dengan gaya egosektoral masing-masing telah bertindak menjadi semacam sinterklas yang membagi-bagi hadiah kepada masyarakat. Dan ketika proyek dipaksakan di desa karena dikejar target dan waktu, masyarakat dengan aparat desa menjadi pelengkap penderita dari sebuah pembangunan.

Mengembangkan otonomi desa

Dijaman ORBA, desa mengalami marjinalisasi yang dibuktikan dengan pengendalian desa melalui Kepala Desa yang secara ex officio menjadi Ketua Umum LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), Ketua I dijabat oleh tokoh masyarakat, dan Ketua II oleh Ketua Tim Penggerak PKK yang tidak lain adalah istri Kepala Desa dan keberadaan wewenangnya dibawah Camat. Hal ini tertuang dari pengertian desa menurut UUPD No 5/1979, dikatakan, bahwa : “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1.a.). Dari rumusan ini terlihat pemahaman desa merupakan representasi pemerintah pusat, artinya kewenangan memutuskan ada ditangan pemerintah pusat dan apa yang dianggap baik oleh pusat akan dirasa baik pula untuk desa. Asumsi ini sangat kental dengan nuansa sentralistik dan mengkebiri peran desa sebagai wilayah yang otonom dan cenderung mengabaikan kebutuhan dan kepentingan rakyat yang sesungguhnya.

Di era reformasi, keinginan melaksanakan desentralisasi menjadi sangat kuat sebagai keputusan politik serta mengubah pendekatan top down dengan bottom up. Dalam UU No. 22 th 1999, pasal 1(o) disebutkan bahwa pengertian desa atau apa yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asa usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pada (p) disebutkan bahwa kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pencabutan UUPD No. 5/1979 dan digantikan dengan UU No. 22 tahun 1999 merupakan wujud keseriusan pemerintah transisi untuk mengakhiri dari pembangunan desa yang berwajah sentralistik, penyeragaman, ketakberdayaan (depowering), alat mobilisasi dan mengedepankan kekuasaan menuju pembangunan desa yang terdesentralisasi, memberikan ruang untuk keanekaragaman budaya, pemberdayaan (empowering) , partisipatip dan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Penempatan desa secara otonom akan memberi peluang bagi desa untuk tumbuh secara wajar, menampung aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Kedaulatan rakyat menjadi realitas, dan rakyat semakin ditumbuhkan dalam daya nalar, daya analitis sehingga menjadi cerdas dan kritis. Rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan dan memutuskan apa yang akan dibangun, swadaya apa saja yang dapat disiapkan , teknologi apa yang akan dipilih dll. Desa bukan lagi menjadi daerah kekuasaan para pejabat/birokrat, tetapi sebaliknya para pejabat diharpkan menjadi fasilitator, konsultan, mediator, motivator, dan bukannya menjadi koruptor, sehingga mampu mempercepat kesejahteraan warga desa. Hal ini sesuai dengan semboyan pegawai negeri yang mengklaim dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sehingga tidak berhenti sebagai retorika belaka, melainkan diwujudkan dalam pengabdian melaksanakan tugasnya. Maka sudah bukan jamannya lagi jika masih ditemui pejabat yang arogan dan hanya mau dilayani, karena saat ini lebih dibutuhkan pejabat yang mau melayani dan rendah hati yang mampu melihat warga desa bukan sebagai abdi/bawahan yang lebih rendah derajad sosialnya, melainkan memandang masyarakat sebagai mitra sejajar yang membutuhkan uluran tangan dan pemikirannya untuk dapat hidup lebih bermartabat dan manusiawi, sejahtera lahir dan batin. Para pejabat, Pemuka agama, Pemuka Masyarakat, Pemuka Adat, LSM, Pengusaha dll serta semua pihak yang berkehendak baik untuk masyarakat perlu membantu dengan segala daya upaya agar warga desa menjadi semakin berdaya, kritis, cerdas dan semakin mampu menolong diri dan sesama di desanya. Yang diperlukan saat ini adalah kebersamaan kita dengan warga desa untuk membatu menfasilitasi pembuatan master plan desa, mengatur tata ruang desa, tata guna/ peruntukan lahan, pembuatan renstra desa, peningkatan ketrampilan teknis dan kemampuan berbisnis bagi warga desa, penyiapan sarana yang dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan (seperti jalan beraspal/bersemen, alat traspor, sarana telepon, listrik, dermaga dll) sehingga semua potensi desa baik SDM maupun SDA dapat dioptimalkan pengelolaannya sehingga pada akhirnya juga memberi sumbangan yang berarti bagi PAD (Pendapatan Asli Desa) tanpa merusak lingkungan dan tetap menjaga keberlanjutan daya dukungnya bagi anak cucu. Dengan meningkatnya pendapatan asli desa, maka dengan sendirinya akan memperkuat otonomi daerah karena akan meningkatkan PAD kabupaten melalui peningkatan produktivitas yang tinggi dan peningkatan perputaran ekonomi di tingkat desa. Maka OTDA tidak diartikan peningkatan penarikan pajak kepada warga, namun dipahami sebagai mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki daerah dengan bekerja secara professional yang mendasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Maka APBD tingkat kabupaten juga harus menampakkan tampilan kinerja yang efisien dan tidak menghabiskan anggaran hanya untuk menutup biaya rutin seperti gaji pegawai, pembelian fasilitas kantor, SPJ pejabat dsb, tetapi juga menuntut pegawai negeri untuk lebih profesional dalam melayani kepentingan publik yang telah menyediakan dana untuk pembayaran gajinya.

