Posts filed under ‘Sosial’

Gonjang ganjing iklim politik di tahun politik negeri ini, masihkah derita dan jeritan rakyat bawah didengarkan, wahai para politisi dan pejabat ?

Situasi iklim beberapa tahun terakhir sedang mengalami perubahan yang konon katanya karena pemanasan global, terbukti bulan yang seharusnya masuk ke musim kemarau ternyata masih diguyur hujan, di beberapa daerah yang dulunya terkenal sebagai daerah berwaha sejuk namun sekarang menjadi panas dan akibatnya sangat jelas selain memberi keuntungan bagi sebagian pihak, namun lebih banyak pihak yang merasakan dampak negatipnya. Tengok saja banjir yang terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti di Menado yang telah menelan korban jiwa dan terutama di Jakarta yang telah menjadi ritual berkelanjutan, belum lagi  badai yang disertai hembusan angin kencang yang menerjang apa saja yang ada di depannya di berbagai kota dan juga telah menelan korban jiwa, para petani yang mengalami gagal panen karena perubahan musim yang ekstrem maupun karena terkena terjangan banjir dan akhirnya kehabisan modal untuk usaha pertanian berikutnya karena bencana dan harus terus terjebak hutang untuk kembali memulai usaha taninya.

Iklim politik di tahun 2014 yang dikatakan sebagai tahun politik juga sedang berubah dan tak mau kalah dengan perubahan iklim sesungguhnya, terlihat ketika semakin banyak para pengusaha dan  pemilik modal kuat mulai bermain langsung dikancah politik entah untuk tujuan apa selain untuk menyelamatkan dan membesarkan kerajaan bisnisnya serta berupaya mempengaruhi kebijakan yang pastinya akan menguntungkan usaha/bisnnisnya.

Sangatlah berbahaya ketika uang dan kekuasaan bergandengan mesra  tanpa ada kontrol dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara.  Sangat mengerikan dan miris ketika kita tahu permainan busuk para mafia dalam kasus korupsi mulai dari permainan suap di Ditjen Pajak yang melibatkan Gayus dkk, Kasus Century yang tidak jelas juntrungnya , Kasus Hambalang yang sekarang sedang naik daun dan mendapat rating tinggi di kalangan media elektronik dengan dijebloskannya Anas ke penjara KPK, dan masih banyak lagi kasus lainnya seperti kasus impor sapi yang melibatkan oknum petinggi partai PKS,kasus simulator yang melibatkan sorang jenderal polisi aktip, Kasus SKK Migas, Kasus tangkap tangan KPK yang melibatkan Akil Mochtar sebagai Ketua MK dan sederet kasus korupsi lainnya.

Akhir ceritera, rakyat saat ini menjadi kebingungan dan benci dengan segala kebohongan para pengusaha hitam, politisi busuk  dan para penguasa/pejabat publik yang berkolusi dimana uang menjadi kekuatan dalam permainan politik baik dalam proses seleksi di PILKADA maupun dalam proses seleksi jabatan yang melibatkan DPR RI.

Semakin rapuhnya rasa nasionalisme dikalangan pemimpin atau tepatnya pimpinan formal bangsa dan para politisi hitam  yang ditambah dengan sikap hidupnya yang serakah, tamak, rakus dengan gaya hidup hedonis, konsumtip dan memuja kenikmatan sesaat yang sesat seperti narkoba, seks instan, gaya hidup super mewah dll telah menjerumuskan bangsa yang kita cintai kedalam kubangan hutang yang semakin dalam dan melebar, terbukti menurut beberapa sumber utang luar negeri kita telah menembus 2.350 trilyun rupiah dan selama periode kepemimpinan ke-dua SBY telah menambah pundi pundi utang negara sebesar 250 trilyun, angka fantastis dan hebatnya tak ada komplain dari pihak legislatip (DPR).