Mari kita bergandengan tangan dalam kebersamaan mengembangkan otonomi desa untuk memperkuat OTDA dan tidak perlu meremehkan keberadaan desa, tidak perlu malu mengaku sebagai orang desa, karena sebenarnya kehidupan kota sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari desa, baik dalam penyediaan bahan pangan maupun kebutuhan lainnya. Selamat ber OTDA ria demi terwujudnya mimpi masyarakat madani yang cerdas, damai sejahtera, berkeadilan, berbudaya dan beradab.

September 9, 2008 at 3:56 am Tinggalkan komentar

Membangun impian sebuah desa ideal imajiner

Ketika gaung reformasi membawa angin segar terhadap wacana otonomi daerah dan mengimplementasikannya sejak awal tahun 2000, maka yang terutama harus dilakukan bersama adalah penyamaan persepsi tentang tujuan dan kegunaan dari adanya kebijakan pelaksanaan otonomi daerah. Ketika kita mempertanyakan mulai darimana otonomi dilaksanakan, maka yang utama adalah penerapan otonomi desa. Desa yang selama ini dijadikan sapi perahan dan ‘budak’ terbawah dalam sebuah sistem pemerintahan ORBA yang otoriter harus diubah pemahamannya menjadi sebuah wilayah otonom yang mampu mengelola dan mengambil keputusan sendiri dalam melaksanakan pengembangan desanya, meskipun masih terkait dengan kecamatan sebagai wilayah regional yang paling dekat. Desa harus dipandang sebagai satuan terkecil dari NKRI yang mana akan memberi sumbangan dan warna dalam pembangunan keseluruhan bangsa Indonesia.

Penyediaan prasarana dan sarana dasar

Dalam program pengembangan masyarakat pedesaan , untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak maka dibutuhkanprasarana dan sarana dasar yang utama harus ada dalam sebuah desa antara lain :
Sarana perumahan yang sehat, indah, harmonis
Sarana kesehatan (ketersediaan air bersih, saluran pembuangan, MCK, polindes,posyandu dll)
Sarana pendidikan
Sarana ibadah
Sarana pasar (koperasi serba usaha)
Sarana trasportasi (jalan beraspal/ bersemen, alat angkut darat, dermaga & kapal laut)
Sarana komunikasi
Sarana olah raga
Sarana hiburan ( meningkatkan budaya lokal)
Sarana produksi
Sarana penerangan dan ketersediaan listrik
Lembaga keuangan tingkat desa (Koperasi kredit)
Lembaga perwakilan tingkat desa (BPD)
Sarana pengembangan kapasitas intelektual (pusat informasi desa, kepustakaan desa dll)
Litbang desa

P3 DT, PPK, Proyek Air bersih Ausaid dll selama ini telah membantu dalam menyiapkan sarana dasar yang memadai untuk kehidupan di pedesaan. Namun hal ini belum terasa dapat memenuhi kebutuhan karena terbatasnya dana yang tersedia, tiadanya perencanaan umum tata ruang tingkat desa sehingga menyulitkan pihak luar yang akan membantu dalam penyiapan prasarana dan sarana dasar desa.

Rencana strategis desa dan rencana umum tata ruang tingkat desa

Dalam pengembangan sebuah desa, perlu dipikirkan untuk sejak awalmelakukan renstra desa dan merencanakan tata ruang tingkat desa yang mengatur peruntukan lahan yang diarahkan untuk pemukiman, sarana umum dan sosial, kawasan pertanian, kawasan peternakan, kawasan hutan, kawasan industri kecil dll yang dillakukan secara partisipatip dengan melibatkan seluruh warga desa serta konsultan pengembangan desa. Dalam perencanaan ini jika ada monopoli kepemilikan tanah oleh tuan tanah maupun adat, maka perlu dipikirkan adanya usaha land reform yang menjamin rasa keadilan dan mendukung perdamaian.

Penguatan dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya kehidupan publik yang lebih demokratis, maka perlu dibangun masyarakat yang mempunyai kesadaran kritis, terbuka (inklusip), berbudaya, jujur, maka untuk mewujudkannya perlu diupayakan proses penyadaran melalui pendidikan kritis dan latihan menganalisis tentang realitas kehidupan sosial politik baik pada tingkat makro (nasional) maupun mikro (tingkat kabupaten). Pendidikan kritis untuk rakyat menjadi kebutuhan yang mendesak apabila kita ingin menjadikan warga desa cerdas dan kritis, karena pengalaman selama ini masyarakat desa hanya dijadikan obyek dalam suatu penyelenggaraan pemilu dan kemudian dilupakan.

Untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat sipil di desa , perlu dilakukan :

Pendidikan kritis rakyat
Penguatan ORA (Organisasi Rakyat)
Pengaliran dan penyediaan informasi secara terus menerus yang mudah dicerna rakyat
Membangun sistem kontrol rakyat terhadap penyelenggara negara (khususnya aparat desa)
Peningkatan kemampuan ekonomi melalui kegiatan usaha produktip

Pemerintahan desa yang bersih & transparan

Kegagalan akan keberlajutan (sustainable) sebuah pembangunan pedesaan melalui pendekatan top down dan proyek, seharusnya menjadi cermin bagi diri kita, bahwa tanpa partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membangun diri dan memelihara hasil-hasil pembangunannya, maka keberlanjutan pembangunan sulit diharapkan. Meskipun kita meminta masyarakat untuk mengadakan perencanaan partisipatip lewat musbangdes (musyawarah pembangunan desa) dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipatip Masyarakat Desa) , namun ketika usulan masyarakat desa yang partisipatip ini kehilangan kesempatan bagi masyarakat sendiri untuk memutuskan apa yang hendak dibangun karena yang berhak memutuskan/mencoret adalah Bappeda maupun Bappenas, akan terlihat bahwa semua hal yang dilakukan pemerintah seolah-olah menjadi tidak berkelanjutan. Pembangunan didesa yang dilaksanakan dalam bentuk proyek, ternyata telah menjauhkan masyarakat dari rasa memiliki pembangunan untuk dirinya dan menjadi ajang pesta pora KKN bagi pinpro maupun pihak yang terkait dalam proyek tersebut. Maka akan menjadi sangat kentara dan wajar apabila para kontraktor dan pinpro menjadi ‘sapi perahan’ bagi yang punya kuasa baik di eksekutip, legislatip (DPR) maupun yudikatip. Dan ketika kualitas /mutu proyek semakin jelek, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi semakin berkurang dan masyarakat menjadi apatis, meskipun sebenarnya masyarakat juga menikmati melalui dana yang disediakan untuk mereka (dana IDT dll). Manajemen pembangunan yang berwajah sektoral, sentralistik, topdown, dengan pendekatan proyek ternyata telah menjauhkan masyarakat dari kemandirian dan keswadayaan dan membuat masyarakat semakin bergantung. Desa masih sering dianggap sebagai obyek lahan untuk melaksanakan proyek dan belum dianggap sebagai suatu wilayah otonom yang mempunyai otoritas untuk menentukan sendiri apa yang mau dibangun dari apa yang dimiliki, dan bantuan yang disediakan hanya sebagai stimulan yang mempercepat proses pengembangan masyarakat. Pihak luar seperti pemerintah, LSM, Akademisi dll seharusnya hanya menjadi fasilitator, motivator dan konsultan bagi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program. Desa hanya menjadi semacam ‘tempat sampah pembangunan’, dimana semua sektor dengan gaya egosektoral masing-masing telah bertindak menjadi semacam sinterklas yang membagi-bagi hadiah kepada masyarakat. Dan ketika proyek dipaksakan di desa karena dikejar target dan waktu, masyarakat dengan aparat desa menjadi pelengkap penderita dari sebuah pembangunan.

Mengembangkan otonomi desa

Dijaman ORBA, desa mengalami marjinalisasi yang dibuktikan dengan pengendalian desa melalui Kepala Desa yang secara ex officio menjadi Ketua Umum LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), Ketua I dijabat oleh tokoh masyarakat, dan Ketua II oleh Ketua Tim Penggerak PKK yang tidak lain adalah istri Kepala Desa dan keberadaan wewenangnya dibawah Camat. Hal ini tertuang dari pengertian desa menurut UUPD No 5/1979, dikatakan, bahwa : “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1.a.). Dari rumusan ini terlihat pemahaman desa merupakan representasi pemerintah pusat, artinya kewenangan memutuskan ada ditangan pemerintah pusat dan apa yang dianggap baik oleh pusat akan dirasa baik pula untuk desa. Asumsi ini sangat kental dengan nuansa sentralistik dan mengkebiri peran desa sebagai wilayah yang otonom dan cenderung mengabaikan kebutuhan dan kepentingan rakyat yang sesungguhnya.