Politik di negeri ini telah menjadi sangat hiruk pikuk dan bising dengan iklan politik yang gencar dari partai maupun beberapa kandidat presiden di televisi (terutama yang kepunyaan mereka sendiri), konflik yang dilakonkan  oleh para politisi  yang mengemuka di berbagai media, belum lagi bertebaran bendera partai dan baliho para caleg yang menurut penglihatan saya secara sederhana sangat tidak efektip untuk menaikkan dalam mendulang maupun mendongkrak suara. Rakyat yang sebagian besar masih buta politik tidak dicerdaskan namun justru dijadikan mainan para politisi dengan memberi kesempatan kandidat presiden dari kalangan yang justru tidak layak untuk diajukan sebagai capres karena kapasitas, wawasan kebangsaannya yang masih diragukan, cenderung sektarian, hanya bermodal ketenaran, dan ada juga yang masih tersangkut berbagai kasus yang merugikan masyarakat yang sampai saat ini masih belum ada penyelesaiannya dan sayangnya para kandidat presiden yang mencalonkan atau dicalonkan bukan didasarkan pada rekam jejak yang telah diperbuat dan dibuktikan yang menunjukkan kapasitas, integritas pribadinya dan kapabilitasnya.

Politik kita saat ini jauh dari santun, tidak terlihat cerdas, cenderung kasar dan  menghalakan segala cara untuk meraih kemenangan dan kekuasaan, termasuk dengan mem-bully dan melakukan kampanye hitam terhadap seorang yang potensial dan didukung sebagian rakyat  yang  telah diakui rekam jejaknya terutama dari luar negeri seperti JOKOWI.

Saatnya gonjang ganjing politik harus diredam dan pengembangan demokrasi yang dijalankan saat ini harus benar benar mendasarkan pada kepentingan politik yang sehat untuk mensejahterakan rakyat yang memilihnya.

Politik harus kembali di-sucikan, dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan demi kesejahteraan rakyat, bukan sekedar permainan patgulipat antara penguasa dan pengusaha untuk mengkadali rakyat dan semakin menambah pundi pundi kekayaan para petualang dan mafia politisi. Politisi harus lebih peka dan peduli jeritan hati rakyat yang memilihnya, bukan hanya menjadikan rakyat sebagai lumbung suara dan setelah terpilih kemudian tinggal ongkang ongkang kaki menunggu transfer sebesar lebih dari 50 juta untuk para anggota DPR RI setiap bulannya, sementara TKI/TKW yang mengadu nasib semakin bertambah karena terbatasnya lapangan kerja dengan upah yang layak di negeri sendiri dan tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan baik fisik maupun seksual. Saatnya menjadikan warga Indonesia tidak lagi menjadi budak di negeri orang apalagi di negeri sendiri.

Iklan

Januari 15, 2014 at 11:10 pm Tinggalkan komentar

Selamat memasuki Tahun Baru 2014

Hanya beberapa pintaku kepada NYA;

Berikan kami Presiden Baru yang benar benar BARU
Yang mampu mewujudkan PANCASILA dlm keseharian
Mewujudkan kerinduan akan pekerjaan yang mudah didapat
Dan jalan jalan desa yang terus diaspal dan dibangun jembatan

Bangunlah jiwa NASIONALISME kami yang sungguh sungguh
Menjadikan bumi dan seisinya untuk kesejahteraan rakyat sendiri
Bukan untuk dijual apalagi untuk dijarah oleh para pemodal asing

Berikan kami kehidupan damai yang sejati bukan seolah olah
Pluralisme yang mengedepankan tepo seliro dan tenggang rasa
Tidak lagi saling tawuran hanya karena adanya perbedaan SARA

Berikan pada bangsa kami akan kesadaran menjaga bumi & seisinya

Membuang sampah di tempatnya serta mengelolanya dengan baik

Tidak lagi membuang sampah di sungai, di laut dan juga di selokan

Dan memohon maaf atas partisipasi yang masih kurang dlm membangun negeri

Desember 31, 2013 at 4:43 pm Tinggalkan komentar

INDONESIA,benarkah bangsa yang sebenarnya berpotensi menjadi negara maju ?

Setelah kita melewati peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke 68 tahun, pertanyaan yang muncul berapa lama lagi satu per satu tanda tanda menuju negara yang maju akan terwujud di tanah air tercinta INDONESIA ?

Kita sebagai sebuah bangsa sebenarnya mempunyai modal yang lebih dari cukup, baik berupa modal sumber daya alam, modal sosial, modal ekonomi, modal SDM dst, namun mengapa kita saat ini justru seperti masuk dalam lingkaran setan dan turbulensi yang panjang dan sangat menyesakkan dada ?