Di era reformasi, keinginan melaksanakan desentralisasi menjadi sangat kuat sebagai keputusan politik serta mengubah pendekatan top down dengan bottom up. Dalam UU No. 22 th 1999, pasal 1(o) disebutkan bahwa pengertian desa atau apa yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asa usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pada (p) disebutkan bahwa kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pencabutan UUPD No. 5/1979 dan digantikan dengan UU No. 22 tahun 1999 merupakan wujud keseriusan pemerintah transisi untuk mengakhiri dari pembangunan desa yang berwajah sentralistik, penyeragaman, ketakberdayaan (depowering), alat mobilisasi dan mengedepankan kekuasaan menuju pembangunan desa yang terdesentralisasi, memberikan ruang untuk keanekaragaman budaya, pemberdayaan (empowering) , partisipatip dan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Penempatan desa secara otonom akan memberi peluang bagi desa untuk tumbuh secara wajar, menampung aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Kedaulatan rakyat menjadi realitas, dan rakyat semakin ditumbuhkan dalam daya nalar, daya analitis sehingga menjadi cerdas dan kritis. Rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan dan memutuskan apa yang akan dibangun, swadaya apa saja yang dapat disiapkan , teknologi apa yang akan dipilih dll. Desa bukan lagi menjadi daerah kekuasaan para pejabat /birokrat, tetapi sebaliknya para pejabat diharapkan menjadi fasilitator, konsultan, mediator, motivator, dan bukannya justru menjadi koruptor, sehingga mampu mempercepat kesejahteraan warga desa. Hal ini sesuai dengan semboyan pegawai negeri yang mengklaim dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sehingga tidak berhenti sebagai retorika belaka, melainkan diwujudkan dalam pengabdian melaksanakan tugasnya. Maka sudah bukan jamannya lagi jika masih ditemui pejabat yang arogan dan hanya mau dilayani, karena saat ini lebih dibutuhkan pejabat yang mau melayani dan rendah hati yang mampu melihat warga desa bukan sebagai abdi/bawahan yang lebih rendah derajad sosialnya, melainkan memandang masyarakat sebagai mitra sejajar yang membutuhkan uluran tangan dan pemikirannya untuk dapat hidup lebih bermartabat dan manusiawi, sejahtera lahir dan batin. Para pejabat, Pemuka agama, Pemuka Masyarakat, Pemuka Adat, LSM, Pengusaha dll serta semua pihak yang berkehendak baik untuk masyarakat perlu membantu dengan segala daya upaya agar warga desa menjadi semakin berdaya, kritis, cerdas dan semakin mampu menolong diri dan sesama di desanya. Yang diperlukan saat ini adalah kebersamaan kita dengan warga desa untuk membantu menfasilitasi pembuatan master plan desa, mengatur tata ruang desa, tata guna/ peruntukan lahan, peningkatan ketrampilan teknis dan kemampuan berbisnis bagi warga desa, penyiapan sarana yang dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan (seperti jalan beraspal/bersemen, alat traspor, sarana telepon, listrik, dermaga dll) sehingga semua potensi desa baik SDM maupun SDA dapat dioptimalkan pengelolaannya sehingga pada akhirnya juga memberi sumbangan yang berarti bagi PAD (Pendapatan Asli Desa) tanpa merusak lingkungan dan tetap menjaga keberlanjutan daya dukungnya bagi anak cucu. Dengan meningkatnya pendapatan asli desa, maka dengan sendirinya akan memperkuat otonomi daerah karena akan meningkatkan PAD kabupaten melalui peningkatan produktivitas yang tinggi dan peningkatan perputaran ekonomi di tingkat desa. Maka OTDA tidak diartikan peningkatan penarikan pajak kepada warga, namun dipahami sebagai mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki daerah dengan bekerja secara professional yang mendasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Maka APBD tingkat kabupaten juga harus menampakkan tampilan kinerja yang efisien dan tidak menghabiskan anggaran hanya untuk menutup biaya rutin seperti gaji pegawai, pembelian fasilitas kantor, SPJ pejabat dsb, tetapi juga menuntut pegawai negeri untuk lebih profesional dalam melayani kepentingan publik yang telah menyediakan dana untuk pembayaran gajinya.

Mari kita kembangkan otonomi desa untuk memperkuat OTDA dan tidak perlu meremehkan keberadaan desa, karena sebenarnya kehidupan kota sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari desa, baik dalam penyediaan bahan pangan maupun kebutuhan lainnya.

Dengan demikian harus ada prioritas bagi Pemerintahan desa sebagai aparat negara yang paling dekat dengan rakyat di desa untuk diberdayakan terlebih dahulu, karena seperti kita ketahui masyarakat masih bersifat paternalistik dan sangat bergantung pada tokoh adat, dan tokoh agama . Pengelola pemerintahan desa harus memegang prinsip partisipatip, bottom up dan menfasilitasi aspirasi masyarakat, dan bukan menjadi bawahan Camat maupun Bupati. Pemerintahan desa harus memikirkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, menjamin rasa aman, mewujudkan keadilan dan perdamaian bagi warganya. Pemerintahan desa juga harus transparan dalam hal kebijakan yang diambil, penggunaan keuangan dan mampu mempertanggungjawabkannya kepada warga sebagai wujud tanggungjawabnya kepada publik yang dilayaninya. Dengan demikian setiap kebijakan yang diambil harus merupakan representasi dari aspirasi masyarakat dan harus selalu memihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat maupun kalangan bisnis dari luar. Badan perwakilan Desa (BPD) harus mampu mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di desa, namun tidak boleh menjadi arogan dalam artian BPD juga harus dikontrol oleh masyarakat desa yang memilihnya. Dan harus ada perubahan sistem dalam manajemen pemeritahan negara Indonesia, dimana desa diberi wewenang untuk memutuskan apa saja yang akan dilakukan dalam satu tahun, sehingga bukan lagi Bappeda yang memutuskan, namun tetap dalam keterkaitan dengan wilayah lain dan peran Bappeda dibutuhkan dalam membantu keterkaitan dalam tataran makro.

Pengembangan ekonomi kerakyatan

Perekonomian merupakan denyut nadi yang utama dalam pengembangan pedesaan. Peningkatan taraf hidup masyarakat desa sangat bergantung pada tingkat pendapatan yang mempengaruhi dalam kemampuan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tabungan untuk modal usaha. Masalah utama yang dilihat dalam pedesaan sebenarnya bukan masalah modal berupa uang untuk modal usaha, namun yang lebih utama adalah ketiadaan ketrampilan berbisnis/berusaha. Kita sering mendengar keluhan masyarakat yang selalu mengeluh ketiadaan uang sebagai modal dalam berusaha, namun kalau kita mau mengkaji lebih jauh, banyak faktor yang mempengaruhi lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat, meskipun berbagai upaya untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan oleh pemerintah telah sangat gencar dilakukan, mulai dari IDT, P3DT, PPK, maupun dari pihak lain seperti dari LSM, bantuan luar negeri dll. Menjadi pertanyaan kita, kemana uang bantuan yang selama ini mereka terima ?
Dari perspektip makro, maka kegagalan masyarakat desa mengentaskan diri dari kemiskinan antara lain disebabkan :

Kebijakan pembangunan yang selalu terpusat (sentralistik) di ibukota baik ibukota negara, propinsi, kabupaten maupun kecamatan, sehingga prasarana dan sarana dasar hanya terbangun diseputar ibukota tersebut.

Kebijakan ekonomi nasional selama ini lebih memihak kaum kapitalis /konglomerat, sehingga desa hanya dijadikan obyek dan diperas SDA nya untuk kepentingan kaum kapitalis. Kebijakan ekonomi yang diambil tidak berdasar ekonomi kerakyatan seperti yang diharapkan oleh pendiri bangsa dalam pasal 33 UUD 45.

Dalam UUPD No 5/1979, dikatakan, bahwa : “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1.a.). yang mengartikan desa sebagai bawahan Camat sehingga tidak menjadikan desa sebagai daerah yang otonom. Masyarakat beserta Kepala Desa tidak mampu menolak semua kepentingan dari luar meski tidak sesuai dengan kehendak/aspirasi masyarakat desa. Maka desa hanya dijadikan obyek pembangunan dan ‘tempat sampah pembuangan semua jenis proyek’

Dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi, desa tidak mempunyai akses ke jaringan pasar karena tiadanya sarana komunikasi untuk mendapat informasi harga maupun kebutuhan pasar dan rendahnya posisi tawar dalam berbisnis serta tiadanya jaringan pemasaran bersama , sehingga banyak kegiatan usaha produktip menjadi sia-sia karena produknya tidak mampu mengakses ke pasar. Kalaupun desa dijadikan tempat industri melalui program PIR, sebenarnya keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pengusaha daripada rakyat di desa tersebut. Ketika ada usaha pengelolaan SDA yang ada di desa, maka keuntungan akan ke pemerintah pusat dan daerah serta pengusaha, sementara yang masuk sebagai pendapatan desa sangat kecil prosentasenya.

Dalam perspektip mikro, maka kegagalan masyarakat desa mengentaskan diri dari kemiskinan antara lain disebabkan :

Rendahnya kemampuan manajemen wirausaha yang dimiliki rakyat desa karena ketiadaan pelatihan dan dukungan dari pihak terkait.

Adanya kebiasaan hidup boros karena adat-istiadat setempat, sehingga banyak uang yang tidak dapat disisihkan untuk modal/investasi.

Rendahnya ketrampilan teknis yang dimiliki masayarakat desa terkait dengan usaha yang dipilih dan dijalankan sehingga tidak efisien dan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja.

Terbatasnya kapasitas intelektual karena kebiasaan budaya lisan dan kurangnya budaya baca, diskusi maupun keinginan menambah informasi dari berbagai mass media (radio, TV, surat kabar, majalah, poster, leaflet , internet dll).

Adanya budaya paternalistik dan tuan tanah yang menguasai sebagian besar asset di desa sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan.

Pengembangan institusi keuangan di tingkat desa yang mampu dikelola oleh warga desa seperti Koperasi kredit sangat diperlukan sehingga terdapat institusi keuangan pengganti bank yang mengakibatkan terjadinya perputaran uang ditingkat desa, dan dalam penyediaan kebutuhan sehari-hari di desa diharapkan juga tersedia ‘mall’ ala desa alias warung serba ada yang menjual barang dengan harga wajar dan adil. Maka penguatan organisasi/ badan ekonomi desa seperti koperasi menjadi sangat startegis karena keuntungan akan dinikmati oleh warga desa sebagai anggota koperasi dan menumbuhkan solidaritas sejati diantara warga.

Pengembangan industrialisasi pedesaaan

Dalam pengembangan lebih lanjut, perlu dipikirkan untuk membangun sebuah industri skala kecil yang mampu mengolah hasil pertanian, peternakan maupun perkebunan dan kehutanan sehingga tidak terjadi pembuangan hasil yang melimpah karena tidak mampu dipasarkan, dan terjadi proses daur ulang yang terus menerus sehingga limbah mampu terolah dan termanfaatkan. Disamping itu industri yang dibangun juga harus mempertimbangkan penggunaan teknologi tepat guna yang mampu dikuasai masyarakat setempat, tidak padat modal dan juga dapat memenuhi kebuthan sehari-hari seperti minyak kelapa, sabun, margarin/keju, tepung untuk makanan kecil dll. Industri kerajinan kayu/rotan untuk meubel, cindera mata dll, industri penyamakan kulit hewan, industri kerajinan makanan olahan dsb dapat menjadi pilihan dalam pengembangan industri di desa sehingga mampu meningkatkan nilai tambah yang dengan sendirinya juga akan meningkatkan pendapatan. Produk asinan, manisan, tepung, keripik , dodol dsb dapat menjadi andalan apabila diproses dan dikemas secara baik dan higienis.