Belum selesai kita merayakan Lebaran, sudah dikejutkan lagi dengan tetangkap tangannya Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini yang saat awal menjabat berjanji membersihkan SKK Migas dari praktek KKN, namun sayangnya yang terjadi justru kebalikannya. Peradaban kebangsaan kita saat ini sungguh membuat para pendiri bangsa dan para pahlawan akan sangat kecewa terutama dengan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan dalam hal kepribadian budaya kita.

Kedaulatan politik negeri kita sudah semakin memprihatinkan terbukti dengan penguasaan pengelolaan migas dan tambang emas telah dikuasai para pemodal asing, terutama Freeport untuk pengelolaan tambang emas yang terus menerus menguasai dan semakin mencengkeram bumi Cendrawasih, Newmont untuk Sumbawa dan Sulawesi dimana dalam kontrak karya diduga justru lebih merugikan kita sebagai pemilik tambang dan kita tak berani menuntut perubahan kontrak yang lebih menguntungkan Indonesia. Peran Indonesia di kawasan ASEAN juga semakin pudar, apalagi dalam berperan di gerakan Non Blok. Lahan pertanian potensial yang sebelumnya dimiliki secara komunal oleh komunitas adat, perlahan namun pasti telah beralih ke pemodal kuat baik dari dalam maupun luar negeri dan penguasaan sebesar besarnya kekayaan alam bumi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat perlahan lahan bergeser menjadi dikuasai oleh para mafia.

Mahalnya biaya untuk PEMILU dan juga PILKADA telah menyedot sumber daya kita karena ternyata masih banyak pihak yang menggunakan strategi politik uang dalam segala bentuknya untuk memperoleh kemenangan sehingga tidak heran banyak pimpinan daerah yang kemudian terpaksa berurusan dengan penegak hukum dan masuk bui karena kasus korupsi.

Kemandirian ekonomi juga dipertanyakan, terutama dengan semakin bertambahnya hutang luar negeri kita yang telah mencapai lebih dari 2.000 trilyun, sementara APBN kita tersedot untuk membayar cicilan dan bunga luar negeri sehingga tinggal tersisa sedikit untuk pembangunan infrastuktur, kesehatan, pendidikan, perumahan dll. Denyut nadi perekonomian kita lebih dikuasai pemodal asing yang hampir menguasai dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari mulai dari ketersediaan air kemasan, pasta gigi, sabun, layanan telekomunikasi, kendaraan bermotor dan mobil, dan bahkan kebutuhan akan bawang merah-putih, daging sapi, kedelai, garam, dll. Bank yang beroperasi di negara kita juga mulai dipenuhi pemodal asing, demikian pula keberadaan hypermarket, dan berbagai wara laba dari luar juga tumbuh bak cendawan di musim hujan terutama di kota besar yang akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat kita, bahkan pekerja seks dari luar juga mulai beterbaran di kota  kota besar. Gerakan penumbuhan koperasi yang diidamkan Bung Hatta akan berjalan cepat dan menjadi soko guru perekonomian nasional ternyata belum berkembang sebagaimana diharapkan dan bahan menjadi anak tiri di negeri sendiri. Koperasi yang digadang akan mampu memacu tidak hanya pertumbuhan ekonomi tetapi terlebih pemerataan hasil pembangunan ternyata jalannya masih terseok-seok karena kebijakan ekonomi kita yang setengah hati mendukung ekonomi kerakyatan dan lebih memberi ruang pada para kapitalis dan mekanisme pasar bebas untuk menguasai ekonomi negeri ini. Mafia ekonomi telah merasuk ke dalam birokrasi dan legislatip dan permainan para kartel telah menyebabkan harga melambung tinggi tak terkendali seperti yang baru baru ini terjadi, mulai dari harga daging sapi sampai bawang merah-putih yang membuat ibu rumah tangga menjerit, dan kalau kita hitung secara nasional, berapa banyak rupiah yang tersedot oleh permainan para kartel yang tega bermain diatas penderitaan rakyat Indonesia.

Dalam mewujudkan kepribadian bangsa yang santun, penuh solidaritas melalui gotong royong, menghargai pluralitas yang terkandung dalam nilai nilai luhur Pancasila saat ini seolah dilupakan begitu saja dan yang banyak terjadi saat ini adalah intoleransi SARA, kekerasan dalam segala bentuknya terutama tawuran maupun perilaku menyimpang ormas yang suka sekali melakukan sweeping, dan yang sebenarnya paling merusak peradaban namun dianggap biasa adalah korupsi yang merajalela dan melibatkan semua komponen bangsa mulai dari kelas menteri sampai rakyat biasa. Budaya malu untuk melakukan KKN, tawuran, pungli, dsb telah mulai secara perlahan menghilang dan digantikan dengan sifat tamak/rakus luar biasa, dan yang lebih memprihatinkan budaya nyontek dan membeli jawaban soal ujian UN seolah sudah wajar saja, padahal kita tahu peletakan dasar nilai dimulai dari bangku pendidikan. Pendidikan berkarakter yang membangun integritas anak didik telah dikalahkan dengan hanya mementingkan pengembangan intelektual semata sehingga hanya melahirkan orang pintar namun tak berkepribadian baik. Pendidikan yang membangun karakter dianggap ketinggalan jaman, padahal kita tahu manusia hidup tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga secara sosial dan rohani. Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi kita tak ada artinya jika yang terbangun justru masyarakat yang cuek, masa bodoh  satu dengan lainnya, tak peduli dengan solidaritas pada sesama yang membutuhkan pertolongan, menjadi individualistis, materialistis, hedonis, suka memalak dalam segala bentuknya, munafik dan yang lebih menyedihkan tidak pernah merasa bersalah meski telah melakukan kesalahan di bidang hukum, dan telebih mengkianati budaya kita yang menjunjung tinggi kejujuran, kebersamaan, kegotong royongan dan satunya kata dan perbuatan.

Penyimpangan dan pembelokan dalam pembangunan bangsa kita sebenarnya sudah sangat dirasakan sejak jaman ORBA yang mana perilaku korup di semua lini kehidupan semakin menggila, meski kita juga mengakui keberhasilan dalam pembangunan fisik, namun periode tersebut selama 32 tahun telah merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, ditambah lagi kepemimpinan nasional yang sangat tidak tegas saat ini yang hanya penuh retorika sungguh  menambah runyam persoalan bangsa.

Kita sudah sangat mendesak untuk harus kembali ke-4 pilar kebangsaan kita, membangun peradaban yang lebih baik dengan lebih mengedepankan kejujuran dan menghilangkan kemunafikan dalam segala kedoknya, menumbuhkan kembali pola hidup sederhana dan hidup hemat, menghargai para pekerja keras dan smart, penegakan hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan, memberi ruang yang lebih untuk pengembangan ekonomi rakyat seperti bangkitnya kembali gerakan koperasi di negeri ini, memberi ruang usaha untuk para PKL dan sektor informal seperti yang telah dilakukan Jokowi-Ahok, membangun kembali tempat tempat pusat pengembangan budaya di setiap sudut kota, menyediakan rumah yang murah dan terjangkau untuk para buruh, pekerja informal dan rakyat kecil, memberi layanan  gratis untuk kesehatan, pendidikan, memeratakan pembangunan ke pelosok negeri sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata, pemerataan penduduk melalui penciptaan lahan pertanian dan lapangan kerja di wilayah timur Indonesia melalui kegiatan transmigrasi yang terpadu dengan tersedianya akses ke pasar untuk pemasaran hasil hasil pertanian dan lainnya, pembangunan infrastruktur sampai ke pelosok desa, mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan kembali mengkampanyekan KB, dan yang tak kalah penting para pemimpin negeri ini harus berani “menghabisi” para mafia baik di bidang hukum,ekonomi,politik dsb demi kepentingan umum/publik yang lebih besar yang memberi mandat pada pemimpin negeri ini untuk mensejahterakan bangsanya. Saatnya seluruh kebijakan yang tidak memberi kesempatan pada orang yang baik dan pintar untuk dapat terpilih menjadi pemimpin harus dirubah terutama sistem perekrutan caleg dan para bupati serta gubernur sehingga diperoleh pimpinan daerah dan anggota DPR/D yang berilmu, beriman dan berintegritas, bukan hanya sekumpulan orang oportunis apalagi mafia yang bertujuan memuluskan jalan hanya untuk kepentingan kelompoknya. Jika kita dipimpin oleh para pemimpin yang paham akan visi kebangsaan sesuai dengan harapan para pendiri bangsa, maka sangatlah mungkin Indonesia bukan hanya menjadi macan Asia tetapi macan dunia. Semoga

Agustus 17, 2013 at 11:05 pm Tinggalkan komentar

Kenaikan harga BBM, mengentaskan atau justru menetaskan kemiskinan baru?