Kehidupan yang selaras alam

Pengelolaan SDA berbasis masyarakat harus terwujud dalam realitas, bukan hanya sekedar retorika saja. Hal ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar dari masyarakat sekitar SDA karena mereka akan menyadari pentingnya pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang secara langsung menyangkut hajat hidup masyarakat dilokasi SDA berada. Dengan pengelolaan SDA oleh rakyat, maka mereka akan langsung merasakan manfaatnya bagi peningkatan taraf kehidupannya dan diharapkan akan mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Disamping itu dengan pengelolan berada di tangan rakyat, maka akan ada pemberdayaan ditingkat masyarakat, karena mereka akan memperoleh pelatihan teknis maupun manajemen dari dinas kemakmuran rakyat (dinas perkebunan, kehutanan, pertambangan, peternakan dll) sehingga secara kualitas kemampuan masyarakat bertambah.
Pengembangan pertanian juga akan mengikuti prinsip keselarasan dengan alam sehingga tidak dijumpai penggunaan pupuk kimia dan pestisida pabrik yang dapat meningkatkan pencemaran lingkungan dan membuat ketergantungan petani. Benih yang digunakannyapun benih lokal unggul sehingga mereka dapat menyiapkan secara mandiri setiap tahun tanpa harus membeli. Mereka tidak melaksanakan penananam tunggal (monocroping) melainkan multicroping yang saling memnguntungkan baik secara ekonomis, ekologis , produksi dan budaya. Mereka menambah kesuburan tahan dengan pupuk organis dari kotoran hewan/ternak, daun-daun legume, kompos dll.
Pengembangan peternakan juga memperhatikan daya dukung lahan dan tidak dibiarkan lepas sehingga tidak merusak kebun beserta tanamannya.

Demokratis yang santun
Masyarakat sudah semakin berani menyuarakan aspirasinya, menuntut haknya sekaligus secara bersamaan melaksanakan kewajibannya secara bertanggungjawab. Mereka akan semakin kritis terhadap penyimpangan yang terjadi dan dengan adanya sistem kontrol yang ada ditangan rakyat, maka siapa saja yang melanggar hukum akan dikenai hukuman yang setimpal dan adil. Mereka tidak lagi menjadi masyarakat yang paternalistik dan hanya mengangguk saja, melainkan berani menyuarakan pendapat yang berbeda sepanjang pendapat itu lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara nalar dan nurani. Perbedaan pendapat yang ada tidak menyebabkan perkelahian secara fisik, namun justru lebih mengedepankan pikiran yang nalar, tidak emosional, namun mencari solusi yang terbaik. Penilaian kinerja aparat desa dilakukan secara transparan, menggunakan indikator yang terukur (SMART) yang disepakati bersama antara aparat dan warganya, sehingga tidak lagi terjebak dalam sentimen keagamaan sempit, kesukuan, ras maupun rasa suka tidak suka. Aparat desa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada warga dan warga berhak menilai berdasar indikator yang ada. Demikian pula dalam rekruitmen aparat desa , tidak ada lagi kolusi, suap maupun bentuk penyelewengan lainnya, karena proses rekruitmen aparat desa sangat transparan dengan kriteria yang jelas dan beberapa warga yang mewakilinya menjadi pengujinya. Peserta yang tidak lulus boleh bertanya apa penyebab dirinya tidak lulus dan foto kopi hasil tes dikembalikan kepada peserta.

Persaudaran sejati

Di desa imajiner ini sudah tidak ada lagi kata pendatang dan asli, nonpri dan pribumi, tidak lagi membedakan muslim atau non muslim, tidak ada lagi kerusuhan berbau SARA, karena kehidupan didasarkan kepada keimanan yang benar, jernih dan rasional dengan tingkat religiositas yang tinggi yang terwujud dalam kasih kepada manusia lainnya sebagai sesama ciptaan Tuhan. Tidak ada lagi sentimen kedaerahan dalam kehidupan keseharian meski desa ini terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, budaya. Karena mendasarkan kasih dalam kehidupan keseharian, maka yang terjadi adalah saling tolong menolong dengan ketulusan dan keiklasan hati, tidak ada lagi iri hati/cemburu, tidak ada lagi kesombongan meskipun ada yang kaya dan miskin, ada yang sebagai pejabat dan rakyat. Meskipun berbeda keyakinan/iman, mereka bekerja sama mengentaskan kemiskinan warga lainnya yang ada didesanya, membangun sarana umum secara bersama. Tidak ada lagi kelompok merah atau putih yang saling berseteru dan saling membinasakan, karena mereka telah melebur menjadi merah-putih seperti bendera kebangsaan yang kita cintai, dimana diartikan merah adalah berani dan putih adalah suci sehingga kita berani karena suci. Bukan membinasakan yang berbeda keyakinan untuk atas nama penyimpangan yang disimbolkan sebagai sebuah perang suci, melainkan saling bergandengan tangan bahu membahu mengurangi penderitaan dan permasalahan untuk menjangkau kehidupan yang lebih berharkat dan bermartabat.