Episode panjang drama yang menampilkan sikap keraguan pemerintah SBY dalam memutuskan kebijakan penaikan harga BBM berakhir Sabtu, 22 Juni 2013 setelah hampir setahun lebih kita disuguhi kepemimpinan yang ragu dan penuh perhitungan dalam menjaga pencitraan yang dibungkus sedemikian rapi dan cantik dengan jargon pro poor dan pro growth. Polemik, debat yang tak bermutu dan pengaburan dari permasalahan BBM yang berkepanjangan di media dan terus dipertontonkan oleh media sebenarnya telah membodohi rakyat dan justru membuat rakyat Indonesia terpecah belah dan menjauhkan dari terwujudnya sila 3 Pancasila yakni Persatuan Indonesia.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang mendasari mengapa BBM perlu dinaikkan yang diharapkan disampaikan pada rakyat ternyata tidak dilakukan, yang terjadi justru masyarakat disuguhi debat dan diskusi emosional para politisi partai penguasa yang mau menang sendiri, jauh dari kesan intelek dan berwawasan luas. Pemerintah dinilai hanya mau menang sendiri dan tak mau mendengar aspirasi masyarakat.

Permasalahan kenaikan BBM digiring ke ranah yang berada di luar konteks seperti keuangan negara akan defisit dan jebol, subsidi salah sasaran dan tidak berpihak pada rakyat miskin dll. Seharusnya pemerintah bersikap jujur mengakui kegagalan dalam kebijakan energi nasional yang seharusnya lebih mengembangkan pada energi yang terbarukan seperti biofuel (terbuat dari biji jarak, minyak sawit, singkong dll), penggunaan gas, energi matahari, panas bumi, tenaga air, mikro hydro, dan penggunaan mobil hybrid maupun listrik, penyadaran pada masyarakat akan arti penting hemat energi baik dalam pemakaian listrik maupun penggunaan kendaraan bermotor seperlunya (roda dua maupun lebih) telah menyebabkan konsumsi BBM menjadi tak terkendali.

Pemerintah seharusnya jantan mengakui dirinya tidak mampu menerapkan roadmap kebijakan energi nasional yang terbukti dengan masih banyaknya penggunaan BBM yang berasal dari fosil dan tak terbarukan seperti minyak bumi (bensin, solar dll), penggunaan batu bara untuk PLTU yang sebenarnya kita semua tahu penggunaan batu bara sungguh mencemarkan udara disekitarnya. Pemerintah seharusnya sadar dan berani terbuka mengakui bahwa himbauan untuk gerakan hemat energi yang dicanangkan tidak mampu merubah mental masyarakat kita yang boros dalam menggunakan energi karena tidak efektipnya startegi yang diterapkan karena tidak adanya sanksi yang tegas,meski Presiden SBY telah menginstruksikan untuk melakukan penghematan listrik yang dimulai  dari kalangan pemerintah. Pemerintah melalui Pertamina dinilai gagal dalam mencari sumur minyak baru yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi nasional.

Yang lebih parah, momen kenaikan BBM selalu dilakukan pada saat menjelang Pemilu dengan membuat kebijakan Sinterklas yang sangat karitatif-adiktif yang sungguh merusak mental kemandirian rakyat kita dengan mengucurkan dana BLT, RASKIN, PKH, dan saat ini dengan istilah yang keren Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan gabungan dari BLSM,RASKIN,Beasiswa Siswa Miskin, dan PKH. Selain itu bantuan KPS menjelang Pemilu ditenggarai merupakan sebentuk money politic/politik uang untuk meraih suara di Pemilu tahun mendatang dan tidak akan mengubah kondisi rakyat miskin menjadi lebih baik, bahkan justru semakin membuat sikap ketergantungan yang berlebih dan aditif/ketagihan seperti halnya para pengguna NARKOBA.

Pemerintah telah dengan sengaja menciptakan kebijakan yang selain merusak mental juga membuat kondisi keuangan negara dalam jangka menengah-panjang babak belur karena mendidik dan mendorong rakyatnya untuk malas dan tidak produktip, sementara diduga sumber dana bantuan yang karitatip dan membuat kecanduan bagi rakyat miskin justru berasal dari dana pinjaman luar negeri. Hal ini sungguh menakutkan karena bagaimana kita dapat mengembalikan pinjaman + bunganya jika dana pinjaman digunakan untuk kegiatan konsumtip? (lebih…)

Juni 22, 2013 at 3:00 am Tinggalkan komentar

Ketika Indonesia tak lagi aman dan nyaman

<Hampir sepuluh tahun yang lalu sejak Bom Bali I & II meluluh lantakkan pariwisata Bali, terasa negeri ini justru semakin terasa tak aman dan nyaman. Meskipun telah dibentuk Densus 88 di kalangan kepolisian  yang khusus menangani terorisme dan disusul dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), namun terorisme masih saja eksis meski berulangkali Densus menggerebeg dan menangkap baik hidup maupun mati para teroris, namun penyebaran terror justru makin meluas di negeri ini. Terbukti di Jawa saja baru baru ini ada 4 titik penggerebegan dengan total teroris yang mati ditembak sebanyak 7 orang, belum lagi diluar Jawa seperti Aceh, Poso dll. De-radikalisasi ternyata belum berjalan, sementara perekrutan anggota baru teroris dan pencucian otak dengan penanaman ideology ekstrim terus saja dilakukan secara diam diam namun efektip.

 Selain terorisme, negeri ini juga terasa tak aman khususnya banyaknya tindak kriminal berbau kekerasan seperti  peristiwa pengrusakan dan pembunuhan warga Ahmadiyah di Jawa Barat, penganiayaan dan pembakaran rumah warga Syiah di Madura, penutupan Gereja Yasmin dll, tawuran antar desa, antar mahasiswa, antar pelajar, pembakaran kantor pemerintahan di berbagai daerah karena Pilkada, penyerangan kantor polisi oleh oknum TNI, penembakan anggota TNI oleh oknum polisi dst. Dan terakhir yang tak kalah memilukan adalah banyaknya kasus pembunuhan dengan mutilasi, pemerkosaan terhadap anak yang berujung kematian, kecelakaan lalu lintas yang memakan korban cukup banyak karena pengemudi memakai narkoba dll, kebut kebutan yang dilakukan geng motor  dan terkahir penyerbuan oleh oknum Kopassus ke Lapas Cebongan yang membunuh 4 orang tersangka pengeroyokan anggota Kopassus. Di bidang poltik, perseteruan dan perdebatan yang dipertunjukkan oleh para politisi dari berbagai partai di media televisi semakin menambah runyam kehidupan di negeri ini mulai dari belum selesainya kasus besar seperti “Kasus Century, Hambalang, dll” maupun kasus daging impor sapi yang melibatkan petinggi partai politik belatar belakang agama telah membuat rakyat semakin antipati dengan partai politik yang ada yang dianggap tidak lagi memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat namun lebih pada memenuhi syahwat kekuasaan, ketamakan dan kekayaan, ditambah kelakuan para anggota DPR yang sayangnya kurang terhormat seperti bolos dari sidang, suka pelesiran ke luar  negeri berkedok studi banding, minimnya kinerja DPR dalam mengesahkan UU dll.

Tertangkap kesan selama ini seolah pihak keamanan kita tak kuasa menghadapi banyak ormas anarkis, tak kuasa mencegah terjadinya tawuran, tak kuasa menegakkan hukum untuk melindungi kaum minoritas dan seolah kaum pemodal kuat selalu dibela ketika bertikai masalah lahan dengan penduduk lokal. Citra polisi dimata rakyat sudah berada di titik nadir ketika banyak penyalahgunaan kekuasaan dibiarkan mulai dari pungli di pelanggaran lalu lintas, pengurusan SIM dll, dan juga tertangkapnya oknum jenderal polisi yang selain beristri lebih dari satu yang jelas menyalahi aturan namun tidak ditindak , juga terlibat korupsi dan pencucian uang dalm jumlah yang aduhai sampai ratusan milyar rupiah.

Negeri ini harus kembali pada jati dirinya  yang terkenal dengan senyumannya yang ramah dan tulus, suka saling tolong-menolong, bergotong royong rawe rawe rantas malang malang putung, terkenal dengan ronda malam bersama warga lainnya dalam menerapkan siskamling, solidaritas yang tinggi sebagai sebuah bangsa.

Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa dengan peradaban tinggi yang dibuktikan dengan banyaknya peninggalan sejarah seperti keraton Yogya, keraton Solo, keraton Cirebon dan juga di luar Jawa seperti di Pontianak dll, adanya monumen budaya dan religi kelas dunia  yang di iakusepeti Candi Borobudur dan Prambanan, kapal Phinisi yang merupakan mahakarya di bidang maritim dan masih banyak lagi yang dapat disebut.

Belum lagi keindahan alamnya yang sangat mempesona yang terbukti dengan ditetapkannya Pulau Bali sebagai tujuan wisata dunia daUnesco n masih banyak lagi seperti Pulau Gili Terawang dekat P. Lombok di NTB, Pulau Komodo, Danau Kelimutu di NTT, Pulau Sumba yang terkenal dengan Pasola-nya, Batu Ampat di Papua dll.

 Ada yang salah dengan kondisi bangsa kita saat ini ketika kita menjadi bangsa yang terlihat beringas, mudah sekali marah, mudah tawuran masal, mudah membunuh hanya karena masalah sepele, jauh dari kesan masyarakat yang beradab, padahal sila ke dua Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Ketimpangan ekonomi, ketidak adilan dalam penegakan hukum, sulitnya mencari nafkah untuk bisa hidup sejahtera, dibiarkannya koruptor meraja lela di negeri ini meski KPK telah berupaya dengan sungguh memberantasnya namun karena ringannya hukuman para koruptor yang hanya beberapa tahun dan tanpa pemiskinan dan pengembalian harta kekayaan maupun dana yang dikorupsi menyebabkan koruptor tidak jera dan KPK akhirnya terlihat kewalahan menanganinya, ditambah mudahnya para koruptor keluar masuk penjara ketika ditahan karena kuasa uang yang dipunyai serta lemahnya sanksi sosial bagi koruptor dan keluarganya membuat banyak pelaku korupsi tidak pernah merasa malu dan jera. (lebih…)

Mei 12, 2013 at 7:04 am Tinggalkan komentar

Memberdayakan masyarakat tanpa memperdaya.

Meski kita setiap hari disuguhi di berbagai media betapa negeri ini telah dikuasai mafia para koruptor, mafia bandar narkoba, kecelakaan angkutan umum yang menelan banyak korban jiwa karena adanya mafia SIM dan KIR kendaraan untuk memperolek surat kelaikan jalan dan adanya pelecehan seksual anak yang terus menerus terjadi , namun masih ada oase yang masih menyejukkan yang membuat kita masih tetap optimis dan terus berharap akan adanya perubahan yang lebih baik di negeri kita tercinta.

Salah satu oase yang menarik ketika mengikuti salah satu acara Kick Andy yang sangat inspiratip dan membuka mata banyak kalangan betapa sebenarnya masih banyak manusia Indonesia yang dengan segala keterbatasan yang dimiliki namun karena dorongan jiwa yang kuat untuk berbuat bagi sesama, maka yang seakan tidak mungkin dilakukan menjadi mungkin dilakukan asal ada spirit dan kemauan.

Salah satu yang diangkat dalam acara tersebut mengenai para ibu yang tergabung dalam My-darling (Masyarakat sadar lingkungan), dimana sang ketua ternyata memiliki semangat yang luar biasa untuk dapat memberi kepada sesama meski dirinya sendiri tidak bergelimang harta dan relatip berkekurangan, bahkan ketiga anaknya juga memiliki masalah kesehatan. Kehidupan keluarga sang ketua yang penuh permasalahan ternyata tidak menyurutkan langkahnya untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi sesama dan salah satu yang dilakukan dengan mengolah sampah disekelilingnya menjadi biogas, kerajinan seperti tas, taplak meja dll dan untuk sampah anorganik yang dipilah kemudian dijual kembali.

Yang tak kalah menariknya apa yang disampaikan sang ketua yang berujar “Lebih baik hidup dari mengolah sampah daripada menjadi sampah masyarakat”.

Sebuah tamparan yang luar biasa bagi para koruptor negeri ini yang lebih rendah derajatnya daripada sampah yang masih bisa diolah dan berguna. Termasuk juga untuk para anggota DPR yang suka plesiran keluar negeri berkedok studi banding hanya untuk membuat UU yang belum tentu ditaati ketika diundangkan. Kalau hati nurani mereka para koruptor dan anggota DPR yang suka sekali studi banding  masih ada, sebenarnya episode ini sangat menggugah untuk kembali merefleksi diri dan saatnya untuk bertobat kembali memberi kehidupan yang bermakna melalui membantu sesama yang membutuhkan  meski dengan dana yang jumlahnya terbatas . Seandainya dana yang jumlahnya ratusan milyar bahkan sampai trilyunan rupiah dari hasil korupsi dan biaya studi banding tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan kemanusiaan yang memberdayakan maka Indonesia pasti akan menjadi lebih baik. (lebih…)

Maret 4, 2013 at 9:07 pm Tinggalkan komentar

Mengapa pemimpin negeri ini suka sekali bercanda dengan bencana ?