Dan tiba-tiba saya terbangun dari mimpi indah yang panjang karena kaget mendengar bunyi tembakan, dan diriku terjebak dalam pertempuran yang sengit antar sesama anak negeri yang secara kebetulan hanya berbeda suku dan agama, dan aduh minta ampun Tuhan, karena desaku telah menjadi bara api pertempuran yang menghancurkan seluruh harta benda, bahkan kebun coklat dan kopi yang sedang berbuahpun tidak luput dari penghancuran, dan nyawa manusia merenggang karena ditebas atau ditembak seperti layaknya anjing. Aku segera lari pontang panting menyelematkan diri, dan jadilah aku kini salah satu dari ratusan ribu pengungsi yang merana dan terasing dinegeri sendiri. Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, demikian pinta doaku diantara isakan tangisku yang tak mampu lagi meneteskan air mata karena telah kering menangisi proses kehancuran negeriku.

September 9, 2008 at 3:54 am Tinggalkan komentar

Pengembangan dan penguatan masyarakat berbasis desa, sebuah prioritas !

Pembangunnan di jaman Orde Baru identik dengan pembangunan sentralisitik yang hanya terjadi di kota-kota industri maupun daerah yang melingkupinya. Pembangunnan kebanyakan terpusat di ibukota negara, ibukota propinsi, kabupaten dan kecamatan dengan lebih mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomis dibanding aspek pelayanan kepada masyarakat. Kebanyakan daerah yang semakin jauh dari pusat perdagangan dan industri akan semakin tertinggal dalam penyediaan prasarana dan sarana untuk menunjang kehidupan yang lebih layak. Pulau Jawa sebagai daerah yang lebih dulu mendapat kesempatan untuk dikembangkan dan sudah dimulai sejak jaman Belanda menjadi primadona dalam era Orde Baru sehingga menimbulkan rasa kecemburuan bagi daerah lain terutama kawasan timur Indonesia.

Pengembangan kawasan desa

Dalam pengembangan sebuah desa, perlu dipikirkan untuk sejak awal membuat renstra dan merencanakan tata ruang tingkat desa yang mengatur peruntukan lahan yang diarahkan untuk pemukiman, sarana umum dan sosial, kawasan pertanian, kawasan peternakan, kawasan hutan, kawasan industri kecil dll yang dilakukan secara partisipatip dengan melibatkan seluruh warga desa serta konsultan pengembangan desa. Dalam perencanaan ini jika ada monopoli kepemilikan tanah oleh tuan tanah maupun adat, maka perlu dipikirkan adanya usaha land reform yang menjamin rasa keadilan dan mendukung perdamaian.

Link and match pengembangan industrialisasi pedesaan

Dalam pengembangan lebih lanjut, perlu dipikirkan untuk membangun sebuah industri skala kecil yang mampu mengolah hasil pertanian, peternakan maupun perkebunan dan kehutanan sehingga tidak terjadi pembuangan hasil yang melimpah karena tidak mampu dipasarkan, dan terjadi proses daur ulang yang terus menerus sehingga limbah mampu terolah dan termanfaatkan. Disamping itu industri yang dibangun juga harus mempertimbangkan penggunaan teknologi tepat guna yang mampu dikuasai masyarakat setempat, tidak padat modal dan juga dapat memenuhi kebuthan sehari-hari seperti minyak kelapa, sabun, margarin/keju, tepung untuk makanan kecil dll. Industri kerajinan kayu/rotan untuk meubel, cindera mata dll, industri penyamakan kulit hewan, industri kerajinan makanan olahan dsb dapat menjadi pilihan dalam pengembangan industri di desa sehingga mampu meningkatkan nilai tambah yang dengan sendirinya juga akan meningkatkan pendapatan. Produk asinan, manisan, tepung, keripik , dodol dsb dapat menjadi andalan apabila diproses dan dikemas secara baik dan higienis.

Mencukupi kebutuhan sendiri

Ketahanan pangan menjadi isue yang startegis dalam membicarakan pengembangan otonomi desa. Disamping pangan, perlu digali kekayaan yang ada didesa yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat desa baik berupa papan, sandang, pengetahuan lokal dll. Kita dapat belajar dari tokoh besar India yakni Mahatma Gandhi yang mengajak masyarakat India untuk terus menenun sendiri dan menggunakan pakaian ‘ sari’ dalam rangka membangun keswadayaan , jati diri, serta mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Penanaman tanaman kayu untuk mempersiapkan penyediaan kayu bagi perumaham, meubel, kayu bakar dll menjadi strategis ke depan. Demikian pula pengetahuan lokal akan obat-obatan dari sejenis tumbuhan yang dapat digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan terutama untuk manusis perlu ditulis dan didokumentasikan.

Penguatan dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya kehidupan publik yang lebih demokratis, maka perlu dibangun masyarakat yang mempunyai kesadaran kritis, terbuka (inklusip), berbudaya, jujur, maka untuk mewujudkannya perlu diupayakan proses penyadaran melalui pendidikan/penyadaran kritis rakyat dan latihan menganalisis tentang realitas kehidupan sosial politik baik pada tingkat makro (nasional) maupun mikro (tingkat kabupaten). Pendidikan kritis untuk rakyat menjadi kebutuhan yang mendesak apabila kita ingin menjadikan warga desa cerdas dan kritis, karena pengalaman selama ini masyarakat desa hanya dijadikan obyek dalam suatu penyelenggaraan pemilu maupun pembangunan dan kemudian dilupakan.

Untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat sipil di desa , perlu dilakukan :

Pendidikan/penyadaran kritis rakyat
Penguatan ORA (Organisasi Rakyat)
Pengaliran dan penyediaan informasi secara terus menerus yang mudah dicerna rakyat
Membangun sistem kontrol rakyat terhadap penyelenggara negara (khususnya aparat desa)

Pemerintahan desa yang bersih & transparan

Kegagalan akan keberlajutan (sustainable) sebuah pembangunan pedesaan melalui pendekatan top down dan proyek, seharusnya menjadi cermin bagi diri kita, bahwa tanpa partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membangun diri dan memelihara hasil-hasil pembangunannya, maka keberlanjutan pembangunan sulit diharapkan. Meskipun kita meminta masyarakat untuk mengadakan perencanaan partisipatip lewat musbangdes (musyawarah pembangunan desa) dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipatip Masyarakat Desa) , namun ketika usulan masyarakat desa yang partisipatip ini kehilangan kesempatan bagi masyarakat sendiri untuk memutuskan apa yang hendak dibangun karena yang berhak memutuskan/mencoret adalah Bappeda maupun Bappenas, akan terlihat bahwa semua hal yang dilakukan pemerintah seolah-olah menjadi tidak berkelanjutan. Pembangunan didesa yang dilaksanakan dalam bentuk proyek, ternyata telah menjauhkan masyarakat dari rasa memiliki pembangunan untuk dirinya dan menjadi ajang pesta pora KKN baik bagi pinpro maupun pihak yang terkait dalam proyek tersebut. Maka akan menjadi sangat kentara dan wajar apabila para kontraktor dan pinpro menjadi ‘sapi perahan’ bagi yang punya kuasa baik di eksekutip, legislatip (DPR) maupun yudikatip. Dan ketika kualitas/mutu proyek semakin jelek, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi semakin berkurang dan masyarakat menjadi apatis, meskipun sebenarnya masyarakat juga menikmati melalui dana yang disediakan untuk mereka (dana IDT dll). Manajemen pembangunan yang berwajah sektoral, sentralistik, topdown, dengan pendekatan proyek ternyata telah menjauhkan masyarakat dari kemandirian dan keswadayaan dan membuat masyarakat semakin bergantung. Desa masih sering dianggap sebagai obyek lahan untuk melaksanakan proyek dan belum dianggap sebagai suatu wilayah otonom yang mempunyai otoritas untuk menentukan sendiri apa yang mau dibangun dari apa yang dimiliki, dan bantuan yang disediakan hanya sebagai stimulan yang mempercepat proses pengembangan masyarakat. Pihak luar seperti pemerintah, LSM, Akademisi dll seharusnya hanya menjadi fasilitator, motivator dan konsultan bagi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program. Desa di jaman Orba hanya menjadi semacam ‘tempat sampah pembangunan’, dimana semua sektor dengan gaya egosektoral masing-masing telah bertindak menjadi semacam sinterklas yang membagi-bagi hadiah kepada masyarakat. Dan ketika proyek dipaksakan di desa karena dikejar target dan waktu, masyarakat dengan aparat desa menjadi pelengkap penderita dari sebuah pembangunan.

Kriteria keberhasilan pembangunan desa

Dalam pengembangan masyarakat secara partisipatip perlu dibangun kesepakatan bersama ditingkat desa mengenai rumusan kriteria dalam menilai keberhasilan pembangunan desa dikaitkan dengan renstra desa maupun RUTD (Rencana Umum Tata Ruang Desa) yang telah dihasilkan secara partisipatip. Dengan adanya kriteria yang jelas serta adanya indikator yang jelas dalam rencana pembangunan desa setiap tahunnya akan memudahkan masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi bagi pelaksana maupun pelaksanaan pembangunan didesanya secara obyektip, terukur, dan menjauhkan masyarakat dari penilaian suka atau tidak suka.

Kekhasan daerah setempat

Kekayaan dan kearifan lokal selalu tersedia di setiap desa sehingga dapat digali untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tingkat desa serta tidak membuat ketergantungan masyarakat desa pada pihak luar. Kekayaan desa yang biasanya berupa kekhasan/keunikan yang dimiliki dapat menjadi potensi sekaligus peluang untuk dijadikan sumber pendapatan bagi masyarakat desa. Kekhasan ini dapat berupa budaya, keragaman hayati, kekhasan ekosistem, dll.

Dalam melaksanakan pengembangan dan penguatan otonomi desa sebagai prioritas, pertanyaan kritisnya adalah apakah selama ini oleh pemerintah peran dan sumbangan desa dipandang sebagai ‘sel yang penting’ dalam menunjang ketahan sebuah bangsa dan negara,?

September 9, 2008 at 3:52 am Tinggalkan komentar


Kategori

September 2017
S S R K J S M
« Mei    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Tamu Adikarsa

  • 53,619 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tidak ada