Banjir di ibukota Jakarta yang merata dan meluas serta berdampak pada kerusakan yang cukup besar dengan kerugian yang ditaksir oleh Gubernur DKI Jokowi sebesar 20 trilyun telah membuat banyak pemimpin pusat kelabakan karena mereka terlihat tidak terlalu siap dengan solusi permanen yang mampu mengatasi banjir.

Terlihat bagaimana para pemimpin pemerintahan pusat harus melakukan rapat secara mendadak dengan melibatkan Jokowi sebagai Gubernur DKI dan salah satu hasil rapatnya adalah membuat sodetan untuk kali Ciliwung yang diarahkan ke Banjir Kanal Timur (BKT).

Berbeda dengan Jokowi yang memang sudah terbiasa melakukan sidak dan turba ke lapangan , para pemimpin pusat terlihat baru turun setelah permasalahan banjir melebar dan membuat sebagian Jakarta lumpuh yang berimbas pada kerugian secara ekonomis dan psikologis yang kerugiannya tidak dapat dihitung dengan uang karena selain membuat beberapa warga trauma, yang sangat dirasakan adalah kesedihan warga  karena harus menjadi pengungsi, kehilangan harta benda yang diperoleh dengan susah payah, tidak dapat bekerja untuk memperoleh income terutama mereka yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, para penderita sakit yang terpaksa harus dibantu dievakuasi karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk berjalan dst.

Banjir yang sudah menjadi rutinitas di Jakarta ternyata masih saja dianggap lumrah terjadi dan masih direspon dengan setengah hati oleh warga, meski dibawah kepemimpinan Jokowi-Ahok, beliau berdua sudah berupaya dengan sekuat tenaga dan pikiran mencari solusi mengatasi banjir, kemacetan lalu lintas  dan segudang permasalahan lainnya.

Masalah yang dihadapi Jakarta terkait banjir sebenarnya sudah diungkap secara lugas dan terus terang oleh Jokowi yang menyatakan perlu ada terobosan dan tindakan nyata yang besar dan terpadu seperti pembangunan waduk besar di luar Jakarta, terowongan raksasa bawah tanah yang mampu mengalirkan air ke laut dan sekaligus menjadi jalan raya,membangun banyak sumur resapan dll dan sebaiknya kita tidak menjadi pelupa ketika memasuki musim kemarau.

Pengabaian dan tidak adanya pengawalan yang ketat dalam melaksanakan semua rencana yang telah dibuat sebagai bagian dari solusi mengatasi banjir membuat Jakarta terlambat dalam mengantisipasi kejadian darurat banjir yang seharusnya tidak perlu terjadi andaikata semua pihak serius dan mau bekerja sama bertindak mengatasinya.

Dengan kata lain banjir di Jakarta seharusnya tak perlu menjadi darurat andaikata semua tindakan untuk mengatasinya dijalankan secara serius dan warga kota juga mau berperilaku disiplin dalam membuang sampah, tidak membangun rumah di bantaran kali dst.

Terlihat oleh bangsa lain, kita sangat responsip dan reaktip ketika bencana sudah terjadi, padahal saat ini pemerintah sedang gencar gencarnya melakukan kegiatan PRB (Pengurangan Resiko Bencana) yang lebih dititik beratkan pada mitigasi dan perubahan cara pandang dan perilaku dalam melihat bencana yang kemungkinan bakal terjadi. Sejak beberapa tahun yang lalu pemerintah pusat telah membentuk BNPB dan di daerah dengan BPBD dan banyak program NGO yang mengarah pada PRB. (lebih…)

Januari 23, 2013 at 8:47 am Tinggalkan komentar

Pos-pos Lebih Lama


Kategori

November 2017
S S R K J S M
« Mei    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Tamu Adikarsa

  • 54,938 pengunjung

Klik tertinggi

  • Tidak ada